Syaikhu Minta Legislator PKS Terus Suarakan Kegelisahan Publik

  

Realitarakyat.com – Presiden PKS Ahmad Syaikhu menekankan agar legislator PKS mengokohkan pembelaan terhadap rakyat. Syaikhu berpesan agar wakil rakyat asal PKS terus menyuarakan kegelisahan yang saat ini dialami masyarakat.

“PKS harus hadir dalam perbincangan publik, menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan mereka. Saat minyak goreng langka, kita suarakan kesulitan publik agar memperoleh keadilan,” ujar Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (31/3).

Syaikhu melanjutkan, legislator PKS harus menggunakan berbagai forum untuk menguatkan apa saja yang menjadi hajat publik.

“Gunakan semua forum legislatif termasuk di paripurna, rapat komisi, media dan berbagai forum. Sehingga masyarakat tahu apa yang legislator PKS sudah kerjakan, publik tahu kinerja kita sehingga kita harus terus hadir dalam perbincangan publik,” terang Syaikhu.

Legislator PKS juga harus menggunakan kekuatannya yang sesuai konstitusi untuk terus membela dan melayani masyarakat.

“Saya minta Fraksi PKS untuk menginisiasi hak angket sebagai hak anggota DPR RI untuk menyuarakan kesulitan publik yang berat saat minyak goreng hilang dari pasaran, setelah ada harganya mahal padahal kita adalah produsen CPO terbesar di dunia,” kata dia.

Anies Bolehkan Warga Jakarta Salat Tarawih di Masjid, Asal Taat Prokes

  

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ibadah salat tarawih selama bulan Ramadan sudah dapat kembali dilaksanakan di masjid. 

"Aktivitas bulan suci Ramadan berbeda dengan tahun lalu di mana semuanya serba di rumah, sekarang sudah bisa dilaksanakan di masjid," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (31/3/22). 

Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan selagi melaksanakan ibadah di masjid. 

"Sehingga di satu sisi kegiatan ibadahnya bisa berjalan, di sisi lain keselamatannya terjaga," kata dia. 

Diperbolehkannya masyarakat kembali menggelar salat tarawih di masjid, kata dia, juga sesuai dengan imbauan dari pemerintah pusat. 

Anies bersyukur, saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Jakarta sudah semakin membaik. 

"Kondisi pandemi di masa ini sudah jauh lebih terkendali, vaksinasi di Jakarta sudah dikatakan menjangkau semua," kata dia. 

Ketika ditanya akan melaksanakan salat tarawih pertama di mana, Anies menjawab akan melaksanakan di rumah bersama keluarga. 

"Selalu kalau tarawih pertama bersama keluarga, karena sesudah itu biasanya kan saya keliling," ujar dia. 

Anies juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kepada seluruh masyarakat Jakarta. 

"Saya ingin sampaikan selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan kepada seluruh masyarakat Jakarta," kata dia.

PKS: Bernegara Itu Ada Aturannya, Jabatan Presiden Hanya Dua Periode

  

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, partainya tegak lurus dengan konstitusi dalam hal lama masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden sudah diatur selama lima tahun dan maksimal dua periode.

"Bernegara itu ada aturannya. PKS tegak lurus dengan konstitusi, termasuk lama masa jabatan presiden sudah diatur selama lima tahun dan maksimal dua periode. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat mengawal UUD Negara Republik Indonesia 1945," kata Habib Aboe lewat siaran pers, Rabu (30/3/2022).

Hal itu dia sampaikan usai mendengar aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat di Jawa Timur mengenai penolakan penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengaku menerima aspirasi yang disampaikan oleh mereka dan akan memperjuangkannya.

"Kami menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas, dan jelas. Saya pikir sangat update apa yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat tentang wacana perpanjangan masa jabatan," kata Habib Aboe.

Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari serikat pekerja, kelompok kesenian, pengemudi ojek daring, dan nelayan menyampaikan aspirasi di sela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Perwakilan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jawa Timur, Zulkhair menyampaikan, buruh menggelar aksi di Jakarta untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita tolak keras karena ini kejahatan konstitusi paling dahsyat dalam sejarah demokrasi kita. Kita harapkan PKS bisa memberikan ketegasan," kata Zulkhair.

Dia mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, pihak yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali tidak paham konstitusi.

"Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat," jelas dia.

