PKS Tak Ingin Terulang Polarisasi Pilpres: Capres 2024 Harus Lebih Dari Dua Pasang

 

SuaraSumsel.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan pihaknya memperjuangkan adanya lebih dari dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 untuk mencegah terjadinya polarisasi.

"PKS memperjuangkan adanya pasang calon lebih dari dua pada pilpres (pemilihan presiden) mendatang. Hal Ini untuk menghindari adanya polarisasi bangsa. Kami tidak ingin adanya keterbelahan," kata Aboe saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Reformasi Partai Politik: Meneguhkan Perannya sebagai Pilar Utama Demokrasi", sebagaimana dipantau dalam kanal YouTube FISIP UMJ, di Jakarta, Kamis.

Partai ini mulai membangun komunikasi politik dengan berbagai partai politik, seperti melalui tindakan melobi sejumlah partai politik (parpol) dan memfasilitasi perjodohan antara parpol dalam mengusung calon presiden (capres).

Perjuangan menghadirkan lebih dari dua pasangan calon dalam Pilpres 2024 juga merupakan wujud dari upaya PKS untuk menjalankan salah satu peran partai politik, yakni peran sebagai sarana pengatur konflik.

Sejak sekarang (untuk menghadirkan lebih dari dua paslon presiden-wakil presiden), kami melakukan lobi-lobi (dengan parpol), masih berlanjut, masih panjang waktunya. Paling tidak, masih satu tengah tahun lagi. Ini sebenarnya adalah bagian dari peran parpol sebagai pengatur konflik," katanya

Sebagai sarana pengatur konflik, partai politik sepatutnya mengatasi beragam persoalan yang ada di tengah suasana berdemokrasi, seperti mencegah terjadinya polarisasi dalam kontestasi politik, melalui berbagai pendekatan dan cara.

Melansir ANTARA, Aboe memandang peneguhan peran partai politik dalam demokrasi menjelang pemilihan presiden, salah satunya memang dapat dilakukan dengan memperbanyak calon presiden.

"Ringkasnya, dapat dikatakan, dalam konteks kekinian, peneguhan peran parpol dalam demokrasi menjelang pilpres ini dapat dilakukan dengan memperbanyak capres yang berkontestasi di Pemilu 2024," kata dia.

Dengan sosok capres yang diusung, Aboe menilai, pihak yang diusung memang sebaiknya berasal dari internal partai. Meskipun begitu, hal tersebut bukan menjadi nilai mati.

Ini bukan menjadi nilai mati karena kita harus mencari titik temu dengan parpol lain dengan membangun koalisi. Jika realitas politik mempertemukan capres dari 2 parpol, ini menjadi nilai lebih," ujarnya.

Pengerjaan Revitalisasi Trotoar di Kawasan Kota Tua Capai 80 Persen

 

SuaraJakarta.id - Pengerjaan revitalisasi trotoar untuk pejalan kaki di Kawasan Kota Tua, Taman Sari Jakarta Barat masih terus berjalan.

Meski begitu, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengklaim proyek revitalisasi tersebut sudah mencapai 80 persen.

"Secara keseluruhan sekarang sudah sekitar 80,86 persen, rencana diselesaikan di bulan Juli tahun ini," kata Sub Koordinator Urusan Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Jalan pada Dinas Bina Marga Jakarta Sigit Widodo pada Kamis (30/6/2022).

Proyek revitalisasi trotoar tersebut sebelumnya dilakukan agar kawasan Kota Tua bisa dinikmati wisatawan dengan berjalan kaki secara nyaman.

Beberapa titik yang dilakukan revitalisasi dalam pengerjaan trotoar tersebut berada di beberapa ruas jalan, meliputi Jalan Ketumbar, Jalan Kemukus dan Jalan Lada Dalam.

Sementara itu, total trotoar yang dikerjakan dalam revitalisasi tersebut sepanjang 2,11 kilometer dengan lebar tiga meter.

Nantinya, trotoar itu akan dilengkapi dengan beberapa bangku, pepohonan, jalur sepeda hingga ubin pengarah untuk disabilitas (guiding block).

Walau sudah mencapai 80 persen, Sigit mengaku mengalami beberapa kendala dalam proses pengerjaannya. Ia mengemukakan, persoalan tersebut terjadi karena banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap berdagang di lokasi pengerjaan trotoar hingga jalur di lokasi yang masih dilalui kendaraan.

Dia memastikan revitalisasi trotoar ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta melainkan menggunakan Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L). (Antara)

Politisi PKS Minta Pemerintah Ungkap Temuan 149 Tahanan WNI Meninggal di Sabah Malaysia

 

Jakarta (29/06) — Adanya temuan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang mengungkap sekitar 149 Warga Negara Indonesia (WNI) meninggal dunia di 5 pusat tahanan imigrasi, di Sabah, Malaysia. 

Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra untuk mengungkap kebenaran temuan ini. 

“Saya minta Kemenlu untuk segera menindaklanjuti temuan ini, apalagi juga muncul kabar adanya penyiksaan yang selama ini dialami tahanan WNI disana,” ungkapnya.

Adanya informasi yang beredar di beberapa media massa bahwa kejadian penyiksaan WNI telah berlangsung bertahun-tahun, menurut Sukamta juga perlu diungkap secara menyeluruh. Mestinya jika kasus ini sudah berlangsung lama, pihak Kedubes Indonesia di Malaysia mengetahui kejadiannya.

“Saya kira ini ada yang aneh, temuan KBMB disebut berdasar data dari Kedubes Malaysia di Jakarta ada ratusan tahanan WNI yang meninggal di tahanan selama tahun 2021-2022, sementara menurut KJRI hanya ada 7 tahanan WNI yang meninggal dalam kurun waktu yang sama. Perbedaan datanya sangat mencolok,” ujar Anggota DPR RI Dapil Yogyakarta.

Untuk mengoptimalkan proses penyidikan, Wakil Ketua Fraksi PKS mengusulkan dibentuk tim adhoc yang terdiri dari Kemenlu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), interpol Indonesia, juga melibatkan perwakilan dari organisasi pekerja migran. 

“Saya berharap kasus ini bisa segera diungkap, karena sangat ironis jika temuan ini betul terjadi. Pemerintah juga perlu segera membuat langkah dan kebijakan yang tegas agar tidak terulang kejadian yang sama di masa depan,” tutup Sukamta.

Kukuhkan BUMPS DKI, Gubernur Anies Minta Sekolah Swasta Ikut Menyiapkan Jakarta Sebagai Kota Global

 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengukuhkan Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi DKI Jakarta dan Pengurus BMPS Kota se-DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (29/6).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anies menegaskan kembali bahwa Pemprov DKI Jakarta amat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh perguruan swasta.

Izinkan kami mengawali dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena telah mendidik anak-anak kita. Jika kami memiliki tanggung jawab konstitusional melalui lembaga pendidikan negeri, Bapak dan Ibu terpanggil karena tanggung jawab moral untuk ikut memajukan pendidikan,” ujar Gubernur Anies dalam sambutannya, seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Maka dari itu, perlu agar di Jakarta tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta, karena tujuan akhirnya sama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Gubernur Anies juga sempat menceritakan terkait penghentian eksperimen penjara oleh Universitas Stanford di mana perilaku seseorang muncul berdasarkan seragam dan peran yang mereka mainkan. 

“Saya ingin cerita, tahun 1971 di Universitas Stanford dilakukan eksperimen penjara, mereka mengundang relawan untuk menjadi narapidana dan sipir dengan dibayar sama yakni 15 dolar per hari. Namun, setelah berjalan berhari-hari, peneliti memutuskan menghentikan eksperimen yang ternyata membuat orang yang berperan sebagai sipir menggunakan kewenangan untuk menindas dan narapidana merasa amat menderita,” papar Gubernur Anies.

“Dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa kita perlu dari awal untuk berpandangan tidak boleh membedakan, karena DNA kita adalah sebagai warga negara Indonesia. Dan saya ingin republik ini maju tanpa ada yang dibeda-bedakan, agar di kemudian hari mereka, khususnya yang berada di menengah ke bawah, merasakan eskalasi kesejahteraan di masa depan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Anies juga meminta agar perguruan atau sekolah-sekolah swasta ikut terlibat dalam menyiapkan warga Jakarta sebagai bagian dari kota Global. Terlebih, pada puncak perayaan Jakarta Hajatan Sabtu lalu (26/6), Gubernur Anies mengukuhkan Jakarta sebagai kota global.

“Saya minta Bapak dan Ibu untuk menyiapkan anak-anak kita sebagai bagian dari kota global, artinya anak-anak harus menyadari bahwa mereka merupakan warga Jakarta, Indonesia dan dunia. Sehingga, kompetensi di sekolah-sekolah swasta harus dapat memenuhi target untuk menjadi warga global,” tuturnya.

Diketahui, dari data mutu pendidikan yang dipaparkan oleh BMPS, sebanyak 10% sekolah swasta berada di tingkat atas, 30% di tingkat menengah dan 60% masih di tingkat bawah. Maka dari itu, Gubernur Anies ingin agar 60% sekolah swasta yang berada di tingkat bawah dapat naik kelas, sehingga kualitas pendidikan untuk seluruh anak Jakarta dapat setara.

