Raker dengan Kemendag, Aleg PKS: Pemerintah Harus Desak Pengusaha Minyak Goreng Stabilkan Harga

 

Jakarta (01/02) — Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan membahas stabilitas harga minyak goreng dan komoditas strategis lainnya mendapat berbagai masukan dari Anggota DPR dari Fraksi PKS Nevi Zuairina yang meminta agar para pengusaha besar produsen minyak goreng lebih berkorban untuk masyarakat.

Saat ini, kata Nevi, meskipun kebijakan satu harga minyak goreng, yakni minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter, namun pada kenyataannya, stok yang ada di pasaran masih langka.

“Kebutuhan minyak goreng nasional di tahun 2022 adalah sebanyak 5,7 juta kilo liter, yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga 3,9 juta kilo liter dan kebutuhan industri sebesar 1,8 juta kilo liter. Pemerintah mesti dapat mendorong para pengusaha besar minyak goreng ini, jangan sampai menahan stok dan mereka mesti mau berkorban dengan mengurangi margin nya agar tidak ada kelangkaan stok di lapangan”, tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, pemerintah sudah terlalu banyak berkorban melalui uang negara baik dari APBN maupun melalui BPDPKS untuk stabilisasi minyak goreng ini. 

“Seiring berjalannya waktu, harapan masih belum sesuai sehingga di lapangan yang menjadi korban akhirnya rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam rumah tangganya,” pungkas Nevi.

Nevi menambahkan, Selama ini, proporsi serapan minyak goreng dalam negeri memang lebih kecil dari luar negeri sekitar 34%. Dengan tingginya harga pasar dunia, ekspor memang sangat menjanjikan ditambah lagi kelangkaan stok dunia. Tapi kebutuhan dalam negeri jangan sampai diabaikan sehingga mengorbankan mahalnya minyak goreng dalam negeri

“Saya menyarankan, operasi pasar di titik-titik masyarakat yang memiliki daya beli rendah harus dilakukan pada harga minyak goreng 14 ribu. Selain menjamin adanya stok yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan syarat maksimal pembelian, juga meningkatkan ketepatan sasaran pemenuhan kebutuhan masyarakat”, Kata Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengkritisi, bahwa DPO (domestik price obligation) tidak akan ada gunanya ketika stok di lapangan tidak ada. Bila ada indikasi kartel yang bermain, ia meminta pemerintah menindak dengan tegas dan keras, sehingga ada efek jera bagi para pelaku distribusi minyak goreng yang nakal.

“Pemerintah harus cermat terhadap industri minyak goreng yang cenderung ke arah oligopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus berperan besar untuk membereskan tindakan tidak terpuji pada perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Tanpa pengawasan yang ketat, dan tindakan tegas, persoalan minyak goreng akan terus berlarut-larut. Saya berharap, pemerintah mampu memberikan solusi terutama yang memberikan manfaat kepada rakyat banyak dalam jangka panjang pada persoalan stok dan harga minyak goreng di pasaran ini”, tutup Nevi Zuairina.

Bicara di Hadapan Ulama, Anies Baswedan: Jadi Kalau Majelis Taklim Mau Bikin Kegiatan di JIS juga Bisa

 

Suara.com - Jakarta International Stadium (JIS) tinggal menghitung hari lagi untuk diresmikan. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, jika tidak ada hal yang tidak diinginkan, stadion megah itu akan diresmikan bulan Februari 2022.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sang Gubernur juga berharap JIS bisa dipakai warga untuk acara apa pun. Tak hanya untuk berolahraga, pentas musik, tapi juga untuk acara keumatan semisal dakwah maupun majelis taklim.

"Jadi kalau majelis taklim mau bikin kegiatan di JIS juga bisa," ujar Anies saat haul ke-1 Habib Ali bin Abdurahman Assegaf dan haul ke-19 KH HM Arsyad Mualim di Majelis Taklim As-Saadah, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Minggu (30/1/2022).

Di hadapan para ulama dan habib, Anies meminta doa agar JIS segera rampung dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Jakarta.

Mantan Mendikbud itu menegaskan di Jakarta ada perasaan kebersamaan dan kolaborasi. Kebersamaan inilah yang kemudian membuatnya berharap bahwa JIS adalah milik semua.

Tolong doakan saya agar bisa memenuhi janji kepada warga Jakarta dalam sisa 9 bulan saya menjabat sebagai gubernur,"ujar Anies.

JIS bisa menampung 82 ribu orang kumpul di sana, mudah-mudahan kalau ada acara bisa di sana semua. Kegiatan majelis taklim dan kegiatan olahraga di sana,"ucapnya. 