Hal serupa juga diungkapkan pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Dia mengatakan, saat ini waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden karena nasib rakyat sudah carut marut.

"Harus ada partai yang berani ke depan menolak. Bagaimanapun suara rakyat suara tuhan, sekarang kemana suara tuhan itu. Mahasiswa sudah bergerak menolak," jelas dia.

Lalu, Pengurus Pokmas Wonokromo Surabaya, Heri Wahyudiono menyebutkan, masyarakat di bawah terutama di Wonokromo sangat tegas dan lugas menolak pemilu ditunda. Hal yang sama juga berlaku terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kami sampaikan di Wonokromo tegas, menolak pemilu ditunda atau masa jabatan diperpanjang," ungkap dia.

Kemudian, perwakilan pengemudi ojek daring, Danu, juga menyuarakan hal yang sama. "Saya mewakili seluruh driver ojol menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode," kata Danu.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, Abdul Fikri Faqih menambahkan, aspirasi yang sudah disampaikan itu akan dikawal oleh delapan anggota DPR Fraksi PKS asal tiga provinsi itu.

"Kami berdelapan akan mengawal aspirasi ini untuk kita suarakan lintas komisi di DPR," kata Wakil Ketua Komisi X DPR tersebut.

Danone dan Pemprov DKI Luncurkan Saung Interaktif UMKM di Jakarta Timur

  

Jakarta, Beritasatu.com – DanoneIndonesia bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Saung Interaktif UMKM yang berlokasi di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (29/3/2022).

Peluncuran program ini karena melihat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Setelah dua tahun pandemi Covid-19, pemulihan sektor ekonomi masih menjadi prioritas bagi pemerintah, termasuk dalam hal dorongan akan pemulihan sektor UMKM.

Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi, serta program pemberdayaan menjadi hal yang krusial bagi pengembangan para pelaku UMKM.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang turut hadir meninjau program memberikan apresiasinya. “Saung interaktif merupakan salah satu karya kolaborasi di Jakarta Timur yang ditunjukkan kepada masyarakat. Saya memberikan apresiasi kepada para kolaborator yakni Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Danone Indonesia," ujar Anies.

"Jika kita kerja bersama, banyak hal yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat. Kolaborasi agar di tingkatkan, supaya kompetensi dapat meningkat dan menghasilkan kebaruan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saya berharap program seperti ini dapat dilanjutkan dan ditiru oleh daerah lainnya.”

Danone Indonesia menjalankan program dukungan UMKM dengan pendirian fasilitas Saung Interaktif berukuran 8 x 4 m yang didirikan di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur. Fasilitas ini diperuntukkan untuk pertemuan UMKM Jakarta Timur secara rutin yang akan di kelola oleh pemerintahan secara langsung.

Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar, menjelaskan bahwa prioritas dukungan kepada para UMKM dalam penanganan pandemi dilakukan melalui kolaborasi multipihak dengan berbagai program yang diinisiasi. "Saung Interaktif bersama Danone Indonesia merupakan program yang berfungsi sebagai sarana interaktif dan edukasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kolaborator yang terlibat khususnya dalam mendukung Jakarta Bangkit.”

Selain pembangunan fasilitas, Danone Indonesia melalui PT Sarihusada Generasi Mahardhika juga melengkapi dukungan para UMKM melalui program pelatihan tematik bulanan serta pendampingan bisnis oleh coach secara intensif 6 bulan. Hal ini dilakukan melalui program Damping yang diinisiasi oleh persahaan bersama mitra Kampus Bisnis Umar Usman.

Memberikan Sambutan Di Acara Rakerda DPD PKS Jakarta Timur, Anis Pesankan 5 Syarat Kemenangan

  

DPD PKS Jakarta Timur telah menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu-Ahad (26-27/3/2022). Rakerda ini ditujukan untuk merumuskan dan menyepakati berbagai program kerja yang akan dilaksanakan oleh DPD PKS Jakarta Timur pada tahun 2022. Acara ini dihadiri oleh segenap pengurus DPD PKS Jakarta Timur yang diketuai oleh Ikrar Aulia, para ketua DPC dan DPRa se-Jakarta Timur, anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur.