“Untuk mencapai itu, tinggikan ekspektasi, sehingga ada effort lebih untuk meraihnya. Mari kita angkat yang 60% ini dengan berbagai terobosan, sehingga harapannya kita mampu menyiapkan anak-anak Jakarta sebagai warga global,” tandasnya.

Beli BBM Bersubsidi Pakai MyPertamina, PKS: Negara Bikin Repot Rakyat!

 

JawaPos.com – Partai Keadilan Sosial (PKS) mengkritisi rencana PT. Pertamina yang akan mewajibkan pemilik kendaraan roda empat atau lebih untuk membeli BBM bersubsidi (solar dan pertalite) melalui aplikasi MyPertamina. Juru bicara PKS, Pipin Sopian menilai aturan tersebut akan menyulitkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

“Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok ini justru malah merepotkan. Era teknologi harusnya membuat semua serba simpel, ini malah dibuat ribet. Kebijakan ini harus dicabut,” kata Pipin dalam keterangannya, Rabu (29/6).

Pipin mengatakan, jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, cukup dibuat aturan dan sanksi yang jelas.

Sebenarnya peraturannya bisa dibuat simpel. Misalnya mobil cc di atas 1500 dilarang menggunakan pertalite, di bawah 1500cc boleh menggunakan pertalite. Begitu juga motor di atas 125cc dilarang, motor dibawah 125cc boleh. Asalkan aturannya jelas dan sanksi yang tegas,” lanjut Pipin.

Selain merepotkan, Pipin juga menilai penggunaan HP saat pengisian BBM di SPBU juga berisiko. “Penggunaan HP saat pengisian BBM kan sudah dilarang, itu sudah ada aturannya. Kok malah mau dibolehkan. Sama saja menjebloskan konsumen dalam bahaya,” jelas Pipin.

Pipin menilai aturan ini tidak adil, karena tidak semua masyarakat memiliki telepon genggam dan kuota data yang memadai, serta kondisi jaringan internet yang bagus di setiap daerah.

Tidak semua masyarakat, khususnya kalangan menengah bawah memiliki HP dan memiliki cukup kuota data sehingga membuat aturan ini tidak adil. Selain itu pemanfaatan aplikasi harus tergantung kondisi jaringan internet. Sementara, sinyal internet di daerah cenderung terbatas. Selain itu tidak semua orang memiliki perangkat handphone. Bahkan dikhawatirkan tidak semua konsumen Pertalite itu menggunakan gadget. Ini juga akan menjadi masalah baru,” paparnya.

Selain itu, menurut Pipin, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi smart phone terbaru.

“Bagi masyarakat yang sudah berumur dan pendidikan rendah bisa dipastikan akan menghadapi kesulitan ketika akan membeli bahan bakar pertalite. Selain itu, kesiapan petugas SPBU menjalankannya di lapangan karna dianggap menyulitkan dalam bertransaksi,“ ungkapnya.

Pipin mengungkapkan, dengan mengontrol pembelian pertalite, Pemerintah sepertinya ingin mengontrol untuk mulai mengurangi distribusi Pertalite ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, PKS
mendesak agar pemerintah mau mendengar masukan dan keluhan dari masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut.

“Artinya masyarakat didorong untuk menggunakan Pertamax yang jelas-jelas dijual dengan harga pasar,” pungkasnya.

Luncurkan Aplikasi Jakwas, Gubernur Anies Intruksikan Jajarannya Percepat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BP

 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri Rapat Monitoring Penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus meluncurkan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut pada Aplikasi Jakwas di Ruang Pola, Balai Kota, Selasa (28/6).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK menuju capaian 95%. Sedangkan peluncuran sistem informasi pemantauan tindak lanjut dilakukan sebagai upaya mewujudkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai budaya di Pemprov DKI.

Dalam sambutannya, Gubernur Anies juga langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera mengalokasikan sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun waktu untuk fokus pada tindak lanjut LHP-BPK.

“Ini tentang makro manajemen dan seberapa besar sumber daya dialokasikan untuk ini, ini semua tentang kemauan. Maka dari itu segera alokasikan sumber daya yang cukup, baik orang dan waktu, lalu dedikasikan pertemuan khusus, lakukan kick off, rumuskan time frame, dan eksekusi dengan baik,” ujar Gubernur Anies saat memberikan arahannya, dikutip dari Siaran Pers PPID DKI.

Gubernur Anies merasa bersyukur karena jajarannya merupakan pribadi-pribadi yang kreatif, memiliki komitmen tinggi dalam mencapai target hingga pada level jajaran di bawah. 

