PKS DKI Siap Rapatkan Barisan dan Perkokoh Soliditas Untuk Sukseskan Amanat Munas

 Jakarta – Pasca Musyawarah Nasional (Munas) V Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung pada 26-29 November 2020, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS DKI Jakarta bertekad untuk mensukseskan amanat munas, bersiap merapatkan barisan dan perkokoh soliditas pengurus, kader dan simpatisan, agar bersama memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, setelah menghadiri Nonton Bareng Munas V PKS untuk wilayah DKI Jakarta, Ahad (29/11/2020).

Dengan selesainya Munas, seluruh jajaran PKS DKI Jakarta, pimpinan, pengurus partai disetiap levelnya, anggota dewan dan kader harus siap merapatkan barisan, mengokohkan soliditas untuk menyambut dan mensukseskan hasilnya dan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk melayani rakyat,” ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Suhaimi juga berharap, dengan pengurus baru di tingkat pusat diperkuat dengan logo, tagline, mars dan hymne yang baru, semoga 2024 PKS DKI Jakarta dapat memimpin dan begitu juga seluruh wilayah di Indonesia, PKS dapat meraih kemenangan yang signifikan seperti amanah munas.

“Harapan kemenangan semoga dapat diraih PKS, baik di ibukota dan seluruh wilayah di Indonesia dalam perhelatan Pilkada dan Pemilu yang akan datang, aamiin,” tutup Suhaimi.

Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Lingkungan Hidup  Jakarta Timur terus berupaya mengurangi Produksi sampah di Jakarta Timur, salah satunya dengan membangun  bank sampah.

Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur Herwansyah mengatakan, saat ini terdapat 428 bank sampah aktif di Jakarta Timur.

Jumlah itu tersebar di 10 kecamatan yang ada di Jakarta Timur.

Di Jakarta Timur ada 710 RW, bank sampah yang aktif 428," kata Herwansyah saat dimintai keterangan, Senin (30/11/2020).

Herwansyah mengatakan, pembangunan bank sampah terus berlanjut sehingga nantinya setiap RW minimal memiliki satu bank sampah aktif.

Wajib (untuk penambahan bank sampah). Target sebenarnya akhir Desember 2020 setiap RW harus memiliki satu bank sampah, tetapi kondisinya begini. Belum berani mengumpulkan banyak warga," ucap dia.

Bank sampah menampung sampah-sampah anorganik atau yang bisa didaur ulang.

Dengan adanya bank sampah, diharapkan produksi sampah anorganik di Jakarta Timur dapat dikurangi.

Sementara itu, untuk sampah organik, Herwansyah berharap warga bisa memanfaatkannya sebagai kompos.

Antusiasme Munas V PKS Harus Membawa Dampak Pelayanan Kepada Masyarakat

 Jakarta – Antusiasme Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus membawa dampak meningkatnya pelayanan PKS kepada masyarakat. Demikian disampaikan Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS DKI Jakarta Mohammad Arifin, setelah mengikuti Nonton Bareng (Nobar) Munas PKS untuk wilayah DKI Jakarta, Ahad (29/11/2020).

“Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama menyaksikan live streaming puncak Munas V PKS, luar biasa Munas ini, meski dimasa pandemi, tapi antusiasime kader dan anggota PKS untuk mengikutinya sangat luar biasa,” ujar pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Arifin menambahkan, hal ini menunjukan betapa kecintaan kader, simpatisan dan masyarakat kepada PKS cukup tinggi.

“Mudah-mudahan ini berdampak untuk peningkatan pelayanan PKS kepada masyarakat dan mudah-mudahan masyarakat juga mendukung, mencintai, membela dan memilih PKS, khususnya di Jakarta,” katanya semangat.

Kemudian, Arifin melanjutkan, kepada pengurus PKS yang baru, baik di DPP, MPP dan DSP, semoga dapat menunaikan amanah sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya.