Pasca Disahkan IKN Baru, PKS Ajak Pendekar Perjuangkan Kekhususan Jakarta

 

Jakarta – Pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) baru oleh Pemerintah Pusat, Partai Keadilan Sejahtera mengajak para pendekar ikut memberikan masukan untuk memperjuangkan kekhususan Kota Jakarta. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin pada acara Forum Silaturahim Pendekar Jakarta (FSPJ) yang diadakan Bidang Seni dan Budaya DPW PKS DKI Jakarta, Ahad (30/1/2022) di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur yang juga merupakan partisipasi meramaikan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS Tahun 2022 di Jakarta.

Khoirudin melanjutkan, PKS mengundang seluruh perguruan silat untuk bersilaturahim di DPRD DKI Jakarta untuk menyerap aspirasi setiap Hari Selasa. PKS membuka diri untuk seluruh warga Jakarta, dari pelosok utara barat selatan timur pusat kami membuka diri menerima dari pagi sampai sore.

Para pendekar yang sudah selama ini sudah mengenal baik, sudah bersama PKS dari 2004, ayo kita kawal budaya Betawi, PKS mengundang, apasih yang ingin disampaikan kepada kami untuk dikawal dalam bentuk kebijakan,” ucap Khoirudin yang juga Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.

“Kami siap, mengawal kepentingan warga Jakarta, khususnya masyarakat Betawi,” sambung Politikus PKS yang asli Betawi ini merespon pertanyaan dari Pembina FSPJ Muhammad Ridwan terkait belum adanya tempat yang representatif dalam mengembangkan ciri khas budaya Betawi di Jakarta.

Menurut Khoirudin, PKS akan diskusi banyak tentang kekhususan wilayah Jakarta pasca UU IKN diberlakukan, apa keinginan warga Jakarta semua, kekhususan apa yang tidak boleh hilang dan harus tetap ada.

Maka dari itu PKS mengundang untuk abang-abang pendekar yang memiliki massa yang mengerti budaya Betawi untuk masuk ke dalam legislatif, PKS membuka diri untuk itu semua, PKS rumah umat, rumah bersama, rumah bangsa, rumah warga Jakarta,” kata Khoirudin yang disambut dengan tepuk tangan.

PKS sebagai sebuah partai adalah sebagai lembaga yang kokoh sebagai sarana perjuangan bersama untuk kepentingan umat dan warga Jakarta.

“Seperti yang Rasulullah saw sampaikan, khoirunnas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, dan cara kita berbuat baik adalah dengan berkuasa, insya Allah banyak manfaatnya,” imbuhnya.

“Walaupun nantinya pindah, kekhususan untuk mendukung budaya Betawi kita pertahankan bersama-sama,” pungkasnya.

Diketahui, acara yang digelar sejak siang hari ini dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Penasehat FSPJ Muhammad Ridwan, Ketua Bidang Seni dan Budaya PKS DKI Jakarta Ahmad Marzuki, Koordinator Panitia Tarman Surya, Tujuh Orang Guru Besar Silat dari berbagai perguruan silat di Jakarta diantaranya Babeh Zakaria Abdurrahim sebagai Pesilat Tertua Dunia yang berusia 93 tahun, Babeh Rukmiadi, Babeh Tubagus Bambang, Babeh Abdul Rasyid, Ayah Syukur, Babeh Sudirman Yan dan Babeh Cacang, hadir pula sekitar 100 orang guru silat senior lainnya. Acara kali ini juga mengambil tema, ‘Mengokohkan Keindonesiaan Menguatkan Persaudaraan’ dan menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS ke beberapa perwakilan guru silat yang hadir.

Anies Baswedan Soal Bhineka Tunggal Ika: Bukan Mempersatukan Asal-usul

 

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara soal soal semboyan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Anies, persatuan bisa tercapai jika masyarakat mengedepankan falsafah "Tunggal" dalam semboyan tersebut.

Hal itu disampaikan Anies pada acara Pidato Kebangsaan Zulkifli Hasan yang digelar di Perpustakaan Nasional, Sabtu, 29 Januari 2022. 

"Tapi akhir-akhir ini kita menganggap kata terpenting adalah Bhineka. That's

a problem. Ketika kita berbicara mengenai umat Islam, sebagai umat yang di tengah, maka umat Islam harus mengembalikan fokusnya kepada tunggal," ujar Anies di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Januari 2022.

Anies menjelaskan terbentuknya Indonesia saat ini berkat persamaan tujuan para founding fathers yang ingin mensejahterakan masyarakat. Mereka, menurut Anies, tidak ingin mempersatukan perbedaan budaya hingga etnis, namun tujuan.

Jadi kenapa yang beragam itu memilih menjadi tunggal? Karena kita dijajah, kita ingin merasakan keadilan, kita ingin merasakan kesejahteraan, itu tujuannya," kata Anies. 