“Saya bersyukur ketemu banyak pribadi pekerja keras dan berkomitmen mengeksekusi sesuai rencana. Dari pribadi itu juga ada leadership yang baik dan turun terus ke jajaran di bawahnya,” tambahnya.

Dengan adanya sistem Jakwas ini diharapkan nantinya dapat membantu para pribadi-pribadi di Pemprov DKI untuk dengan cepat dan tepat dalam menyelesaikan seluruh LHP-BPK. Dan harapannya aplikasi ini yang dibuat sekarang akan bisa dikembangkan terus di masa depan sehingga akan memberi manfaat lintas generasi.

“Saya juga menginstruksikan agar seluruh Perangkat Daerah memanfaatkan sistem ini secara optimal, sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

“Insya Allah sistem yang dibuat ini memberi manfaat lintas generasi, sehingga sesuai dengan tagline kita bahwa WTP jadi Budaya Jakarta akan terus dipertahankan,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah merancang sistem informasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diakses melalui platform Jakarta Pengawasan atau Jakwas, di mana ada dua subsistem dalam Jakwas yakni SIMANTAB untuk memantau tindak lanjut rekomendasi BPK dan SIMANTUL untuk memantau untuk memantau tindak lanjut rekomendasi Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

Melalui sistem ini OPD akan bisa mengetahui rekomendasi dan status penyelesaian tindak lanjut secara real time, sehingga diharapkan target 95 persen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tercapai.

PKS Kritik Keras Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi: Menyusahkan Rakyat

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyebut rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng (migor) curah menyusahkan rakyat.

Ia menambahkan pengguna migor curah notabenenya adalah rakyat kecil dan UMK (usaha mikro dan kecil) yang tidak akrab dengan teknologi ponsel pintar. Apabila kebijakan ini dipaksakan, kata dia, maka akan menyulitkan mereka.

"Hari gini, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," ujar Mulyanto melalui keterangan resminya, Selasa (28/6).

Menurutnya, akar permasalahan minyak goreng berada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena lonjakan konsumsi.

Pemerintah, kata Mulyanto, jangan bergonta-ganti kebijakan tata niaga migor curah secara coba-coba tetapi tak menyelesaikan masalah. Contoh terbarunya, kata dia, kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli migor-curah ini.

Tak hanya itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk segera menghapus dualisme pasar migor curah. Hal yang dimaksud adalah pasar migor berbasis distributor/agen resmi pemerintah dengan harga (harga eceran tertinggi) HET dan pasar migor berbasis distributor bebas dengan harga yang tidak terkontrol pemerintah.

"Adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah seperti ini jelas tidak sehat. Hal ini akan menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar," terang dia.

Karenanya, ia menegaskan pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor plat merah secara masif dan menghentikan distribusi migor yang tidak resmi.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat membeli minyak goreng curah rakyat (MGCR) seharga Rp14 ribu per liter mulai pertengahan bulan depan atau Juli 2022.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan melakukan sosialisasi mulai Senin (27/6) kemarin. Sosialisasi ini akan dilakukan selama dua pekan.

"Masa sosialisasi akan dimulai Senin (27/6) dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan MCGR sesuai HET (Rp14 ribu per liter)," ungkap Luhut, dikutip dari keterangan resmi yang dirilis Jumat (24/6).

Satpol PP DKI Segel 12 Outlet Holywings Jakarta Hari Ini

 

Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menyegel 12 outletHolywings di wilayah Jakarta hari ini, Selasa (28/6/2022). Penyegelan dilakukan menyusul dicabutnya izin usaha di 12 outlet Holywings Jakarta.

"Penindakan berupa Sanksi Administratif Penutupan Usaha selama belum memiliki perijinan sesuai ketentuan yang berlaku pada Pemprov DKI Jakarta, ditandai dengan pemasangan banner/spanduk segel penutupan usaha," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Satpol PP DKI Jakarta Adi Krisno Prayogo dalam undangan apel penutupan Holywings dilihat detikcom, Selasa (28/6/2022).

Penyegelan 12 outlet Holywings dilakukan berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan juga berdasarkan Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor e-0535/PW.01.02 tanggal 27 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Rekomendasi Penutupan Tempat Usaha Holywings Group yang berada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nomor 3862/-1.91 tanggal 27 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pencabutan Izin dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor e-0389/TM.04.04 tanggal 27 Juni 2022 perihal Pencabutan Izin (NIB dan/atau Sertifikat Standar/Izin).

Sementara itu, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menyebutkan 12 outlet Holywings terdiri dari 5 outlet Holywings di Jakarta Selatan, 4 outletHolywings di Jakarta Utara, 2 outlet Holywings di Jakarta Barat, dan 1 outlet Holywings di Jakarta Pusat.