“Mudah-mudahan Allah selalu membersamai dan kita dapat membuktikan ditengah-tengah masyarakat bahwa PKS hadir bersama seluruh komponen masyarakat dan bangsa, melayani dan memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia,” imbuh Arifin.

Arifin pun berharap kepada pengurus DPTW dan DPTD PKS di DKI Jakarta yang akan datang, untuk selalu berkoordinasi dengan pemimpin yang telah diamanahkan.

“Agar PKS selalu dicintai masyarakat dan mudah-mudahan insya Allah PKS hadir untuk dapat memberikan solusi dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat serta bangsa yang kita cintai,” pungkasnya.

Diketahui, dalam acara Nobar Munas V PKS ini, hadir anggota DPRD DKI Jakarta diantaranya, Nasrullah, Khoirudin, Muhammad Thamrin dan Solikhah, selain itu, hadir pula Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan Bendahara Umum Noerhadi. Selain itu hadir juga, jajaran pimpinan DPTD PKS dari lima wilayah di DKI Jakarta.

Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan saat ini dalam kondisi baik pascapengumuman bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif  Covid-19.

Menurut Chaidir,  Anies masih melakukan kegiatan seperti biasanya.

"Pak wagub kenanya di klaster rumah tangga. Pak Gubernur Anies sehat-sehat saja, hari ini aktivitas," kata Chaidir kepada Kompas.com, Senin (30/11/2020).

Chaidir menyebutkan, pada Senin pagi Anies sempat memimpin kegiatan.

"Masih tadi pagi mimpin kegiatan," ucap Chaidir.

Namun, ketika ditanya apakah Anies akan melakukan tes swab, Chaidir belum bisa memastikan. Menurut dia, informasi tersebut harus dipastikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, Ariza mengumumkan kabar bahwa ia terkonfirmasi positif pada Minggu (29/11/2020).

Dia melakukan dua kali tes usap atau PCR test pada Kamis (26/11/2020) dengan hasil negatif dan Jumat (27/11/2020) dengan hasil terkonfirmasi positif.

Adapun tes dilakukan berdasarkan hasil dari pelacakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari hasil pelacakan, Ariza diketahui positif karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.

“Jadi, temuan positif Covid-19 ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekali pun,” ujar Ariza.

Ariza berharap, dengan kasus ini, warga Jakarta semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan dengan mengenakan masker dan menjaga jarak. 

“Mohon doanya agar kita semua dalam kondisi sehat wal’afiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi Covid-19. Jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman bahkan hingga di dalam lingkup keluarga kita,” kata dia.

Presiden PKS: Awal Dijadikan Candaan, Setelah Covid-19 Nyata Muncul Kepanikan Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah sejak awal hingga saat ini, tidak maksimal mengutamakan kesehatan masyarakat. 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, jumlah total kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai setengah juta orang, dengan pasien meninggal lebih dari 16 ribu orang. 

"Bila kami cermati penanganan Covid-19 sejak awal, kurang terantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Di awal malah sering dijadikan bahan candaan, tetapi setelah dirasakan wabah ini betul ada, barulah kepanikan terjadi," ujar Syaikhu saat puncak Munas ke-V PKS di Bandung, Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Menurut Syaikhu  manajemen krisis yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan masalah ekonomi, ketimbang masalah kesehatan bagi masyarakat. 

Bahkan, kata Syaikhu, kebijakan antar kementerian tampak tidak terkoordinasi dengan baik, baik itu antar pusat maupun dengan daerah yang kerap tidak singkron keputusannya dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Padahal seharusnya pemerintah menjadi dirijen yanh mampu mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai pemangku kepentingan ini," paparnya.

Seringkali terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Tentu semua ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan," sambung Syaikhu. 

Penanganan Covid-19 yang tidak maksimal, kata Syaikhu, membuat Indonesia menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asean akibat wabah tersebut dengan persentase sekitar 3,3 persen. 

"Maka bisa dibayangkan, dampak selanjutnya Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan semakin meningkat, pengangguran naik tajam dan ketimpangan pun semakin lebar di tengah masyarakat," tuturnya.

