Sedih FPI Dibubarkan, Pimpinan DPRD DKI: Urgensi Revolusi Akhlak Semakin Jelas

 

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) resmi menghentikan dan melarang kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengaku sedih atas kabar tersebut.

“Sedih, sedih dan sedih. Apa kesalahan FPI?” ungkap Suhaimi kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (30/12/2020).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, FPI dan Habib Rizieq Shihab merupakan kekuatan umat sebab memiliki kontribusi nyata untuk kebaikan dan keberkahan Indonesia.

“Saya berharap FPI, ulama, para tokoh dan umat Islam mampu mengelola ujian ini dengan sebaik-baiknya,” tutur Suhaimi.

“Revolusi akhlak yang dicanangkan oleh HRS semakin jelas urgensinya dan wajib berjalan semakin dahsyat,” tandasnya.

Menkopolhukam Mahfud MD membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan FPI. Salah satu alasannya yakni FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.

“Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya,” jelas Mahfud.

Soal Pembubaran FPI, Wagub DKI Jakarta: Kami Tidak Campuri Urusan Ormas

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa ikut menindak, menyusul dibubarkan dan dilarangnya Front Pembela Islam (FPI).

Pemerintah resmi membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Di dalam SKB itu menyebutkan larangan aktivitas dan penggunaan simbol yang berkaitan dengan FPI.

Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Rabu kemarin.

Tidak hanya itu, aparat hukum berwenang juga diizinkan mengambil tindakan apabila masih terjadi kegiatan dan penggunaan simbol FPI.

Aturan SKB tersebut resmi diberlakukan mulai 30 Desember 2020.

Merespon hal ini, Pemprov DKI Jakarta ke depan harus bersikap karena Jakarta basis pergerakan FPI, termasuk menjadi lokasi markas besar FPI yang berada di Petamburan, Jakarta Pusat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta bukanlah sebagai pemilik kewenangan atas pembubaran ormas.

Catatan Akhir Tahun PKS: Umat Belum Terayomi

 

Jakarta -- Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS Ali Akmadi menyayangkan sikap perangkat formal negara yang belum mengayomi dan membersamai umat.

"Perangkat-perangkat formal pemerintahan yang mestinya adalah bersama umat, bersama bangsa, itu kadang terkesan menjadi alat untuk menekan," ucap Ali Akhmadi dalam Webinar Catatan Politik Akhir Tahun 2020, Rabu (30/12/2020).

Padahal dalam demokrasi, lanjut Ali, siapapun boleh memberikan aspirasinya dan tentu dengan etika.

"Tetapi tidak kemudian menjadi alat formal yang juga berangkat dari masyarakat, namun terasa publik ataupun ormas dipukul oleh umat itu sendiri. Sehingga orang Islam jadi terasa terkuyo-kuyo, dikejar-kejar, di rumahnya sendiri merasa tidak nyaman," tutur Ali.

Ali menambahkan adanya penggiringan opini yang terjadi ditengah umat, khsususnya umat Islam, sehingga terkesan saling berbenturan antar umat itu sendiri.

"Ada arus pemahaman yang dijadikan standar, diakui, kemudian pemahaman lain dicap terlarang yang populer bahasanya 'ini radikal, ini radikal' akhirnya menjadi stigma yang tidak menjadikan umat bersatu," sesal Ali.

Tak hanya penggiringan opini, Ali juga menyampaikan kurangnya kebebasan umat dan ormas Islam dalam meberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada umat.

"Ini juga sulit dilakukan, artinya memberikan masukan, memberikan nasihat terhadap kebijakan yang diarahkan untuk rakyat. Malah terkesan ormas atau umat Islam seperti diteropong, dipantau. Berujung dikriminalisasi, kalau perlu seakan-akan disudahi," jelas dia.

Daftar Ruas Jalan Jakarta yang Ditutup saat Malam Tahun Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta bakal menutup dan memberlakukan pengendalian ketat di sejumlah ruas jalan dan fasilitas publik pada 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus corona (Covid-19) di Ibu Kota saat libur akhir tahun 

Penutupan sejumlah fasilitas publik dan pengendalian ketat itu dilakukan di enam wilayah DKI Jakarta. Setidaknya, ada 94 tempat fasilitas umum dan ruas jalan di Ibu Kota yang bakal ditutup dan diberlakukan pengendalian ketat pada malam pergantian tahun nanti.