Arifin menjelaskan nantinya ke-12 outletHolywings tersebut akan diberi spanduk yang berisi tulisan penutupan tempat usaha. Pihaknya mengerahkan 250 petugas untukmenutup 12 outlet Holywings.

"Hari ini secara serentak, seluruh anggota akan menyebar di 12 titik lokasi dan nanti ada penyidik PNS ada dari kami, dari Dinas Parekraf dan UMKM yang akan menyampaikan ke pihak pengelola atau penanggungjawab usaha di lokasi tersebut. Nanti akan dibuatkan berita acara pemeriksaannya setelah itu akan dibuatkan spanduk berisi penutupan tempat usaha," ujar Arifin.

"5 outlet di Jaksel, 4 di Jakut, 2 di Jakbar, 1 di Jakpus," sambungnya.

Adapun 12 lokasi outlet Holywings yang dimaksud adalah:

1. Holywings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara, 
2. Holywings Kalideres, 
3. Holywings di Kelapa Gading Barat, 
4. Tiger
5. Dragon
6. Holywings PIK
7. Holywings Reserve Senayan
8. Holywings Epicentrum
9. Holywings Mega Kuningan
10. Garison
11. Holywings Gunawarman, dan
12. Vandetta Gatsu.

Jalankan Pesan Presiden PKS, Ketua Umum PKS Jakarta Timur Bersilaturahmi ke Majelis Taklim Hasbiallah

 

Sabtu (25/06) selepas Ashar, ketua umum DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur Ikrar Aulia, M.Si didampingi ketua DPD PKS Jakarta Timur Bidang Pembangunan Umat (BPU) H. Komarudin dan pengurus lainnya berkunjung ke majelis taklim Hasbiallah pimpinan Ustadz Hasbullah dan Ustadz Hasbi yang berlokasi di Tanjung lengkong, Otista Jakarta Timur.

Ustadz Ikrar Aulia menyampaikan bahwa tujuan silaturahmi ini untuk menjalankan arahan presiden PKS bahwa setiap pengurus dan anggota PKS harus selalu menjalin silaturahmi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat dan elemen-elemen bangsa lainnya karena PKS tidak mungkin menjalankan program-program nya tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Ustadz Hasbullah menyambut baik kegiatan silaturahmi yang diadakan PKS Jakarta Timur dan berpesan untuk para pengurus dan anggota PKS untuk selalu istiqomah di jalan dakwah dan jangan tergiur dengan dunia dan selalu menjaga ukhuwah.

” PKS harus memainkan peran untuk menjaga persatuan umat, mengedepankan ukhuwah dan jangan sampai terpecah belah. Islam itu luas maka setiap muslim tetap harus menghargai semua langkah perjuangan yang dilakukan sesama muslim, bila ada perbedaan cara selama tujuannya untuk kejayaan Islam maka itu harus didukung ” tutur Ustadz Hasbullah dengan penuh kebapakan.

Selain dari pengurus majelis taklim, silaturahmi juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat, pengurus RW dan RT setempat.

Dalam silahturahmi yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan Ustadz Hasbullah memimpin dzikir dan doa agar PKS selalu dijaga dan dimudahkan oleh Allah dalam melakukan perjuangan membela umat.

Silaturahmi diakhiri dengan foto bersama dan pemberian cindera mata.

Arahan Anies, Pemprov DKI Cabut Izin Usaha Seluruh Outlet Holywings di Jakarta!

 

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha semua outlet Holywings yang ada di Jakarta. Pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

Pencopotan dilakukan berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta. Total ada 12 outlet Holywings di Jakarta yang izinnya dicabut.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta. Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Benny Agus Chandra melalui keterangan tertulis, Senin (26/6/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata menjelaskan, pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPKUKM, DPMPTSP dan Satpol PP. Dari peninjauan gabungan tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin, yakni belum adanya sertifikat jenis usaha bar yang terverifikasi.

"Pertama, hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outletHolywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi," kata Andika.

Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya. Holywings Group juga melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holywings Group di DKI Jakarta.

Pelaku usaha hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk pengecer minuman beralkohol, yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.

"Sedangkan hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301," ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.

"Dari 7 (tujuh) outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, bahkan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut," lanjutnya.

Berikut ini ke-12 outlet Holywings di Jakarta yang dicabut izin usahanya:

1. Holywings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara, 
2. Holywings Kalideres, 
3. Holywings di Kelapa Gading Barat, 
4. Tiger
5. Dragon
6. Holywings PIK
7. Holywings Reserve Senayan
8. Holywings Epicentrum
9. Holywings Mega Kuningan
10. Garison
11. Holywings Gunawarman, dan
12. Vandetta Gatsu.