Antusias Masyarakat Tinggi, Sunatan Massal di Gratis Direncanakan Digelar Tiap Tahun

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Antusias masyarakat tinggi, sejumlah elemen masyarakat dari Yayasan Trigatra Matra Nusantara, Baqoel, akurat, hingga Rumah Sunatan, berencana kembali gelar sunatan massal gratis.

hari ini sunatan gratis digelar di SKKT Cakung, Jakarta Timur, Minggu (29/11/2020).

Sunatan massal tetap digelar walaupun di tengah pandemi Covid-19, demi meringankan beban masyarakat.

Sayangnya, dari ratusan pendaftar, pihak penyelenggara menyaring kembali dan hanya 50 peserta saja yang bisa mengikuti sunatan massal gratis.

Hal ini lantaran, protokol kesehatan hingga menghindari kerumunan yang harus diterapkan.

Selain pembatasan jumlah peserta, protokol kesehatan seperti mengenakan masker, penyediaan tempat cuci tangan juga dilakukan.

Bahkan dokter yang menyunat para peserta  sunatan massal pun mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Oleh sebab itu, pihak penyelenggara berharap bisa kembali menggelar acara sunatan massal gratis di tahun berikutnya.

Kita rencananya, kalau Tuhan merestui kita tiap tahun akan mengadakan kegiatan serupa kita akan coba di lain daerah pindah-pindah tidak hanya di Cakung Timur saja," kata Tio Martha Maryke selaku panitia penyelenggara.

Guna merangkul peserta yang lebih banyak, para panitia akan melakukan kolaborasi atau kerja sama lagi dengan pihak lainnya.

"Kita akan coba untuk mengadakan kegiatan serupa dengan menggait beberapa CSR. Sebab kalau CSR banyak, pesertanya semakin banyak dan yang terbantu juga banyak," tandasnya.

PKS Ubah Lambang Partai di Munas V

 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengubah lambang partai. Perubahan lambang PKS bertepatan dengan puncak penyelenggaraan forum Musyawarah Nasional (Munas) V PKS yang digelar di Bandung Jawa Barat, Minggu (29/11).

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan lambang baru PKS memiliki filosofi PKS tampil lebih segar, lebih dekat dan terbuka untuk semua kalangan.

"Perubahan lambang, mars dan hymne sudah dirumuskan sejak kepengurusanz sebelumnya. Esensi perubahan ini adalah PKS harus tampil lebih segar, lebih dekat dan terbuka untuk semua kalangan," kata Aboe dalam keterangan resminya.

Berdasarkan foto yang diterima, logo yang terkandung dalam lambang PKS tersebut masih mirip dengan logo sebelumnya yakni berbentuk 2 bulan sabit yang mengapit padi.

Namun, perbedaannya kini logo itu kini memiliki warna putih dan memiliki latar belakang berwarna oranye. Lalu, bentuk dasar dari logo itu kini berbentuk bulat dengan tulisan PKS berwarna hitam di bawah lambang tersebut.

Sebelumnya, logo PKS adalah bergambar 2 bulan sabit yang mengapit kapas dengan warna emas dengan latar belakang hitam. Logo terdahulu memiliki bentuk dasar kotak.

Gambar oranye sebagai latar belakang dari lambang tersebut memiliki filosofi adalah harapan dan semangat yang selalu optimis dan tetap muda. Sementara warna putih sebagai warna dasar logo memiliki makna filosofis yang menggambarkan ketulusan dan kesucian hati.

Aboe turut mengatakan tagline yang akan dipakai pada masa kepengurusan Presiden PKS Ahmad Syaikhu lima tahun ke depan adalah Bersama Melayani Rakyat dengan gerakan #PKSPelayanRakyat.