Dengan modal kesamaan nasib dan tujuan yang sama itu, Anies mengatakan Indonesia bisa lahir dan ada sampai sekarang. Anies mengatakan mengatakan banyak negara yang saat ini terbelah karena tidak memiliki falsafah menjadikan tujuan mensejahterakan warganya sebagai alasan bersatu. 

Mereka, kata Anies, bersatu karena ingin menyatukan perbedaan etnis dan asal-usul. "Ketika mencoba mempersatukan asal usul, yang terjadi malah perpecahan," kata Anies. "Kenapa kita memilih menjadi tunggal? Karena kita menginginkan kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 

Selain Anies Baswedan, dalam acara Pidato Kebangsaan Zulkifli Hasan, turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Kota Bogor Bima Arya, hingga Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Hatta Rajasa.

Aleg PKS Minta Pemerintah Selesaikan Dugaan Mafia Pupuk Subsidi Rusak Tata Niaga

 

Jakarta (30/01) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan dugaan masih eksisnya sindikat mafia pupuk subsidi di negara ini.

Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPR pun turut menanggapi hal ini yang menunjukkan semakin buruknya manajemen pengelolaan pupuk subsidi.

“Dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sudah sejak lama. Tapi tindakan tegas yang membuat efek jera masih belum terlihat di lapangan, sehingga praktek-praktek yang merugikan negara dan rakyat Indonesia ini masih terus berlangsung”, tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, awal Januari terjadi kenaikan pupuk non subsidi hingga 100% dibanding harga akhir tahun 2021 di berbagai daerah.

“Dengan tingginya harga pupuk non subsidi, akmal sempat memprediksi akan semakin membuat kisruh persoalan pupuk subsidi dan hal ini terbukti bahwa di berbagai daerah, petani mengeluhkan langkanya persediaan pupuk subsidi,” pungkasnya.

Akmal menambahkan, langkanya keberadaan pupuk subsidi, dugaan kuat ada yang bermain dengan menahan stok, merusak distribusi yang ujungnya di lapangan, harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, bahwa kekisruhan pupuk subsidi berawal dari data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani.

Ketidaktepatan atau tidak akuratnya data ini menjadi sumber dari segala sumber masalah. Untuk mengurai hal ini, Akmal menyarankan ada audit ketat di setiap lini sehingga minim penyimpangan.

“Pemerintah melalui petugas yang melakukan distribusi pupuk subsidi ini mesti orang-orang yang berintegritas tinggi. Harus ada kepastian terhadap validasi data ini sehingga yang menerima pupuk subsidi adalah warga atau petani yang memang berhak. Jangan sampai petani yang tidak berhak, malah menerima pupuk subsidi, apalagi bila ada pupuk subsidi yang sampai perbatasan luar negara sehingga rentan diselundupkan keluar negeri. Atau kejadian yang kerap terjadi, pupuk subsidi digunakan oleh perkebunan-perkebunan besar padahal mereka sangat tidak berhak”, kritis Akmal.

Akmal mendukung langkah PT Pupuk Indonesia yang akan menindak tegas distributor dan kios nakal. Ia menyarankan, untuk menambah pengawasan publik, PT Pupuk Indonesia bila perlu membuat pengumuman daftar nama distributor dan kios nakal sehingga terjadi efek jera.

Berkaitan dengan digitalisasi kios resmi penyalur pupuk subsidi, Akmal mengatakan masih harus terus dikembangkan dan diujicobakan sampai merata di seluruh pelosok Indonesia.

“Saat ini, digitalisasi kios resmi pupuk subsidi masih kurang sosialisasinya kepada petani-petani terutama di daerah yang kurang akses jaringan internet. Kedepannya, ini merupakan program yang bagus sehingga mesti dikawal edukasinya sehingga para petani terbiasa menggunakan sistem ini. Saya juga berharap, dimasa yang akan datang, persoalan pupuk Subsidi ini semakin membaik penanganannya sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas dana negara untuk subsidi pupuk yang berasal dari APBN in”, tutup Andi Akmal Pasluddin.

Pemprov DKI Terima Penghargaan AICTA 2021 Atas Inovasi JAKI

 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri acara seremonial pengumuman resmi (secara daring) kemenangan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) di ajang ASEAN ICT Awards (AICTA) 2021 untuk kategori Public Sector (Sektor Publik).  

Indonesia melalui inisiatif Pemprov DKI Jakarta, berhasil mengalahkan Singapura dan Kamboja di final AICTA 2021 yang diselenggarakan pada 14-15 Desember 2021.