PKS: Indonesia Punya Syarat Kuat untuk Jadi Negara Maju

 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al Jufri, menilai, Indonesia sudah memiliki syarat-syarat yang kuat untuk menjadi negara maju. Hal itu dia lihat dari kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini.

"Saya pribadi dan saya yakin kita semua sepakat, negara ini punya syarat-syarat yang kuat untuk menjadi negara maju karena kekayaan yang Allah berikan kepada bangsa ini luar biasa yang di dalam bumi di dalam lautannya," ujar Salim.

Hal itu Salim sampaikan saat sambutan dalam acara Festival Laut yang diselenggarakan PKS di Pantai Kenjeran Surabaya, Jawa Timur, Ahad. Pada kesempatan itu Salim menyebutkan, Festival Laut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia.

Kegiatan itu juga ia sebut dapat menjadi momen mengembalikan Indonesia yang berjaya sebagai negara maritim. "Bangsa kita adalah bangsa maritim dan bahari terbesar di dunia. Oleh karena itu kita berharap kepada seluruh anak bangsa dan PKS hari ini menunjukkan kita siap untuk menjaga laut kita bersih," jelas dia.

Saya instruksikan kepada mereka semua untuk sama-sama berusaha mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi Negeri maritim negara bahari dan mewujudkan cita-cita para nelayan dan para pendiri bangsa," kata Salim.

Pada kesempatan tersebut Salim juga membagikan bantuan kepada para nelayan. Bantuan-bantuan yang diberikan berupa jaring nelayan, freezer, dan alat presto serta menggelar festival 1.000 bakar ikan.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak berharap kedatangan Ketua Majelis Syura PKS, dapat menjadi momentum semangat gotong-royong dalam menyejahterakan kehidupan nelayan. "Nelayan adalah elemen yang menjadi perhatian pusat kita agar nelayan bisa sejahtera," ucap Emil.

Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495, Gubernur Anies Kukuhkan Jakarta sebagai Kota Global

 

Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 dirayakan dengan kolosal dan epik. Dimeriahkan oleh beragam pengisi acara ternama, hajat ini berhasil menarik animo 70 ribu penonton untuk hadir dan memadati Jakarta International Stadium (JIS). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang turut hadir mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut memeriahkan Jakarta Hajatan ke-495 ini. 

Untuk yang ikut hadir di sini, Anda semua ikut jadi bagian dari sejarah. Pertama kali ulang tahun Jakarta dirayakan di sini. Dan kali ini, untuk pertama kali juga, JIS boleh diisi hampir penuh. Bila sebelumnya acara di JIS hanya boleh menghadirkan sekitar 5-10 ribu orang, maka malam ini ada 60-70 ribu yang ikut hadir langsung, dan Anda salah satunya! Masya Allah,” jelas Gubernur Anies dalam sambutannya, dikutip dari Siaran Pers PPID DKI. 

Gubernur Anies juga menyampaikan harapan untuk masa depan Jakarta dengan tetap mengambil hikmah dari masa lalu.

Malam ini kita hadir sama-sama di sini dan live melalui layar televisi untuk sama-sama merayakan Jakarta Hajatan yang ke-495. Usia yang sangat matang, menuju 5 abad. Jakarta memiliki catatan sejarah masa lalu yang begitu panjang, tapi kita yakin, catatan masa depan Jakarta akan lebih panjang, lebih cerah, dan lebih membanggakan, insya Allah,” lanjutnya. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Anies juga mengukuhkan Jakarta sebagai Kota Global yang menjadi wakil Indonesia di mata internasional. 

“Di usianya yang ke-495 ini kita ingin menggaungkan pesan bahwa Jakarta adalah kota global, kota yang berdiri sejajar dengan kota-kota besar dunia lainnya, kota yang tak ragu menjadi wakil bangsa Indonesia di mata dunia,” tegasnya. 

Gubernur Anies menjelaskan beberapa faktor yang membuat Jakarta layak sebagai Kota Global. Pertama, fasilitas publik yang yang setara dengan kota-kota dunia lainnya. Bila warga asing datang ke Jakarta, mereka bisa menemukan stadion berstandar internasional, gedung seni budaya berstandar internasional, stasiun dan halte berstandar internasional, trotoar berstandar internasional, pelayanan kesehatan berstandar internasional, transportasi publik berstandar internasional, dan masih banyak lagi. 

Kedua, Jakarta bisa disebut kota global karena pemanfaatan sistem dan teknologi digital yang maju dalam layanan publiknya. Salah satunya adalah JAKI, super apps yang berisi begitu banyak layanan publik, dan bahkan sangat membantu warga Jakarta melewati pandemi. Kemudian ada Jaklingko yang berperan penting dalam kehidupan warga Jakarta, utamanya untuk layanan transportasi publik terintegrasi. 