Dalam kesempatan memberikan sambutan, anggota DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah diraih oleh pengurus DPD PKS Jakarta Timur. Anis juga berterima kasih atas Kerjasama antara DPD dengan anggota legislative yang telah berjalan dengan baik dan harmonis. Ia berharap, Kerjasama DPD dengan anggota legislatif untuk Jakarta Timur yang lebih baik, dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Selain itu, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyampaikan pesan mengenai 5 syarat yang harus dipenuhi struktur PKS untuk meraih kemenangan. Syarat pertama struktur PKS harus memiliki winning value (keunggulan nilai). Anis menjelaskan bahwa program atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh PKS, maka hendaknya memiliki nilai-nilai yang kokoh sehingga proses yang berjalan selalu dijaga dan diwarnai oleh oleh nilai-nilai yang kokoh. Syarat kedua yaitu winning goal (keunggulan tujuan). “Tujuan PKS dalam beraktivitas dengan masyarakat bukan hanya untuk meraih kemenangan di tahun pemilu 2024, akan tetapi untuk meraih kemenangan yang hakiki dihadapan Allah SWT. Inilah keunggulan tujuan yang dimiliki oleh PKS,” ujar Anis.

Selanjutnya, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan syarat ketiga yaitu winning concept (keunggulan konsep). Jika PKS ingin mendapatkan kemenangan, maka PKS harus memiliki konsep yang unggul dibandingkan dengan partai lain. “Itu sebabnya, program kerja PKS tidak boleh dituangkan hanya berdasarkan perkiraan. Akan tetapi harus dilandasi oleh kebutuhan riil di masyarakat yang didukung oleh data yang akurat. Dari sinilah akan lahir konsep yang bagus efektif dan efisien. Konsep yang unggul,” kata Anis.

Sedangkan syarat keempat adalah winning system (keunggulan system). Anis meyakini bahwa pengurus DPD PKS Jakarta Timur yang telah memiliki banyak pengalaman dalam berbagai perhelatan pemilu/pilkada dan pengelolaan partai, akan terus belajar baik dari pengalaman maupun dari kebutuhan lapangan untuk membuat system yang unggul. “Pengalaman panjang menggunakan berbagai sistem dalam pengelolaan kegiatan partai, akan mengantarkan kita pada penemuan system yang unggul. Kuncinya adalah mau belajar dan terbuka dengan perubahan yang ada,” papar Anis. Dan syarat kelima adalah winning team (tim yang unggul). “Saya yakin semua yang hadir dalam rakerda hari ini merupakan bagian dari tim yang unggul. Tim yang siap bekerja keras dan cerdas untuk meraih kemenangan PKS pada pemilu 2024 nanti,” tutupnya dengan penuh semangat.

U20 Sherpa Meeting, Jakarta Fokus Pada 6 Isu Perkotaan Pascapandemi

 

 Jakarta telah menggelar Urban 20 (U20) Sherpa Meeting, sebagai rangkaian acara menjelang U20 Mayors Summit 2022, selama dua hari pada Rabu, 23 Maret 2022 sampai dengan Kamis, 24 Maret 2022. 

Diselenggarakan secara hybrid di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, pertemuan ini menghadirkan seluruh Sherpa (perwakilan/delegasi) dari kepala pemerintahan kota anggota U20. Selain itu, turut diundang pula perwakilan kota pengamat dan mitra. 

Seluruh perwakilan yang disebutkan ini, membahas U20 Communique atau Pesan Bersama dari U20, sebagai salah satu engagement group G20. 

Pesan Bersama ini akan dibawa pada U20 Mayors Summit yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang, sebelum diserahkan secara resmi kepada Presidensi G20 Indonesia.

Pertemuan ini dibuka dengan menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain  Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional selaku G20 Co-Sherpa; Heriyandi Ron, Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri; Emilia Saiz, Sekretaris Jenderal UCLG; dan Mark Watts, Direktur Eksekutif C40.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, selaku U20 Co-Chair, juga turut membuka pertemuan ini. 

Gubernur Anies mengingatkan kepada seluruh delegasi bahwa agenda yang dibahas pada forum U20 bukanlah sesuatu yang eksklusif.

“Diskusi boleh terjadi di ruangan ini, tetapi hasil diskusi dan pesan harus tersampaikan kepada publik dan gaungnya mampu mengundang masyarakat untuk berbincang bersama.” ujarnya seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Selasa (29/3).

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa perhelatan U20 Sherpa Meeting, U20 Mayors Summit 2022, dan Presidensi G20 diselenggarakan di tengah krisis perdamaian dunia. Untuk itu untuk menutup sambutannya, 

Gubernur Anies meminta kepada seluruh delegasi yang hadir di ruangan serta bergabung secara daring untuk mengheningkan cipta sesaat (moment of silent) sebagai bentuk dorongan atas perdamaian dunia.