Dalam final AICTA 2021, inovasi JAKI yang dipaparkan oleh Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha, berhasil memukau dewan juri yang terdiri dari sepuluh anggota masing-masing negara ASEAN, serta dua juri independen dari Jepang dan China. Hasil final ajang ini diumumkan pada 28 Januari 2022 dan sudah rilis di laman https://aseanictaward.com/news.html.

“Kesuksesan JAKI tidak akan terwujud tanpa partisipasi dari kolaborator-kolaborator kami, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah, dan warga Jakarta yang terus berupaya membuat inovasi untuk menyediakan aksesibilitas layanan dan informasi publik melalui integrasi dan kolaborasi,” ujar Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Sabtu (29/01), dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta merupakan instansi pemerintah yang pertama kali menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang AICTA sepanjang penyelenggaraannya. Pada final ajang AICTA 2021 ini, JAKI berhasil mengalahkan negara-negara unggulan, seperti Singapura yang selalu mendominasi dan menjadi juara di ajang AICTA untuk kategori Sektor Publik. 

Shita Laksmi, salah satu juri IdenTIK 2020 dan ASEAN ICT Awards 2021 mengatakan, sektor publik merupakan kategori yang menaungi inovasi teknologi informasi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efisien. 

Sebelumnya, beberapa perwakilan negara lain pernah memenangkan kategori ini. Pada 2019, tiga peringkat teratas secara berurutan diraih oleh Road Tax (Laos), IMDA Lab on Wheels (Singapura), serta Parents Gateway (Singapura). 

“Indonesia belum pernah dapat emas untuk Sektor Publik, jadi kemenangan JAKI di AICTA melawan negara ASEAN adalah bukti bahwa inovasi teknologi anak bangsa mampu bersaing di kancah internasional. Aplikasi JAKI komprehensif dalam menyelesaikan banyak persoalan di sektor publik. Banyak layanan jadi lebih efektif dan efisien, sehingga memudahkan warga tanpa harus mengunduh banyak aplikasi,” ujar Shita.

Perlu diketahui, perwakilan Indonesia sebelumnya yang tercatat pernah menjuarai AICTA yakni Smartcard for Frequent Traveler mendapat predikat gold pada AICTA 2013. Adapun e-voting Pilkada meraih predikat silver pada AICTA 2018. Setelah delapan tahun penantian, Indonesia kembali menyabet medali emas melalui platform aplikasi JAKI. 

Mengenai AICTA

AICTA merupakan inisiatif dan proyek di bawah naungan ASEAN ICT Masterplan 2015, ASEAN ICT Masterplan 2020, serta ASEAN ICT Masterplan 2025 untuk mengakui pencapaian TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) terbaik di antara pengusaha serta organisasi di ASEAN. 

AICTA bertujuan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam inovasi dan kreativitas, menawarkan peluang bisnis serta hubungan dagang sehingga mengangkat kekuatan TIK dan kesadaran masyarakat, serta menyediakan platform untuk mempromosikan produk TIK ASEAN secara global.

Pertama kali diadakan di Filipina pada November 2012, AICTA telah berjalan sembilan kali, dengan pengecualian pada 2020. Tahun ini, AICTA diadakan di Myanmar secara daring. Adapun enam kategori yang diperlombakan dalam ajang ini adalah Private Sector, Public Sector, Corporate Social Responsibility, Digital Content, Start-Up Company, dan Research and Development.

Perjalanan JAKI di AICTA 2021

Keberhasilan JAKI bersaing di AICTA 2021 merupakan sebuah perjalanan panjang. Bermula sejak tahun lalu, JAKI terpilih sebagai karya terbaik kategori Public Sector (Sektor Publik) pada ajang IdenTIK 2020. 

Pencapaian tersebut mengantarkan JAKI menjadi wakil Indonesia untuk nominasi yang sama pada tingkat ASEAN di AICTA 2021. Setelah melewati babak penyisihan dan coaching, JAKI menjadi salah satu nominasi public sector yang lolos ke babak final, bersama QR Code System Used by Cambodian Government to Fight Against Covid-19 dari Kamboja dan HealthCerts dari Singapura. 

Di sektor lain, wakil Indonesia yang juga bersaing di AICTA 2021 di antaranya adalah Nodeflux (Private Sector, Gold Medal) dan Botika (Private Sector, Bronze Medal).

Tentang Jakarta Smart City

Jakarta Smart City merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Smart City memiliki empat prinsip utama, yaitu Mobile First, System and Data Tech, Digital Xperience, serta Smart Collaboration. 

Prinsip tersebut menjadi kredo Jakarta Smart City dalam mengembangkan produk dan layanan serta mewujudkan ekosistem kota pintar 4.0 (smart city 4.0 ecosystem), untuk meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan kebahagiaan warga Jakarta. Kunjungi web JSC untuk informasi lebih lanjut.