“Ketiga, Jakarta adalah kota global karena berbagai event global diadakan di Jakarta. Alhamdulillah yang baru saja selesai dengan sukses kemarin, yaitu Formula-E. Pertama kali diadakan di Asia Tenggara dan langsung memecahkan rekor penonton terbanyak dalam sejarah Formula-E. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang telah ikut menonton. Tahun ini kita juga akan menjadi tuan rumah Urban 20 Summit, yaitu asosiasi kota-kota besar dunia, dan Jakarta lah tuan rumahnya,” papar Gubernur Anies 

Keempat, Jakarta disebut sebagai kota global karena pengakuan global yang diberikan untuk Jakarta. Salah satunya berhasil mendapat pengakuan sebagai kota dengan perkembangan transportasi publik terbaik dan mendapat juara Sustainable Transport Award 2021. 

Berbagai sistem informasi dan aplikasi yang dikerjakan dengan kolaborasi bersama semua pihak dan meraih juara dunia mengalahkan berbagai inovasi dari negara lain. Hal tersebut tak hanya membawa nama Jakarta, tapi juga membanggakan untuk Indonesia. 

“Terakhir, dan ini yang terpenting, Jakarta bisa disebut kota global, karena warganya adalah warga global, warga yang mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi semua tamu yang datang ke Jakarta. Seperti teladan dari masyarakat Betawi yang sejak dulu mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi mereka yang berdatangan ke Ibu Kota, baik dari penjuru Nusantara maupun penjuru dunia,” terangnya. 

Selain itu, Gubernur Anies menyebutkan bahwa Warga Jakarta adalah warga global juga karena kerja dan karyanya yang tak hanya membanggakan bagi kotanya, tapi juga bagi negaranya. Warga yang akan mampu terus mendorong Jakarta menjadi kota yang maju dan lestari. Warga yang akan terus mendorong kemajuan, persatuan, dan keadilan. 

“Maka izinkan saya dalam perayaan Jakarta Hajatan ke-495 ini menyampaikan terima kasih kepada mereka semua yang tinggal dan berkarya di Jakarta, kepada seluruh warga Jakarta. Apalah arti sebuah kota, bila bukan orang-orangnya. Sesungguhnya perubahan Jakarta menjadi kota global adalah karena Anda semua. Malam ini kami persembahkan untuk Anda semua warga Jakarta. Terima kasih,” tandasnya.

PKS Kecam Promo Miras Holywings yang Berbau SARA Berpotensi Menodai Agama

 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyayangkan tindakan manajemen restoran Holywings yang membuat promosi minuman keras gratis bagi warga berbau SARA.

Tindakan Holywings tersebut dinilai masuk ranah penodaan agama.

“Terkait kasus Holywings saya kira patut diduga ini bentuk penodaan agama karena penggunanaan nama Muhammad sebagai nama yang dimuliakan di kalangan Islam harus hati-hati sehingga saya kira perlu ada semacam efek jera pada siapapun yang menggunakan nama-nama yang menyerempet kepada mungkin menimbulkan efek SARA,”ungkap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin.

Lebih lanjut Suhud meminta kasus Holywings ini ditindak tegas agar memberi efek jera.

Fraksi PKS DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi izin usaha Holywings yang ada di ibu kota.

Formula E Jakarta Diklaim Sukses, Anies Beberkan Indikatornya

 Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan Formula E Jakarta menjadi yang terbaik sepanjang delapan tahun penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu.

"Bahkan dalam catatan Formula E disebutkan bahwa Jakarta E-Prix kemarin adalah yang terbaik dalam delapan tahun sejarah Formula E," kata Anies dalam jumpa pers malam ramah tamah Jakarta E-Prix 2022 di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2022) malam.

Menurut Anies, keberhasilan penyelenggaraan Formula E Jakarta ialah hasil kolaborasi antar semua pihak yang terlibat. Selain itu, dia menyebut indikator terbaik itu dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya ialah track atau sirkuit E-Prix.

"Disampaikan oleh Alberto Longo Co Founder dari Formula E, bisa dilihat satu dari eksposur, kedua adalah tracknya sendiri dan penyelenggaraannya sendiri," kata Anies

Selain itu, Anies menuturkan pujian tentang track bahkan disampaikan oleh para pembalap yang berlaga. Dia menyebut tidak ada keluhan yang didapat dari para pembalap Formula E.

"Para pembalapnya menyampaikan mereka sangat hormat hasil yang kita miliki bisa dibilang tidak ada keluhan dengan itu lalu eksposur media yang sangat tinggi baik domestik maupun internasional," jelas

Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix Ahmad Sahroni menambahkan selain sirkuit, indikator lainnya ialah penyelenggaraan yang paling banyak ditonton. Tidak hanya penonton yang hadir secara fisik, tetapi juga penonton yang menyaksikan secara daring.