"Kita melanjutkan semangat Berkhidmat untuk Rakyat dengan meneguhkan sikap hangat dan dekat dengan rakyat dengan terus istikamah melayani mereka. Ini semangat baru PKS," kata Aboe.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, PKS turut menampilkan performance musik bernuansa anak muda dari DJ Hendry First dan Mansyur Angklung usai meluncurkan lambang baru partai dalam agenda Munas V tersebut.

FPI Minta Pembenci Habib Rizieq Shihab Periksa Kejiwaan

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar, menyarankan pihak-pihak yang selalu menyerang Habib Rizieq Shihab memeriksakan kondisi kejiwaannya. Yanuar beralasan, terlalu banyak kabar buruk dari segala aktivitas yang dilakukan Rizieq.

‘’Solusi kami, coba cek kondisi kejiwaan (dari pihak) yang memunculkan berita buruk terhadap Habib Rizieq,’’ ujar dia ketika dikonfirmasi, Ahad (29/11).

Dia juga mempertanyakan, mengapa sangat banyak pihak yang mengurusi dan mengkritik segala urusan yang dilakukan Rizieq. Padahal, masih banyak permasalahan yang pantas diselesaikan.

Kita masyarakat bingung kadang, memang rakyat Indonesia ini hanya Habib Rizieq seorang ya?’’ tanyanya.

Pernyataannya semakin kentara ketika masalah kesehatan dan medical check up Rizieq menjadi sasaran berbagai pihak. Menyoal tuntutan pemkot Bogor yang meminta data tes swab dari Rizieq, ia juga menyayangkannya.

Alasannya, data pasien adalah hak yang dilindungi aturan hukum. Terlebih, ketika data tes swab serupa dari kepala pemerintahan dan Wali Kota Bogor pada Juli lalu juga ia sebut masih dipertanyakan.

Juli 2020, Pak Bima Arya (Wali Kota Bogor) dan Pak Jokowi tes swab, apakah media dapat hasil swab mereka?" tanya dia.

Sebelumnya, Habib Rizieq dilaporkan menyampaikan surat kepada Ketua Satgas Covid-19 Bima Arya Sugiarto menyoal pemeriksaan swab. Surat itu menjelaskan keberatan pihak Habib Rizieq terkait hasil swab miliknya.

Gelar Munas V, PKS Tegaskan Tetap Jadi Oposisi Pemerintah

 

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan posisi partainya sebagai oposisi pemerintahan Jokowi dalam Munas ke V. Dia mengatakan PKS akan tetap konsisten menjadi oposisi yang akan dilakukan secara bermartabat.

Kalau soal oposisi, ini adalah sebuah kebijakan yang sudah kita sepakati bahwa kita tetap dalam posisi sebagai oposisi," kata Aboe dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11).

"Kita tetap tidak berubah. Kira-kira bahasa kita begini 'burung nuri burung kenari, hidup berdua sebagai sahabat'. PKS masih konsisten menjadi oposisi, oposisi dilakukan dengan bermartabat," lanjut dia.

Aboe mengatakan, oposisi bermartabat dijalankan dengan tetap mengawal kebijakan pemerintah.

"Jika ada yang tidak bersama rakyat kita akan kritisi dan sampaikan perbaikan. Jika ada yang baik tentu kita bisa bersama," ucapnya.

Dalam Munas V, anggota Komisi III DPR itu menuturkan PKS akan mendorong lahirnya kepemimpinan nasional di setiap daerah yang berasal dari kader partai. Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan membahas sejumlah program kerja dalam Munas V.

Dari seluruh daerah akan kita munculkan kader kita. Kita juga akan tampilkan generasi muda untu tampil di semua bidang, termasuk kepengurusan partai," sebut dia.

"Kita berharap suasananya lebih ringan alam bekerja tapi kita target bagaimana bisa kadernya yang jumlahnya jauh lebih banyak dan yang kedua kita bisa menang di semua elektoral," kata Aboe.

Puncak Munas V PKS akan berlangsung pada Minggu (29/11) dengan agenda arahan Ketua Majelis Syura PKS, sosialisasi kebijakan strategis partai, pengumuman dan pelantikan pengurus DPP PKS 2020-2025, dan pidato politik Presiden PKS Sohibul Iman.