“Kita semua menginginkan adanya perdamaian dunia. Krisis yang sedang terjadi ini turut menjadi bahasan bagaimana pentingnya komunikasi dan kolaborasi antar pemerintah di level global, bagaimana kita bangkit dalam hal ekonomi maupun sosial. Ada unsur keadilan di situ,” katanya.

Gubernur Anies juga menuturkan, pertemuan ini bukan sekadar menceritakan keberhasilan atau pun program-program yang dilakukan oleh pemerintah kota. Tetapi, lebih dari itu, bagaimana pengalaman yang dimiliki oleh sebuah kota/wilayah dapat menjadi prioritas untuk dibahas di level global.

“Apalagi kita selama dua tahun ini mengalami pandemi. Ada begitu banyak pengalaman yang bisa menjadi bahan di level global. Kami bersyukur, ini kesempatan bagi Jakarta dan Jawa Barat untuk mewakili Indonesia menyampaikan hal-hal yang bisa menjadi prioritas global,” imbuhnya.

Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta selaku U20 Sherpa Jakarta, menjelaskan, para Sherpa fokus membahas enam isu prioritas atau tantangan perkotaan pascapandemi yang menjadi agenda utama U20 2022 Cycle yang selanjutnya akan diajukan dalam bentuk U20 Communique. 

“Keenam isu prioritas tersebut, yaitu kebangkitan sosial dan ekonomi untuk semua, kebutuhan akan perumahan dengan harga terjangkau yang menunjang produktivitas, transisi energi terbarukan, akses mobilitas berkelanjutan untuk semua orang, kesehatan mental dan ketangguhan atas pandemi, dan masa depan dunia kerja,” ujarnya. 

Secara singkat, U20 Sherpa Meeting ini terdiri dari empat sesi dimana tiga sesi di antaranya merupakan sesi tertutup. Pada sesi kedua, peta jalan G20 tahun ini turut dipaparkan serta bertujuan untuk mendengarkan masukan dari perwakilan G20 Engagement Group lainnya, di antaranya Business 20, Civil 20, Labor 20, Science 20, Supreme Audit Institution 20, Think 20, dan Youth 20, atas agenda pembahasan U20.

Sementara itu, dua sesi yang dilangsungkan pada hari kedua bersifat tertutup. Sesi pertemuan ini membahas tentang rekomendasi kebijakan atas isu prioritas dan pesan kunci yang harus dibawa dalam U20 Mayors Summit. Hasil dari seluruh rangkaian diskusi, termasuk draft Communique dilaporkan kepada U20 Co-chair.

Investor IKN Mulai Mundur, Politisi PKS Blak-blakan Bilang Begini ke Pemerntah

  

Suara.com - Sejumlah investor ibu kota negara (IKN) Nusantara dikabarkan mulai mengundurkan diri. Hal ini mendapatkan sorotan tajam dari Politisi PKS Mardani Ali Sera.

Melansir Wartakonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Mardani mengatakan investor akan mundur dan takut menanamkan modalnya jika melihat proyek IKN Nusantara sudah bermasalah.

“Ini jadi indikasi tidak mudah meyakinkan investor untuk proyek besar yg tidak punya sentimen ekonomi,” kata Mardani.

Marani menilai proyek IKN Nusantara memang tidak jelas sentimen ekonominya. Ia mengingatkan pemerintah untuk menghitung beban ekonomi proyek IKN Nusantara jika tetap memaksa melakukan pembangunan besar-besaran.

Pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif, terlebih proyek ini sudah berpotensi bermasalah sejak awal,” pesannya.

Dalam kesempatan ini, Mardani menyentil pemerintah yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan proyek IKN Nusantara. Mundurnya para investor ini dinilai bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah.

“Kejadian ini jadi peringatan untuk pemerintah, agar mengutamakan rakyat ketimbang proyek mercusuarnya. Jelas ada berbagai faktor yg menjadi perhatian pemodal sblm menanamkan modalnya dalam proyek infrastruktur di Indonesia,” ujar Mardani.

Lebih lanjut, Mardani bahkan menyebut proyek IKN banyak melanggar regulasi. Mulai dari infrastruktur dasar hingga permintaan masyarakat yang dianggap belum terpenuhi.