"Kedua adalah penyelenggaraan yang cukup banyak penontonnya. Dan di dunia pertama kali delapan tahun berturut-turut berjalannya Formula E ini yang pertama penontonnya terbanyak baik penonton dari streaming maupun secara fisik penontonnya ada," ujar Sahroni.

Senada dengan Anies, Sahroni meyakinkan bahwa tidak ada komplain yang didapatkan dari para pembalap sama sekali. Semuanya kata dia, menyampaikan sirkuit Jakarta E-Prix Ancol menjadi yang terbaik.

"Dia tidak komplain masalah aspalnya, dia tidak komplain masalah dengan yang lain. Tapi sirkuitnya benar-benar menjadikan balapan sangat menarik," kata dia.

Kunker Ke DPRD Kota Batam, Anggota Dewan DKI Dapatkan Informasi Tentang Penganggaran

Jakarta – Sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) lintas komisi ke DPRD Kota Batam, Kamis (23/6/2022).

Rombongan DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin yang juga Penasehat Fraksi PKS mengatakan, dirinya berterima kasih telah diterima dengan baik meskipun menunggu lama kehadiran rombongan karena faktor non teknis.

“Kami sangat senang, diterima dengan baik dan hangat, dan kami juga mendapatkan informasi tentang penganggaran pokok pikiran yang dilakukan di DPRD Kota Batam, sehingga DKI dapat segera meniru sesuai dengan aturan yang ada,” kata Khoirudin.

Ditempat yang sama, Kepala Bagian Penganggaran DPRD Kota Batam Meilanti yang menerima rombongan, menyampaikan rasa Bahagia dan terima kasih telah berkunjung dalam rangka kedinasan untuk menggali potensi dan kerjasama dengan Kota Batam.

“Semoga silaturahim ini berkelanjutan dan saling tukar informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi masing-masing dewan baik di Batam dan Ibu Kota Jakarta,” tandasnya.

Hadir dalam kunker lintas komisi tersebut antara lain, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro, Anggota Komisi A Israyani, Anggota Komisi B Suhud Alynudin, Muhammad Taufik Zoelkifli dan Achmad Yani yang juga Ketua Fraksi PKS, Anggota Komisi C Nasdiyanto, Anggota Komisi D Dedi Supriadi, Anggota Komisi E KH Muhammad Thamrin dan Abdul Aziz.

Dukung Transformasi Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta Gelar Puskesmas Expo 2022

Warta Ekonomi, Jakarta - 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalu Dinas Kesehatan Provinsi menggelar acara Puskesmas Expo 2022 yang dilakukan secara hybrid memadukan antara daring dan luring di Hotel Bidakara Grand Pancoran pada Kamis (23/6/22).

Acara yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut dijadikan sebagai sarana berbagi pengalaman dari berbagai tenaga kesehatan se-Indonesia. Puskesmas Expo 2022 ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Jakarta Hajatan ke-496 serta bagian dari perhelatan Urban Health 20.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan bahwa acara Puskesmas Expo 2022 merupakan satu momentum penting untuk mendukung pembangunan di sektor kesehatan serta pemantik kebangkitan kesehatan nasional.

Widyastuti memaparkan, Puskesmas Expo 2022 bisa memperkuat sistem kesehatan dengan transformasi layanan primer yang berorientasi pada upaya preventif dan promotif yang komprehensif.

"Puskesmas harus dapat menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis dan kapasitas SDM kesehatan serta mampu melakukan layanan kesehatan primer yang terintegrasi melalui pengembangan ekosistem layanan kesehatan digital," papar Widyastuti, Kami (23/6/22).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Puskesmas Jakarta Dicky Alsadik menuturkan bahwa tema yang diusung dalam gelaran Puskesmas Expo 2022 adalah Menyongsong Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang Berketahanan dengan Pemberdayaan Masyarakat. Dia juga mengungkapkan bahwa dalam kegiatan tersebut, diikuti oleh beberapa perhimpunan dan individu terpilih se-Indonesia.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa APJ memiliki anggota sebanyak 44 Puskesmas Kecamatan dan 290 Puskesmas Kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Sementara visi yang diusung adalah untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan bermutu tinggi bagi masyarakat Jakarta.

Di sisi lain, Dicky mengatakan bahwa Puskesmas DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi panutan bagi Puskesmas lainnya se-Indonesia.

Di sisi lain, Dicky mengatakan bahwa Puskesmas DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi panutan bagi Puskesmas lainnya se-Indonesia.