Upaya ini dilakukan sebagai langkah untuk melindungi masyarakat sekaligus pengendalian Covid-19," tulis Pemprov DKI dalam akun Instagram @dkijakarta, yang diunggah 23 Desember lalu.

Jika dirinci per wilayah, di Jakarta Barat ada 11 lokasi yang ditutup dan diberlakukan pengendalian ketat. Kemudian, di Jakarta Selatan ada 15 lokasi.

Berikutnya, di Jakarta Timur 31 lokasi, di Jakarta Pusat 26 lokasi, dan Jakarta Utara 11 lokasi, serta di Kepulauan Seribu 3 lokasi.

Pengurus Baru Hasil Musda Bangkitkan Optimisme PKS Jakarta Selatan

 

Jakarta – Musyawarah Daerah (Musda) PKS Jakarta Selatan menjadi pembangkit semangat bagi para kader dan simpatisan PKS di Jakarta Selatan. Pengurus baru hasil Musda PKS Jakarta Selatan diharapkan mampu mewujudkan amanat – amanat Musda.

Musda digelar pada hari Senin (28/12/2020), berlangsung secara online maupun offline di ruangan teleconference Musda. Untuk Offline Musda dihadiri oleh para calon Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) juga DPTD yang lama. Agenda Musda antara lain pelantikan DPTD terpilih hasil jaring aspirasi, kemudian ada arahan dari pimpinan partai, dan serah terima DPTD lama ke DPTD baru. Musda offline PKS Jakarta Selatan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang ketat, mulai dari melakukan rapid anti-gen, memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, serta melakukan pengukuran suhu badan kepada seluruh panitia dan peserta.

Dalam situasi pandemi, PKS Jakarta Selatan membutuhkan sosok-sosok pengurus yang enerjik, inovatif, dan berwawasan luas sesuai kapasitasnya. Dari kedelapan pengurus DPTD yang terpilih dari hasil Musda, kader dan simpatisan PKS Jakarta Selatan merasa optimis dengan pengurus DPD yang dinahkodai lagi oleh Al Mansur Hidayatullah dengan sekretaris umum seorang anak muda, Ahmad Rahmawan. ”Melihat track record mereka, ini membawa optimisme baru bagi kita di wilayah Jakarta Selatan,” ujar Aan, salah satu kader PKS Pancoran, Senin (28/12).

Ia berharap para pengurus terpilih dapat memberikan langkah-langkah nyata dalam mempercepat terwujudnya amanat – amanat Musda untuk wilayah Jakarta Selatan bersama para kader dan simpatisan. Sarannya, dengan memberikan lebih banyak lagi warga yang bergabung dengan PKS Jakarta Selatan, konsolidasi internal yang terus dilakukan, dan juga menyiapkan dan membangun sumber – sumber daya kemenangan baik untuk pilkada, maupun pileg. ”Jika kemarin PKS sudah bisa menjadi pemenang di Jakarta Selatan, baik pilkada maupun pileg maka ke depan harus lebih ditingkatkan lagi secara kuantitas dan juga kualitas,” usul pria yang asli dari Jawa Tengah ini.

Sementara seorang simpatisan PKS Jakarta Selatan, Ningsih mengatakan bahwa ia mengapresiasi dan menaruh optimis kepada pengurus terpilih, namun ia juga mengingatkan bahwa eksistensi PKS Jakarta Selatan tidak boleh hanya bergantung pada pengurus DPTD terpilih. Koordinasi, sinergi bersama sesama kader PKS di lapangan, komunikasi dengan warga yang terpelihara baik dan kontinu, dan kemanfaatan kehadiran para kader di masyarakat juga diperlukan. Apalagi Jakarta Selatan memiliki willayah yang luas dan juga beragam.

”Para kader di bawah harus mampu dan mau bersinergi dengan warga, memberikan kemanfaatan pelayanan yang terus menerus dan nyata. Ditambah komunikasi ke masyarakat yang baik dan menjunjung budaya setempat maka PKS akan selalu dekat dan mendapat dukungan warga,” ujarnya.