“Seperti kepastian regulasi, adanya infrastuktur dasar, dukungan Pemda hingga permintaan masyarakat. Sudah terpenuhi kah IKN ini?” tanyanya.

Permasalahan itu juga masih ditambah dengan adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden yang berhembus kencang. Wacana itu dinilai semakin membuat investor ragu mengambil sikap dalam berinvestasi di IKN Nusantara

nvestor dinilai takut jika proyek IKNNusantara sampai mangkrak dan tidak dilanjutkan, sehingga akan memicu kerugian yang besar.

“Belum lagi risiko politik dari proyek pembangunan IKN, seperti belakangan ada kegaduhan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden,” ucap Mardani.

“Hal tersebut bisa membuat investor memilih wait and see karena dinamika politik dapat membuat proyek terhenti di tengah jalan,” tandasnya.

Sebagai informasi, dua konsorsium yang menjadi investor pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara dikabarkan menyusul jejak SoftBank. Mereka batal membenamkan dananya untuk mengembangkan pusat pemerintahan baru di Pulau Kalimantan tersebut.

nvestor dinilai takut jika proyek IKNNusantara sampai mangkrak dan tidak dilanjutkan, sehingga akan memicu kerugian yang besar.

“Belum lagi risiko politik dari proyek pembangunan IKN, seperti belakangan ada kegaduhan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden,” ucap Mardani.

“Hal tersebut bisa membuat investor memilih wait and see karena dinamika politik dapat membuat proyek terhenti di tengah jalan,” tandasnya.

Sebagai informasi, dua konsorsium yang menjadi investor pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara dikabarkan menyusul jejak SoftBank. Mereka batal membenamkan dananya untuk mengembangkan pusat pemerintahan baru di Pulau Kalimantan tersebut.

Anies Beberkan 10 Sasaran Pembangunan Jakarta pada 2023

 

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 10 sasaran pembangunan pada 2023 yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota/Kabupaten Administrasi se-DKI Jakarta.

Musrenbang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 yang saat ini dalam proses finalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan 10 sasaran pembangunan tersebut dalam Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta secara daring pada Senin, 28 Maret 2022.

Pertama, pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial guna menjaga kohesivitas sosial di masyarakat sehingga membuat kota ini tetap stabil.

Kedua peningkatan kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat di setiap wilayah yang harus dikerjakan secara serius dan dipastikan ada peningkatan pelayanan sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan Pemprov DKI Jakarta.

Ketiga, penurunan kesenjangan melalui pembangunan responsif gender. Keempat, pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua dan edukasi terkait pembelajaran sepanjang hayat. "Salah satu contohnya reform di dalam penerimaan siswa baru yang mencerminkan pada prinsip kesetaraan," kata Anies seperti dikutip dari Antara.

Kelima, peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan. Keenam, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah.

Ketujuh, akselerasi transformasi digital dan pengembangan manajemen kota cerdas, yang bukan hanya memiliki "dashboard smart city" yang memantau apa saja yang terjadi di kota ini, tetapi juga diharapkan masyarakat punya "dashboard". "Sehingga aplikasi JAKI perlu terus dioptimalkan pemanfaatannya," katanya.

Kedelapan, peningkatan kesempatan, pemberdayaan dan adaptabilitas tenaga kerja yang sangat penting sebab pandemi membuat banyak perubahan dalam struktur tenaga kerja.

Kesembilan, pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon yang telah berjalan baik karena berhasil melakukan penurunan efek rumah kaca 30 persen pada 2030 dan sekarang sudah 26 persen.

Kesepuluh, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas.

Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2023 ini mengusung tema "Akselerasi Keunggulan Jakarta untuk Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global yang Berketahanan, Inklusif dan Berkeadilan". Tema itu dinilai sangat tepat karena Jakarta merupakan representasi dari Indonesia di mata dunia internasional sehingga memiliki peran yang amat penting ke depannya.

"Bapak Ibu kita tahu bahwa pusat pemerintahan nantinya tidak lagi berada di Jakarta, dan Jakarta akan jadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan simpul lintas suku bangsa ada di tempat ini," kata Anies.

Di sisi lain, Jakarta adalah pintu gerbang Indonesia ke dunia dan pintu gerbang dunia masuk ke Indonesia. "Karena itu kita ingin kota ini terus menyiapkan semua infrastruktur, baik keras maupun lunak untuk menjadi kota berdaya saing global," kata Anies.