Ketua PKS Kritik Keras Aksi Anarkis GMBI di Polda Jabar

 

Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik keras aksi anarkis ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) saat demo berujung ricuh di depan Mapolda Jawa Barat (Jabar). PKS menilai ormas harus patuh hukum.

"(Ormas) Mesti taat hukum, mesti menghasilkan kebaikan," kata Mardani Ali, kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Mardani menyebut ormas merupakan bunga di taman demokrasi. Menurutnya, ormas yang tidak tertib hukum harus dibina.

Jika ada yang belum tertib dan taat hukum mesti dibina dan dibimbing," ucapnya.

Sebelumnya, demo massa GMBI berujung ricuh di depan Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (27/1). Massa merusak pagar Mapolda Jabar hingga ada yang menunggangi patung Maung Lodaya yang merupakan simbol Polda Jabar.

Total kini ada 731 orang yang ditangkap polisi. Termasuk seorang anggota GMBI yang menunggangi Maung Lodaya.

Demo digelar massa GMBI berkaitan dengan proses penanganan perkara bentrok ormas di Kabupaten Karawang yang menewaskan satu anggota GMBI, pada November 2021.

Polisi juga telah menetapkan Ketua Umum GMBI M Fauzan sebagai tersangka berkaitan demo berujung anarkis di depan Mapolda Jabar. Selain Fauzan, ada 10 orang anak buahnya yang juga jadi tersangka.

"Tadi siang oleh penyidik sudah ditetapkan sebagai tersangka," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (28/1).

Anies Kritik IKN, Daripada Pindahkan Ibu Kota Negara Lebih Baik Jadikan Jakarta Kota Dunia

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik keinginan Pemerintah Pusat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke di Kalimantan Timur. 

Anies menilai, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta.

Hal tersebut Anies sampaikan saat menghadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara virtual di akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (27/1/2022).

"Bicara tentang kemacetan kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies.

Orang nomor satu di Ibu Kota ini mengatakan yang terpenting bukanlah membahas perpindahan Ibu Kota, melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global dunia.

Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu melayani kebutuhan global ini tantangan kita sekarang," papar dia.

Selain itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakan bahwa Jakarta merupakan Kota Megapolitan terbesar di selatan dunia.

Kawasan Megapolitan ini memiliki wilayah penyangga yakni Bekasi, Tangerang, dan Depok.

"Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan."

Jadi secara administrasi kita adalah variasi tapi secara peran, Jakarta kota megapolitan terbesar di selatan dunia," ujarnya.

Hadiri Musrenbang Kampung Melayu, Suhaimi Tekankan Pentingnya Keseimbangan dalam Pembangunan

 

Memenuhi undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Kampung Melayu yang dilakukan secara daring pada 28 Januari 2022, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, H. Abdurrahman Suhaimi Lc, MA memberikan arahan bahwa dalam musrembang yang harus diperhatikan bukan hanya mementingkan pembangunan fisik tetapi perlu seimbang dengan memperhatikan pembangunan non fisik.

Komponen masyarakat, pemerintah dan swasta perlu berkolaborasi untuk melakukan pembangunan mental dengan motto “Bangunlah jiwanya bangunlah badannya ” ujar suhaimi.

Komponen masyarakat, pemerintah dan swasta perlu berkolaborasi untuk melakukan pembangunan mental dengan motto “Bangunlah jiwanya bangunlah badannya ” ujar suhaimi.

Dalam pandangan Suhaimi, yang akrab dipanggil UAS,
Pembangunan jiwa harus diperhatikan, karena dalam membangun peradaban suatu negeri yang utama adalah pembangunan manusianya. Persoalan moral dan akhlak diperbaiki, karena bila itu sudah dilakukan maka insya Allah yang lainnya akan mengikuti.

Dalam kesempatan ini UAS mengungkap contoh pembangunan fly over di salah satu wilayah DKI yang merupakan pembangunan infra struktur, dalam beberapa saat dicoret coret oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa pencoretan fasilitas umum adalah salah satu contoh manusia yang tidak bisa berkontribusi dalam menjaga pembangunan. Kalau ada yang membangun satu orang merusak, maka bisa dibayangkan bagaimana kalau ada yang membangun ada seribu yang merusak. Dari contoh ini maka masalah keseimbangan pembangunan jiwa dan raga, moral dan akhlak keagamaan, ketentraman jiwa itu harus menjadi prioritas.

Untuk itu Suhaimi menekankan terlebih di masa pandemi, para aparatur pemerintah, para RW harus membuat program yang menyentuh kebutuhan masyarakat baik dari sisi sosial, pendidikan dan ekonomi.