Pengurus baru PKS Jakarta Selatan yang terbentuk juga diharapkan mampu menyusun strategi kebangkitan dan optimisme partisipasi warga dengan partai berasaskan Islam ini sesuai amanat Musda. Banyak kader dan simpatisan menaruh harapan besar pada para pengurus terpilih. Kader dan simpatisan PKS berharap para pengurus baru hasil Musda mampu membuat strategi terbaik, khususnya untuk dapat melewati gelombang pandemi.

Dengan kolaborasi para pengurus terpilih, kami optimis PKS Jakarta Selatan bisa terus eksis dan meningkat secara keterkenalan maupun secara elektoral baik saat pandemi maupun non pandemi,” ujar Al Mansur, ketua DPD PKS Jakarta Selatan terpilih periode 2020 – 2025.

Anies Baswedan Sembuh dari Covid-19, Wagub DKI: Sudah Pulang ke Rumah

 

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Alhamdulillah Pak Anies hari ini sudah negatif, sudah pulang ke rumah," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020.

Ia mengatakan, hasil itu didapatkan dari pengecekan kesehatan rutin yang dilakukan oleh Anies pada Senin, 28 Desember 2020 di rumah dinas, Jalan Taman Suropati Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan Anies akan segera kembali berkantor di Balai Kota Jakarta setelah mendapatkan hasil negatif Covid-19 itu.

"Nanti kembali ke Balai Kota, nanti kita lihat, saya kira tidak lama lagi mudah-mudahan segera. Yang pasti sudah negatif ya. Alhamdulillah negatif, per hari ini," ujar Riza.

Anies Baswedan terkonfirmasi positif Covid-19 pada awal Desember 2020, tak lama dari keluarnya hasil tes swab Riza Patria yang juga terpapar virus asal Wuhan itu.

Berbeda dengan Riza yang menjalani waktu dua minggu isolasi mandiri untuk dinyatakan sembuh dari Covid-19, Anies membutuhkan waktu lebih lama.

Sudah hampir satu bulan Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya dan pada Selasa ini akhirnya orang nomor satu di DKI Jakarta itu dinyatakan negatif Covid-19 dari hasil pemeriksaan kesehatannya.

TPU Pondok Ranggon Penuh, PKS Minta DKI Buat Lahan Baru Khusus Jenazah COVID

Makam khusus jenazah virus Corona (COVID-19) di TPU Pondok Ranggon telah terisi penuh. PKS DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menyediakan tempat pemakaman yang baru.

"Ya jika Pondok Ranggon sudah penuh sebaiknya Pemprov segera menyiapkan lahan baru yang sesuai dengan protap," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin kepada wartawan, Senin (28/12/2020).

Selain itu, Arifin mengatakan Pemprov DKI perlu melakukan upaya pencegahan penularan virus Corona. Dia meminta agar Satgas Penanganan COVID-19 provinsi memperketat pengawasan protokol kesehatan.

Yang perlu dimassifkan edukasi dan sosialisasi penerapan 3 M di masyarakat. Selain itu juga ada pengawasan intensif dari tim Gugus Tugas COVID dan jajaran Pemprov terkait," kata dia.

"Terutama di tempat-tempat yang biasa warga sering berkumpul termasuk di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta serta tempat-tempat wisata," imbuhnya.

Diketahui, kondisi TPU khusus COVID di Pondok Ranggon kini sudah penuh. Pemprov DKI Jakarta memberikan izin jenazah COVID-19 untuk dimakamkan di luar TPU khusus itu.

"Krisis lahan pemakaman COVID-19 terjadi sejak 8 November 2020. Sekarang lokasi untuk pemakaman COVID-19 sudah 'full' (penuh)," kata Penanggung Jawab Pelaksana Pemakaman COVID-19 TPU Pondok Ranggon, Muhaemin di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (28/12).

Muhaemin menyebut ada standar yang ditentukan jika jenazah COVID-19 dimakamkan di luar TPU khusus. Jenazah harus dilakukan secara tumpang di makam keluarga.

"Hanya menggunakan sistem tumpang dengan jenazah keluarga sebelumnya yang sudah lebih dulu dimakamkan," katanya.