Jawab Kemarahan Jokowi, Legislator PKS Sebut Indonesia Kebanjiran Barang Impor karena Kebijakan Pemerintah

 

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, mengatakan Presiden Joko Widodo melakukan gimmick terkejut terkait maraknya produk impor. Jokowi sampai marah karena anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.

Slamet mengatkan sikap yang ditunjukkan presiden tersebut adalah bentuk frustasi atau ketidakmampuannya dalam mengelola negara.

Ia menyebut terkait persoalan impor adalah hal yang wajar. Bahkan sejak Jokowi 7 tahun berkuasa, sehingga menurutnya presiden tak perlu lagi gimmick terkejut.

"Salah satu yang dipersoalkan Jokowi adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi, namun tetap saja didatangkan melalui impor," kata Slamet dikutip Suara.com dari laman resmi fraksi PKS DPR RI, Senin (28/3/2022).

Presiden Jokowi kata dia, seharusnya mempertanyakan ke diri sendiri soal berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah digelontorkan pemerintah untuk mengahasilkan teknolohi aplikatif.

Ia pun kemudian membeberkan data, sejak 2015 anggaran Kementerian Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.

Pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi dianggap kurang. Sehingga Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain.

"Padahal teknologi negara lain serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi, litbang pemerintah ataupun swasta di Indonesia," tuturnya.

Menurutnya Jokowi seharusnya tak perlu kaget membuat gimmick. Pasalnya memang banyak produk yang beredar di Indonesia merupakan produk impor.

Jadi tidak mengherankan banyak produk teknologi pertanian yang beredar di Indonesia adalah produk impor karena memang kebijakan liberalisasi perdagangan ini semakin terbuka lebar akibat kebijakan pemerintah sendiri," katanya.

"Sehingga tidak perlu presiden membuat gimmick seolah-olah kesal dengan impor tapi di sisi yang lain kebijakannya sangat pro terhadap impor baik teknologi maupun komoditas pertanian," Slamet menambahkan.

Anies Beberkan Alasan Penamaan Stadion JIS sebagai Ikon Baru Jakarta

 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmembeberkan alasan di balik penamaan Jakarta International Stadium (JIS). Anies ingin stadion bertaraf internasional yang berlokasi di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara itu, menjadi ikon baru Jakarta.

"Kita ingin mengirimkan pesan bahwa Jakarta menjadi brand untuk stadion ini. Stadion ini diasosiasikan dengan Jakarta, diasosiasikan dengan internasional. Sehingga ketika kita melihat tampilan bangunan, tampilan langsung terasosiasi dengan nama Jakarta," kata Anies dalam laman YouTube pribadinya dikutip, Senin (28/3/2022).

Nama Jakarta itulah yang tetap dipertahankan untuk berada di dalam penamaan stadion ini. Karena memang kita menonjolkan bahwa ini salah satu ikon Jakarta," tambahnya.

Anies menyebut Stadion JIS akan segera rampung bulan ini dimana ditargetkan progres pembangunan mencapai 100 persen. Anies berharap hadirnya Stadion JIS sebagai ikon baru Jakarta dapat bermunculan prestasi internasional. 

Stadion JIS digadang-gadang menjadi pengganti sepadan Stadion Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Diketahui sejak Stadion Lebak Bulus beralih fungsi menjadi depo MRT.

"Secara kebetulan sejak 2009 waktu itu ada Stadion Lebak Bulus kawasannya digunakan untuk menjadi depo MRT. Karena jadi depo MRT maka tidak bisa digunakan untuk stadion. Stadionnya dibongkar dan sejak itu kita di Jakarta belum memiliki stadion yang representatif," tandasnya. 

Anies juga menegaskan, Stadion JIS tidak hanya dibangun untuk sepak bola saja, melainkan multievent, mulai dari kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan komersial, kesenian, dan lain-lain. "Jadi ini sebuah tempat berbagai event bisa diselenggarakan," ucapnya.

Bangun IKN dengan Cara Urun Dana Masyarakat, PKS: Pemerintah kembali Ingkar Janji

 

JAKARTA, KOMPAS TV - PKS menolak keras rencana pemerintah ihwal opsi pemerintah menggunakan urun dana dari masyarakat untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Juru bicara PKS Muhammad Kholid menilai rencana itu menandakan pemerintah kembali ingkar janji dalam membangun IKN Nusantara. Pertama, dahulu pembangunan IKN tak akan membebani APBN, tapi faktanya menggunakannya.