Acara musrenbang online ini, juga dihadiri oleh Walikota Jakarta Timur M. Anwar m, Lurah Kampung Melayu Angga Herjuno Rakasiwi dan sejumlah pejabat pemerintah daerah terkait.

Jakarta Tempat Kumpul Seluruh Unsur, Anies: Kesetaraan dan Keadilan Itu Penting

 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmenegaskan bahwa Jakarta tempat kumpulnya seluruh unsur bangsa. Oleh karena itu, kesetaraan dan keadilan penting bagi seluruh unsur bangsa.

"Kota ini menjadi kota kumpulnya seluruh unsur bangsa, karena itu kenapa kesetaraan jadi penting, kenapa keadilan jadi penting, karena semua yang datang ke kota ini harus mendapatkan itu. Ini yang saya ingin garis bawahi bagaimana mengaturnya ke depan," ujar Anies dalam akun Youtube Pemprov DKI Jakarta dikutip, Jumat (28/1/2022).

Anies menyebut bahwa di Jakarta saat ini banyak ruang yang dapat dimanfaatkan. Terutama penguatan sosial, budaya, dan peradaban.

Lalu di Jakarta ini kita punya keinginan juga agar simpul sosial, budaya, peradaban yang terbangun di kota ini bisa dijaga dan diperkuat," ucapnya.

Menurut Anies, simpul di Jakarta terbilang baru. Sebab, pusat perekonomian nusantara pada tahun 1940-an berpusat di Surabaya, Jawa Timur. 

Jadi berbicara tentang Jakarta sesungguhnya simpul ini harus dibangun. Simpul ini relatif baru kalau dalam sejarah Jakarta 500 tahun itu, sampai tahun 1940-an pusat perekonomian nusantara ini di Surabaya," kata Anies. 

Karena itu, pelabuhan terbesar di Asia Tenggara sampai dengan krisis resesi adanya di Surabaya. Jalur kereta Api juga ke arah Timur karena logistik kemana-mana lewat Surabaya. Lebih besar dari Singapura, lebih besar dari Malaka apalagi Priok," tukasnya.

PKS Minta PTM 100 Persen Dievaluasi: Kesehatan Siswa Lebih Penting dari Apapun

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti PTM 100 persen seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Dia menyebut pembelajatan jarak jauh (PJJ) berpotensi membuat learning loss, namun kesehatan siswa terpenting sekarang.

"Kita memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" kata Netty dalam pada wartawan, Kamis (27/1/2022).

Anggota Komisi X ini mengingatkan bahwa orang tua/wali tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ.

Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" Katanya.

Netty juga mencontohkan di Singapura saat ini dihantam 'badai' Omicron. Pasien yang dirawat di rumah sakit didominasi anak-anak.

“Anak-anak di bawah 12 tahun yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dari pada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami" katanya.

Oleh karena itu, Netty berharap pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. "Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” pungkas dia.

Tidak Jadi Ibu Kota Negara, DKI Jakarta Susun Rencana Sebagai Kota Bisnis

 

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati menyatakan Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun rencana masa depan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis skala global setelah bukan lagi Ibu Kota Negara. Hal itu disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur membuat Jakarta akan memegang peran tunggal sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global,” kata Sri Haryati di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 27 Januari 2022. Pernyataan Sri Haryati itu disampaikan dalam sebuah seminar tata kelola pemerintahan.

Penyusunan RPD 2023-2026 itu, kata Sri Haryati, bertujuan mendukung kelanjutan program pembangunan di Jakarta setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub DKI Ahmad Riza Patria pada Oktober 2022.

Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 itu diharapkan dapat menjawab tantangan untuk mendukung posisi DKI Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara lagi. DKI Jakarta akan diproyeksikan sebagai kota bisnis berskala global yang sanggup bersaing dengan kota metropolitan dunia.

Menurut Sri Haryati, untuk bisa bersaing dengan kota global lain, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan sumber daya manusia, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya agar dapat membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Visi Jakarta ke depan tidak hanya melanjutkan apa yang sudah ada, melainkan juga bagaimana Jakarta dapat berada di dalam orbit kota metropolitan dunia,” kata Sri Haryati. 

Untuk merealisasikan rencana masa depan Jakarta setelah bukan lagi Ibu kota negara tersebut, Pemprov DKI akan menggandeng para pakar dalam mempersiapkan rute menuju kota berskala global. Dalam seminar bertema format dan tata kelola pemerintahan untuk mendukung Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global itu, dua pakar dihadirkan. Keduanya adalah pakar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan dan pakar politik Prof Dr Siti Zuhro.

PKS Usul Denda DMO Disesuaikan dengan Harga Batu Bara Internasinal

 

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai besaran denda domestic market obligation (DMO) kurang tegas dan pembayaran fee kompensasi bagi pelanggar DMO terlalu ringan. 