Pemprov DKI Mempersilahkan Pihak yang Ingin Meminjamkan Tempat untuk Isolasi Pasien Covid-19

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersilakan bagi siapapun yang ingin meminjamkan tempat untuk isolasi pasien Covid-19. 

"Ya kami tentu berterima kasih. Siapapun, termasuk pihak swasta atau pengembang yang memiliki apartemen yang mungkin belum digunakan, bisa dipinjam dan digunakan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Senin (28/12/2020). 

"Prinsipnya pak Gubernur (Anies Baswedan) telah membuat progran KSBB, Kolaborasi Sosial Berskala Besar yang selama ini bekerja sama dengan berbagai pihak," lanjutnya.

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan selektif menerima tempat yang akan membantunya menampung pasien Covid-19. 

"Nanti ada timnya dari kami untuk mengecek apakah memenuhi syarat dan sebagainya," jelas Ariza.

Meski begitu, Ariza mengatakan bantuan berupa tempat isolasi pasien Covid-19 ini tidak terlalu dibutuhkan. 

"Butuh tidak butuh, kami bertugas bertanggung jawab memastikan agar semua berbagai fasilitas yang dibutuhkan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 harus kami siapkan. Apapun masalahnya," tuturnya.

Diketahui, bagi pengelola hotel yang bersedia meminjamkan tempat isolasi pasien Covid-19 harus meminta izin deri Dinas Pariwisata DKI Jakarta terlebih dulu.

Sebab, Hotel Alvin yang dikelola OYO, kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, sempat digerebek Satpol PP karena ilegal. 

"Mereka tidak melaporkan hal ini kepada Kementerian Pariwisata dan Pemprov DKI," kata Plh Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, beberapa waktu lalu. 

Musda Serentak, Presiden PKS: Semua Daerah Satu Frekuensi Siapkan Kemenangan 2024

 

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu mengapresiasi semangat yang dimiliki oleh seluruh peserta Musyawarah Daerah (Musda) dalam mepersiapkan kemenangan di tahun 2024, Hotel Aston, Jakarta, Senin (28/12/2020).

"Semangatnya seperti yang saya harapkan. Alhamdulillah frekuensinya sama dari pusat di Jakarta hingga ke Papua, sampai ke ujung barat Riau, semuanya ingin mempersiapkan kemenangan pada tahun 2024," tutur Syaikhu.

Syaikhu menambahkan kesamaan yang dimiliki oleh seluruh peserta Musda juga pada keinginan untuk memunculkan tokoh-tokoh di daerah.

"Kita ingin munculnya tokoh-tokoh daerah yang dengan itu mudah-mudahan juga kita sambil menyeleksi tampilnya, munculnya, tokoh-tokoh secara nasional," ucap dia.

Syaikhu berharap dengan semangat yang dimiliki oleh seluruh pengurus dari tingkat pusat hingga daerah serta dukungan dari semua kader menjadi jalan menyongsong kemenangan di tahun 2024.

"Tentu saja dengan kebersamaan diantara kita ini mudah-mudahan kita bisa bersama songsong kemenangan pada tahun 2024," ujarnya.

Tewasnya 6 Laskar FPI, Hasil Penyelidikan Komnas HAM Diserahkan ke Presiden dan Kapolri

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berjanji akan bekerja secara terbuka dan transparan dalam melakukan penyelidikan kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam(FPI). Nantinya, hasil penyelidikan tersebut akan dibuat rekomendasi dan disampaikan langsung kepada Presiden dan Kapolri.

"Rekomendasi itu nantinya diserahkan kepada Presiden juga kepada Kapolri," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Ketika ditanya terkait apakah hasil penyelidikan dan temuan-temuan Komnas HAM dalam sebuah kasus akan menjadi bukti penyidikan formal kepolisian, Beka menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri.

Terkait penyidikan formal Kepolisian itu nanti terserah Kapolri, apakah untuk menindaklanjuti atau tidak rekomendasi Komnas HAM," ungkapnya.

Terkait usulan-usulan dibentuknya tim gabungan pencari fakta, Komnas juga menyerahkan sepenuhnya usulan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jika jadi terbentuk, Komnas hanya akan menjadi bagian dari tim tersebut.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM tengah menyelidiki kasus tewasnya enam laskar FPI. Mereka tewas setelah terlibat bentrokan dengan Polisi, saat mengawal pimpinan FPI Rizieq Syihab, pada Senin (7/12/2020) dini hari.