Pemerintah sudah menyalahi janjinya untuk kedua kalinya. Pertama, Pemerintah bilang IKN dijanjikan  tidak akan bebani APBN. Faktanya bebani APBN. Dan harus diingat, APBN itu asalnya dari pajak rakyat," kata Kholid kepada Kompas TV, Senin (28/3/2022).

Menurut dia, dengan rencana urun dana tersebut, pembangunan IKN juga membebani masyarakat. 

Jadi secara tidak langsung rakyat yang dibebani. Kedua, kalau sekarang metodenya patungan dari rakyat. Maka rakyat lagi yang kena. Rakyat lagi yang dibebani," ujarnya. 

Ia meminta kepada pemerintah untuk lebih intensif menarik investor dalam membangun IKN tersebut, sehingga pengerjaannya tak membebani masyarakat. 

"Pemerintah harusnya bisa menarik investasi yang sudah dijanjikan. Mana investasi besar yang katanya siap akan bantu pembangunan ibu kota? Itu harus dibuktikan," katanya.

Seperti diketahui, dalam UU IKN, APBN hanya mampu memberi Rp20 triliun dari total anggaran senilai Rp466 triliun.

Akibatnya, selain melibatkan para investor maka pemerintah juga merancang skema urun dana untuk membangun IKN.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta Otorita Ibu Kota Negara "fleksibel dan lincah mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada".

Tetapi di saat yang sama, belum ada satu pun kesepakatan atau komitmen dengan investor asing. Bahkan Softbank, sebagai investor yang diklaim pemerintah menjanjikan investasi Rp1.000 triliun, menyatakan mundur sebelum ada komitmen di atas kertas.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

"Ide ini tiba-tiba muncul di tengah hengkangnya Softbank, mendadak minta crowdfunding ini kan cukup panik ya, khawatir proyek IKN tertunda. Kalau andalkan dari APBN, kondisi fiskalnya tidak mendukung karena masih dalam tekanan akibat pemulihan ekonomi," kata Bhima kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/3).

Gubernur Anies Kerahkan 3 BUMD Demi Jamin Harga Pangan Stabil Jelang Ramadan

 Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen mendukung produk lokal dengan memprioritaskan belanja pemerintahan pada hasil produksi dalam negeri. Sebagai wujud komitmen, Pemprov DKI Jakarta akan membelanjakan anggaran Rp5,182 triliun pada produk dalam negeri di APBD Tahun Anggaran 2022.

Angka tersebut merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyebutkan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun.

Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun," terangnya pada Jumat (25/3).

Ratu juga menyampaikan komitmen belanja produk dalam negeri Pemprov DKI dalam Pelaksanaan Business Matching Pengadaan Produk dalam Negeri dan UMKM pada 22 - 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.

Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, pelaku industri, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Adapun, gelaran Business Matching ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan porsi UMKM serta Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Untuk diketahui, Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ratu menambahkan, sebagai bentuk komitmen memberdayakan UMKM sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2020 sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order. 

"Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk," ujar Ratu.

Upaya peningkatan produk dalam negeri tidak hanya berfokus pada belanja pemerintah, melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri. Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.

Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia Tolak Penundaan Pemilu

 

VIVA – Ketua Panitia Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS seluruh Indonesia Sukamta mengatakan ada lima keputusan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan tersebut, salah satunya menolak penundaan Pemilu 2024.

“Pertama, Fraksi PKS dengan tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, karena mengkhianati konstitusi dan agenda reformasi serta merampas hak-hak rakyat,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 26 Maret 2022.

Dia menegaskan bahwa Fraksi PKS akan bekerja keras menjaga demokrasi dan memastikan bahwa agenda demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi UUD Negara RI tahun 1945.

Kedua menurut dia, Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak Angket atas kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng.

"Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat," ujarnya.

Keputusan ketiga menurut dia, anggota legislatif PKS yang di pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi "lokomotif" kemenangan PKS di pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing.

Karena itu Sukamta mengatakan, semua anggota legislatif PKS dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai.

“Keempat, seluruh anggota legislatif berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara. Karena itu anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan, Fraksi PKS harus terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memajukan budaya bangsa sebagai sarana untuk mengokohkan persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebaikan yang universal.