Hal itu mengakibatkan kebijakan DMO tidak efektif, masih cenderung dilanggar oleh pengusaha nakal.

Harusnya besaran kompensasi tersebut proporsional dengan harga batu barainternasional, sehingga tidak ada merit bagi pengusaha nakal untuk tetap membandel mengekspor kuota DMO-nya," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi, JPNN.com, di Jakarta, Kamis (26/1).

Bagi pengusaha nakal, lanjut Mulyanto logikanya, mending membayar kompensasi yang tidak seberapa dan memaksimalkan keuntungan melalui ekspor saat harga tinggi.

Selain itu, Mulyanto mengatakan ada trik lain pengusaha nakal untuk memaksimalkan profit, namun menyebabkan kelangkaan batubara PLN. Pengusaha tersebut memenuhi kuota DMO sekaligus saat harga batu bara murah, lalu memaksimalkan ekspor pada saat harga batu bara tinggi.

Oleh karena itu, Mulyanto meminta evaluasi DMO batu bara dilakukan setiap bulan. 

Poktikus PKS itu juga meminta pemerintah membentuk badan pengelola khusus batu bara. 

Nantinya, kata Mulyanto, lembaga ini bertugas mengelola batu bara DMO dengan fungsi menerima seluruh jenis batu bara DMO dari seluruh perusahaan tambang, menyalurkan batu bara sesuai jenis dan kalori yang dibutuhkan PLN, dan mengelola kelebihan sisa batu bara DMO yang tidak dibutuhkan PLN. 

Dia optimistis kehadiran lembaga ini diharapkan batu bara untuk keperluan PLN terpenuhi dengan harga yang stabil terjangkau, serta kelebihan batubara DMO dapat dikelola untuk meningkatkan penerimaan negara. 

"Sekarang ini terkesan Pemerintah plin-plan dalam menegakkan kebijakan pelarangan ekspor batu bara. Terbukti beberapa waktu lalu dibuat aturan pelarangan ekspor tapi baru berjalan tiga hari aturan tersebut sudah dicabut lagi. Juga terhadap batubara di luar spesifikasi kalori PLN bebas diekspor. Ini menimbulkan ketidakadilan," ucap Mulyanto.

Tingkatkan Gizi dan Cegah Stunting di Ibu Kota, Anies Luncurkan Beras Fortifikasi FS Nutri Rice

 

Sebagai upaya peningkatan gizi dan percepatan penurunan stunting di Ibu Kota, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meluncurkan beras fortifikasi FS Nutri Rice.

Beras kesehatan tersebut merupakan hasil kolaborasi PT Food Station, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) sebagai pihak pendukung yang ikut mendistribusikan kepada warga.

Gubernur Anies mengpresiasi inovasi beras kesehatan ini, yang diluncurkan bersamaan dalam memperingati Hari Gizi Nasional. Kolaborasi tersebut menghasilkan pengembangan produk beras kesehatan (beras fortifikasi), yang mengandung vitamin dan mineral, dan terjangkau bagi masyarakat umum.

Kami mendukung semua pihak yang terlibat, yang upayanya telah sejalan dengan Program Prioritas Nasional untuk percepatan penurunan angka stunting. Hal ini karena kita telah banyak menyaksikan contoh masyarakat maju dan berkembang,  dikarenakan pemerintahnya telah menyiapkan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan warga," ujar Gubernur Anies di Balaikota Jakarta seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Selasa (25/1). 

Gubernur Anies juga menilai, dalam mencegah permasalahan stunting dan kekurangan gizi lainnya, pola makan bagi calon ibu dan anak di usia muda menjadi salah satu hal yang krusial untuk diperhatikan. 

Sehingga, dengan adanya beras FS Nutri Rice yang kaya dengan vitamin dan mineral ini, diharapkan dapat meningkatkan kecukupan gizi, khususnya untuk perempuan hamil dan generasi muda di DKI Jakarta.

"Demi mewujudkan hal tersebut, pendistribusian beras FS Nutri Rice perlu dilakukan secara merata dan tepat waktu. Ke depannya, kolaborasi antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan stakeholder yang terlibat perlu terus dilakukan guna mempercepat penurunan stunting, kekurangan gizi, serta anemia yang dialami oleh masyarakat, khususnya warga Jakarta," jelas Gubernur Anies.

Gubernur Anies juga berharap, hal ini sekaligus bisa menjadi babak baru dan menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta dalam membantu menyelesaikan masalah gizi, khususnya stunting. Serta diharapkan distribusi beras ini memiliki daya jangkauan yang luas.