Sambut Muswil dan Musda PKS, Nasdiyanto Ingatkan Pentingnya Regenerasi

 Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan terobosan dengan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) serentak di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, pada hari Minggu-Senin, 27-28 Desember 2020. Muswil dan Musda dilakukan secara virtual untuk menghindari penyebaran virus covid-19.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Nasdiyanto mengatakan Muswil dan Musda sangat penting dilakukan untuk regenerasi kepengurusan partai di tingkat daerah, juga untuk menentukan strategi dan rencana kerja lima tahun ke depan.

“PKS adalah partai yang berbasis kader yang mengharuskan adanya regenerasi untuk keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS secara terstruktur harusnya bisa menghasilkan kader-kader yang tangguh dan berkualitas yang siap berkontribusi untuk umat serta siap untuk meneruskan estafet kepengurusan partai,” ujar Nasdiyanto, di Jakarta, Ahad (27/12/2020).

Politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menambahkan, pengalaman kader PKS yang sering terjun langsung menghadapi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partai bisa melatih kader untuk memiliki jiwa sosial dan leadership yang bagus sebagai modal untuk menjadi pemimpin yang baik di internal kepengurusan partai ataupun di masyarakat.

Masih menurut Nasdiyanto, kepengurusan PKS di daerah harus lebih banyak melibatkan pemuda dan generasi milenial agar bisa lebih fresh, kreatif, inovatif dan bisa lebih menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan PKS. Selain itu, melibatkan banyak pemuda dalam kepengurusan partai akan memudahkan regenerasi buat ke depannya.

“Selamat menjalankan Muswil dan Musda untuk seluruh kader PKS. Semoga Muswil dan Musda di seluruh Indonesia pada umumnya dan DKI Jakarta serta Jakarta Timur pada khususnya bisa berjalan lancar dan diberkahi Allah,” pungkas Nasdiyanto.

Perkembangan dan Temuan Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI Hari Ini

TRIBUNJAKARTA.COM- Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan kembali mengumumkan perkembangan penyelidikan dan temuan lapangan terkait penembakan terhadap enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian beberapa waktu lalu.

Perkembangan tersebut baru akan disampaikan pada Senin (28/12/2020) pukul 11.00 WIB di Gedung Komnas HAM, Jakarta.

Akan menyampaikan) perkembangan dan temuan lapangan," kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam kepada Kompas.com, Senin (28/12/2020).

Sebelumnya, Komnas HAM sudah pernah menyampaikan perkembangan sementara terkait kasus penembakan enam laksar FPI yang terjadi di jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, Senin (7/12/2020).

Ada sejumlah temuan yang berhasil Komnas HAM dapatkan dari penyelidikan awal yakni terkait pemeriksaan mobil, senjata api dan otopsi.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa mobil yang digunakan polisi dan FPI saat terjadinya insiden tersebut.

Sejauh ini, ada tiga mobil yang diperiksa, dua milik polisi dan satu milik laskar FPI.

Tiga mobil itu berada di garasi Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Tim dari Komnas HAM didampingi Bareskrim Polri memeriksa ketiga mobil itu pada Senin (21/12/2020).

Sementara terkait senjata api, Beka menegaskan, penyelidikan ini harus dilakukan berhubung pihak polisi dan FPI memberi keterangan yang bertolak belakang.

"Artinya kan memeriksa, mengklarifikasi, keterangan FPI maupun polisi, karena FPI kan bilang tak ada senjata api, bahkan senjata saja tak ada, sedangkan polisi bilang FPI memiliki senjata api," ujarnya.

Untuk menyelidiki soal senjata api ini, Komnas HAM masih menanti akses dari pihak kepolisian agar bisa memeriksa senjata api yang disebut milik laskar FPI itu.

Terkait otopsi, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar memastikan bahwa pihak keluarga mengizinkan Komnas HAM melakukan otopsi jenazah enam anggota laskar FPI yang tewas ditembak polisi.

"Kami menunggu dari Komnas HAM, yang jelas pihak keluarga siap, tergantung keputusan Komnas HAM," kata Aziz di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2020).