Anies Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Wali Kota Jakarta Pusat

 

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan mencopot Bayu Meghantara sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dan Andono Warih sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com dari PJ Sekda DKI Jakarta Sri Haryati, pencopotan ini berdasar dari hasil audit Inspektorat DKI Jakarta yang menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari gubernur.

Dalam rilis itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan, keduanya telah dicopot dari jabatannya terhitung tanggal 24 November 2020.

Seusai dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih jauh.

"Pencopotan ini berdasar dari hasil audit inspektorat," ujar Chaidir, Selasa sore, 24 November 2020. 

Inspektorat sendiri dalam auditnya tidak hanya memeriksa Bayu dan Andono. Tetapi juga Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

Pemeriksaan oleh inspektorat berdasar dari instruksi Gubernur Anies Baswedan kepada Plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan gubernur pada jajaran wilayah.

Arahan Anies berisi lima langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam Koordinasi Wilayah.

Semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu dari 5 butir arahan itu di antaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa.

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup justru meminjamkan fasilitas milik pemprov untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Gubernur Anies langsung meminta agar Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa terjadi kelalaian dalam melaksanakan perintah.

Permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman, tapi soal lima arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada.

Semua prosedur kepegawaian dan tata kelola pemerintahan dijalankan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Wakil Presiden RI: Semoga Munas PKS Hasilkan Keputusan Strategis dan Relevan

 

Jakarta (27/11) -- Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin memberikan doa dan harapan untuk Munas V PKS. Dia berharap menghasilkan keputusan yang strategis dan relevan.

"Semoga dapat menghasilkan keputusan yang strategis dan relevan dengan kondisi bangsa Indonesia, serta manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," tutur dia.

Dia juga mengingatkan, saat ini ditengah tantangan dan dinamika zaman, memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong adalah hal terpenting.

"Kebersamaan yang kuat adalah cermin persatuan dan kesatuan," ucap dia.

Di akhir video, dia juga mengajak PKS untuk berkolaborasi dalam melakukan pelayanan pada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih bergejolak.

Ucapan selamat munas dan harapan harapan untuk PKS juga datang dari tokoh nasional serta tokoh agama lainnya, seperti Menteri Hukum dan HAM Yassona Hamonangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Gumor Gultom, dan Ketua PHDI Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta meraih dua penghargaan dalam Bhumandala Award tahun 2020, yaitu Bhumandala Kanaka Simpul Terbaik dan Bhumandala Kencana Geoportal terbaik kategori Provinsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  Anies Baswedan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/11/2020) malam.

"Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk ada stimulan agar terobosan-terobosan yang dilakukan di wilayah-wilayah yang kita kelola, di sektor-sektor yang kita kelola, itu dapat kesempatan untuk saling belajar dan saling membandingkan," kata Anies saat menerima penghargaan, dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/11/2020).

Bhumandala Award ini merupakan penghargaan terhadap upaya pembangunan simpul jaringan informasi geospasial yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai terbaik dalam upayanya mempersiapkan diri dan membangun simpul jaringan.

Adapun penilaian kinerja simpul jaringan dilakukan dengan melihat pembangunan lima elemen Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

"Kami menempatkan penghargaan Bhumandala ini bukan semata-mata sebagai sebuah penghargaan untuk kita kejar saja, tetapi untuk kesempatan kita saling belajar dan prosesnya memberikan manfaat bagi kita," ucap Anies.

Anies menambahkan, memang hanya satu orang yang maju dan memperoleh langsung penghargaan Bhumandala Award 2020 ini.

Namun, di balik itu semua, terdapat ratusan orang yang bekerja di belakang layar dan mewujudkan integrasi data di DKI Jakarta.

Anies menyebutkan, tim yang bekerja dalam integrasi data biasanya bekerja dalam sunyi dan jarang terlihat, tetapi dampak dan kebermanfaatannya terasa dalam setiap kebijakan.