"Sehingga, dari nutrisi sudah terjaga, maupun sisi tradisi kita masyarakat Indonesia terjaga juga, karena mayoritas memakan beras. Semoga kampanye produk ini lebih luas lagi, karena nasi itu tidak bisa dipandang sama, karena ada jenisnya, dan perbedaan kualitas gizinya juga berbeda. Karena BRIN telah melakukan riset, Food Station yang memproduksi dan SKPD terkait mendukung menginformasikan keberadaan Nutri Rice ini kepada masyarakat," pungkas Gubernur Anies.

Perlu diketahui, peluncuran beras fortifikasi FS Nutri Rice ini merupakan salah satu aksi strategis dan solusi percepatan penurunan stunting, gizi buruk, serta anemia bagi masyarakat DKI yang didistribusikan melalui skema Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Posyandu, Sarapan Pagi Anak Sekolah TK-SD-SMP, serta banyak program lainnya.

PT Food Station Tjipinang Jaya telah menerima pesanan pertama untuk produk FS Nutri Rice sebanyak 26.000 pack. Selanjutnya, masyarakat DKI Jakarta dapat memperoleh FS Nutri Rice dengan kemasan 1 kg di 2000 gerai Alfamart yang tersebar di Jabodetabek.

Sementara itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Komisaris Utama PT Food Station, Sudirman Said; Dirut PT Food Station, Pamrihadi Wiraryo; Plt. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Mego Pinandito; Pihak Perwakilan Alfamart, serta berbagai pejabat DKI Jakarta.

Harga Beras Merangkak Naik, Legislator PKS Desak Pemerintah Bertindak Cepat

 

Jakarta (26/01) — Kenaikan harga beras sepekan terakhir merata di berbagai daerah, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, yang meminta Pemerintah bertindak cepat untuk mengendalikan harganya jangan sampai berlarut-larut karena ini merupakan kebutuhan mendasar pangan rakyat.

“Saya mendorong, langkah pertama untuk mengendalikan beras, pemerintah segera bayar Perum BULOG yang mencapai 4,5 triliun sehingga BULOG dapat segera menjalankan penugasannya sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah. Dengan Bulog yang menjalankan fungsinya dengan sigap, maka permintaan beras akan semakin dapat dikendalikan terutama permintaan beras medium”, tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, biasanya beras naik disebabkan oleh sudah mulai jarangnya panen raya yang biasanya terjadi bulan Agustus. Saat ini di Januari 2022, memang bukan waktunya panen raya, akan tetapi sudah ada yang panen dan stok di gudang bulog seharusnya dapat mengendalikan harga di pasar.

“Dinamika harga beras, pemerintah mesti dapat mengatasinya meskipun ini hanya hanya efek psikologis sebelum memasuki panen raya. Karena pemain beras utama di negeri ini hanya segelintir, sehingga mudah pemerintah mengendalikan harga beras ini”, tukas Akmal.

Politisi PKS ini mengutip data yang ia peroleh, bahwa Saat ini, stok di Bulog ada sekitar 985 ribu ton. Bahkan klaim dari kementerian pertanian sebagai kementerian teknis, stok beras menunjukkan tren positif.

“Data BPS menunjukkan di atas 7 juta ton sampai 9 juta ton stok gabah selama 3 tahun terakhir tersedia. Hal penting yang akan dapat mengendalikan harga beras di berbagai daerah di Indonesia adalah persoalan distribusi,” ungkapnya.

Akmal menambahkan, meskipun persoalan harga beras ini bukan domain dari kementerian pertanian, mestinya kementerian teknis ini dalam rapat koordinasi terbatas Kemenko perekonomian atau rapat kabinet dapat menyampaikan bahwa saat kondisi pasokan beras di dalam negeri melimpah, sehingga dapat dengan cepat persoalan kenaikan harga beras dapat dikendalikan dengan kebijakan-kebijakan saling terkoordinasi.

“Yang saya khawatirkan ini adalah, ada kebijakan miring berupa membuka kran impor beras medium karena dianggap stok kurang yang menyebabkan harga beras naik. Padahal sebentar lagi panen raya, dan apabila ada opsi impor, ini sangat menyakiti petani beras dalam negeri”, kritis Akmal.

Anggota FPKS ini menyampaikan, dengan semua klaim pemerintah bahwa stok beras cukup, tapi kenyataan yang terjadi dilapangan terjadi kenaikan harga beras menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Ini artinya, stok milik Perum Bulog belum mampu menahan pergerakan harga beras yang mulai mengalami kenaikan.

“Saya minta jangan sampai harga beras ini seperti minyak goreng yang naik susah turunnya. Pengendalian beras ini semestinya lebih mudah dan pemerintah jangan sampai kalah dengan para pedagang-pedagang besar beras yang bisa seenaknya mengendalikan harga di pasar”, tutup Andi Akmal Pasluddin.