Meski demikian, Aziz menolak mengatakan bahwa otopsi oleh Komnas HAM merupakan otopsi ulang. Menurut mereka, pihak keluarga tidak pernah memberikan persetujuan otopsi oleh kepolisian.

Kami serahkan (ke Komnas HAM) untuk otopsi, bukan otopsi ulang ya karena dari keluarga tidak mengakui otopsi," ujar Aziz.

Komnas HAM telah memanggil dokter dari Polri yang melakukan otopsi terhadap keenam jenazah.

Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami prosedur, proses dan substansi otopsi keenam jenazah. Adapun berdasarkan hasil otopsi Polri, diketahui ada 18 luka tembak pada 6 jenazah Laskar FPI.Versi otopsi Polri juga menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan pada 6 jenazah Laskar FPI tersebut.

Beri Ucapan Selamat, Israyani Berharap PKS DKI Terdepan Melayani Rakyat

 

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Ahad, 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) Senin, 28 Desember 2020. Muswil dan Musda dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dilakukan secara Virtual.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Israyani menyampaikan ucapan selamat kepada 8 Pimpinan DPTW PKS DKI Jakarta masa bakti 2020-2025, diantaranya, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Sakhir Purnomo, Sekretaris MPW Muhammad Taufik Zoelkifli, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Khoirudin, Sekretaris DPW Abdul Aziz, Bendahara Noerhadi, Bidang Pembinaan Kader Nadjib Helmy, dan Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Abdul Aziz Abdul Rauf dan Sekretaris DSW Muhammad Subki.

“Saya berharap dengan pergantian kepengurusan baru, dengan menjadikan PKS DKI Jakarta menjadi Partai Islam Rahmatanlilalamin, serta kokoh dan solid, terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam melayani warga DKI Jakarta,” ujar Israyani, di Jakarta, Ahad (27/12/2020).

Politisi PKS asal pemilihan Jakarta Pusat ini menambahkan, warga Jakarta saat ini memerlukan pemimpin yang bisa memberikan tauladan dan kerja yang nyata demi bisa memberikan pelayanan untuk warga sesuai dengan slogan dari PKS yaitu Bersama Melayani Rakyat.

Israyani menambahkan, pandemi Covid 19 dan berbagai isu strategis saat ini telah membuka mata dan hati kita, bahwa untuk bertahan dan bangkit dari situasi ini adalah dengan saling bahu membahu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Sudah selayak nya partai politik memberikan pelayanan kepada rakyat yang sudah memberikan kepercayaan kepada PKS melalui pemilihan umum. Total 11.4 juta suara yang sudah mencoblos PKS di pemilu 2019 adalah amanah yang harus dibayar dengan khidmat.

“Jadi jelas sekali bahwa semangat ‘Bersama Melayani Rakyat’ itu adalah amanah yang harus diperjuangkan setiap kader PKS. Salah satunya diwujudkan dalam menghadirkan pemimpin berkualitas di tengah-tangah masyarakat,” pungkas Israyani.

Wagub DKI Beberkan Alasan Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan peningkatan kasus harian Covid-19 di Ibu Kota.

Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kapasitas tes PCR.

Selain itu, peningkatan kasus terjadi karena ada akumulasi data kasus Covid-19 dari beberapa rumah sakit atau laboratorium selama beberapa hari yang baru saja dilaporkan.

"Kemudian yang kedua peningkatan itu disebabkan karena akumulasi dari penjumlahan data PCR beberapa hari sebelumnya dari beberapa rumah sakit yang memang belum dimasukkan atau terlambat," kata Ariza dalam rekaman suara yang diterima, Minggu (27/12/2020).

Dia melanjutkan, penambahan kasus Covid-19 juga terjadi akibat adanya momen libur panjang.

"Untuk itu kami terus meminta kepada masyarakat di hai libur panjang ini untuk tetap berada di rumah, tidak perlu keluar rumah, apalagi keluar daerah," ucap Ariza.

Sebelumnya dilaporkan, kasus harian Covid-19 di Jakarta kembali melonjak di atas 2.000 pada Sabtu (26/12/2020).

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada peniingkatan 1.859 kasus baru Covid-19.

Namun ada penambahan 199 kasus dari 1 laboratorium rumah sakit BUMN pada 24 Desember 2020 yang baru saja dilaporkan.

Dengan demikian, total penambahan kasus positif menjadi 2.058 kasus.

Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 2.058 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 199 kasus dari 1 laboratorium RS BUMN, tanggal 24 Desember 2020 yang baru dilaporkan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia melalui keterangan tertulis, Sabtu.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta per hari ini turun sebanyak 513 kasus, sehingga saat ini ada 13.949 pasien yang masih menjalani perawatan atau diisolasi.

Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 173.929 kasus.

Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 156.798 dengan tingkat kesembuhan 90,2 persen.

Sementara itu, 3.182 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,8 persen.

Sedangkan untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 11,1 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,6 persen. Adapun WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.

PKS soal Guru Cabuli Murid di Jakbar: Pecat dan Hukum Berat!

Seorang guru SMP di Jakarta Barat mencabuli muridnya sendiri selama 3 tahun. PKS DKI menyarankan agar guru tersebut dipecat.

"Harus diambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan, bukan saja pemecatan tapi juga harus dipidana dengan hukuman yang seberat-beratnya," kata Ketua Fraksi PKS DKI Mohammad Arifin kepada detikcom, Sabtu (26/12/2020).

Tindakan pelaku, kata Arifin, mencoreng nama baikpendidikan Indonesia. Selain itu, perbuatan pelaku juga dinilai mencemari kehormatan guru.

(Mencoreng) kehormatan guru dan lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi teladan dalam membangun akhlak dan karakter yang baik," tutur Arifin.

Tuntutan yang sama disampaikan sejumlah pihak. Mereka meminta AM dihukum berat karena dianggap merusak masa depan siswi tersebut.

Sebelumnya, seorang guru honorer berinisial AM (32) di salah satu SMP di Jakarta Barat mencabuli muridnya sendiri. Aksi pencabulan tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun dan baru terungkap awal Desember 2020.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Teuku Arsya menjelaskan AM adalah seorang guru olahraga di sekolah tersebut. Kala itu, korban masih berusia 13 tahun.

"Jadi Saudara AM ini guru honorer di salah satu SMP, dia mengajar olahraga. Dia kenal sama korban ini pada waktu itu umur sekitar 13 tahun," ujar Arsya kepada detikcom, Sabtu (26/12/2020).

Polisi mengungkapkan guru olahraga salah satu SMP di Jakarta Barat (Jakbar) berinisial AM (32) yang mencabuli muridnya baru menikah tahun ini. Keluarga AM tidak mengetahui hubungan AM dengan muridnya itu.

"Dulu pertama belum (menikah), baru tahun ini berkeluarga. Hubungannya sudah berjalan 3 tahun sama muridnya," kata Arsya.

Arsya mengatakan istri dan keluarga AM baru mengetahui hubungan tersebut setelah AM ditangkap. Arsya menyampaikan, dari keterangan keluarga, keseharian AM selama ini terbilang normal, tidak ada hal yang aneh serta mencurigakan.

Atas perbuatannya tersebut, AM ditahan di Polres Jakarta Barat. Ia dikenai Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Satpol PP Sebar 110 Personel di KBT Saat Malam Tahun Baru

TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Kawasan Kanal Banjir Timur (KBT) jadi satu lokasi prioritas yang bakal diawasi jajaran Pemkot Jakarta Timur pada pergantian tahun baru 2021.

Kasatpol PP Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan ratusan personel bakal disiagakan khusus mengantisipasi kerumunan warga di sepanjang KBT.

Di kawasan KBT sebanyak 110 personel Satpol PP. Kalau total anggota Satpol PP yang berjaga saat malam pergantian tahun baru 656 orang," kata Budhy di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (26/12/2020).

Banyaknya personel Satpol PP disiagakan mengingat luas wilayah KBT yang mencakup dua Kecamatan, yakni Jatinegara dan Duren Sawit.

Meski pada 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 pedagang diharuskan menutup lapak sebelum pukul 19.00 WIB, kerumunan warga tetap dikhawatirkan.

"Untuk personel yang melakukan pengawasan tempat usaha saat malam tahun baru 110 orang, per Kecamatan 10 orang. 656 anggota ini total untuk tanggal 31 Desember dan 1 Januari," ujarnya

Budhy menuturkan jumlah belum termasuk personel TNI-Polri, dan petugas lain yang terlibat dalam pengamanan antisipasi kerumunan saat malam tahun baru.

Pemkot Jakarta Timur sendiri mendirikan 10 pos pengamanan di 10 Kecamatan, lokasinya di Terminal Kampung Melayu, perempatan Pusat Grosir Cililitan (PGC).

"Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, simpang Pangkalan Jati, depan mall Tamini Square, dan Taman Mini Indonesia Indah," tuturnya.

PKS Terus Berupaya Berdayakan Masyarakat di Tengah Pandemi

 

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Ahmad Syaikhu memberikan apresiasi kepada Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati. Syaikhu menilai warga Jakarta Timur beruntung memiliki Wakil Rakyat seperti Anis Byarwati.

Warga Jakarta Timur beruntung memiliki Anggota Dewan seperti Ibu Anis Byarwati. Beliau hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi sekaligus memberikan solusi bantuan UMKM,” ujar Syaikhu, Sabtu (26/12/2020).

Syaikhu berpendapat, program pemberdayaan yang diinisiasi oleh Anis Byarwati sangat berarti bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke depan. UMKM termasuk sektor usaha yang terkena dampak Pandemi Covid-19 saat ini, sehingga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen PKS untuk meningkatkan pelayanan dan pembelaan kepentingan masyarakat. Juga mengokohkan kemitraan strategis, menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan usaha masyarakat. 

"Pada akhirnya, semua ini sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini," kata Syaikhu.

Syaikhu mengatakan, PKS selalu berupaya menguatkan keberpihakan dan pembinaan kepada UMKM. Salah satu upaya nyata dilakukan Fraksi PKS DPR RI, yakni menginisiasi dan memperjuangkan RUU Kewirausahaan.

Demikian juga dalam pembahasan RUU Cipta kerja yang sekarang telah menjadi Undang-Undang, khusus dalam pembahasan UMKM, Fraksi PKS secara detail mencantumkan pasal-pasal usulan pengembangan UMKM. 

"Kami selalu berupaya untuk terus berpihak dan memberdayakan serta melindungi UMKM. Fraksi PKS sudah melakukan banyak hal soal ini. Diantaranya memperjuangkan RUU Kewirausahaan dan lainnya," ujar Syaikhu.

Presiden PKS juga menyampaikan sejumlah data yang menunjukkan bahwa UMKM termasuk sektor yang terdampak pandemi. Sebagaimana data Dirjen Pajak, terjadi penurunan pendapatan UMKM selama pandemi sebesar 84.2% yang disebabkan oleh sulitnya bahan baku, hambatan proses distribusi, dan sebagainya. 

Kendati demikian, di dalam anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah, terdapat anggaran untuk pemulihan UMKM. Pelaku UMKM tentu menghadapi kendala dan tantangan, tetapi disaat yang sama juga ada peluang. 

“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata untuk meningkatkan usaha dan daya tahan UMKM yang terbukti tangguh,” ujar Syaikhu.

Syaikhu pun berpesan kepada Para Pelaku UMKM dan juga kader PKS, untuk memegang 3 prinsip. Pertama, ikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pengusaha yang sukses. Kedua, senantiasa menguatkan dan meluruskan niat dalam usaha, serta meneladani Rasulullah SAW sebagai contoh dalam menjalankan transaksi-transaksi usaha agar menjadi lebih berkah. 

Dan ketiga, hadir di masyarakat dengan memberi solusi, seperti melakukan penyuluhan, pembinaan, pelatihan, memfasilitasi usaha, menciptakan lapangan kerja, dan sebagainya."Teladani cara Rasulullah SAW berbisnis agar menjadi lebih berkah," kata Syaikhu. 

Syaikhu mengingatkan doa Rasulullah SAW saat meminum air zam-zam yaitu meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan obat dari setiap penyakit. Ilmu yang bermanfaat adalah indeks kecerdasan atau pendidikan, rezeki yang luas adalah indeks kemampuan daya beli, kesembuhan dari segala penyakit adalah indeks kesehatan.

Ketiganya kata dia, merupakan human development index (indeks pembangunan manusia). "Itulah sebabnya, kader PKS harus Pintar, Kaya dan Sehat," pungkasnya.