"Sekarang, alhamdulillah dalam urusan perizinan, termasuk dalam urusan kesehatan, bisa dilihat di corona.jakarta.go.id. Di situ ada peta sebaran kasus. Itu semua terjadi karena kita memiliki integrasi data lewat program Jakarta Satu," kata dia.

Anies berharap integrasi data ke depan akan semakin berkembang lebih jauh di DKI Jakarta. Ia menyampaikan bahwa Bhumandala Award sejatinya penghargaan atas ikhtiar yang selama ini  Pemprov DKI Jakarta kerjakan untuk memastikan informasi data terintegrasi dengan baik dan berbasis peta.

"Terima kasih atas penghargaannya, saya akan teruskan kepada semua tim yang bekerja. Dan semoga ke depan bukan hanya di wilayah-wilayah pemenang ini, tetapi insya Allah seluruh Indonesia akan memiliki data yang baik," ucap Anies.

Erick Thohir: PKS Memberi Warna Demokrasi Indonesia

 Jakarta (27/11) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan ucapan selamat Musyawarah Nasional V Partai Keadilan Sejahtera.

"Selamat atas terselenggaranya Musyawarah Nasional V yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera," kata Erick dalam tayangan PKS TV, Jumat (27/11/2020).

Ia berharap Munas V PKS yang bertema 'Bersama Melayani Rakyat' berjalan lancar.

"Semoga Munas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tema yang diangkat Bersama Melayani Rakyat," kata dia.

"Saya harap PKS dapat tumbuh dan terus menghadirkan kader-kader yang selalu siap melayani masyarakat dan memberikan warna demokrasi untuk Indonesia," imbuh dia.

Soal Rancangan APBD 2021, Wagub DKI: Tak Ada Program yang Ujug-ujug Nongol

 

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi kritik soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang dibahas terlalu terburu-buru. Termasuk perihal telatnya Pemprov DKI menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Menurut Riza, dengan adanya pandemi Covid-19, Pemprov DKI perlu melakukan penyesuaian program dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. “Banyak program yang memang harus kami sesuaikan, terutama program Kemendagri,” ucap Riza di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat, 27 November 2020 

Riza juga menanggapi kritik dari Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD yang menyangsikan APBD 2021 akan berkualitas lantaran dibahas terburu-buru. Menurut dia, pembahasan APBD sudah dilakuan dalam jangka waktu yang lama.

Tidak ada program yang ujug-ujug nongol dalam 1-2 pekan. Semua program untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Ada jangka menengah, pendek, dan panjang,” kata Riza. Ia juga menyebut ada program dari pemimpin sebelumnya yang masuk dalam APBD 2021, namun, tak merincinya. “Bahkan dari pemimpin sebelumnya ada yang kami lanjutkan dan teruskan.”

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Neneng Hasanah sebelumnya mengkritisi pembahasan Raperda APBD 2021. Adapun pembahasan Kebijakan Unum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan APBD 2021 baru mulai dibahas pada 5 November lalu di salah satu hotel wilayah Bogor, Jawa Barat.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta lantas menandatangani nota kesepahaman KUA PPAS itu 21 hari setelahnya atau pada 26 November 2020 dengan nilai yang disepakati Rp 82,5 triliun.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020, pemprov seharusnya menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD paling telat pekan kedua bulan Juli. Namun, pada realisasinya, Pemprov DKI baru menyerahkan dokumen tersebut pada November.

Berdasarkan jadwal yang Tempo terima, setidaknya masih ada 7 kali pembahasan Raperda APBD 2021 sejak penandatanganan nota kesepahaman. Pembahasan tersebut diproyeksikan rampung pada 7 Desember 2020.

Neneng sangsi waktu yang singkat itu dapat membuat pembahasan optimal dengan hasil APBD yang berkualitas. “Dengan pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, mustahil kiranya dapat menghasilkan APBD yang berkualitas,” ujar dia.

Tengku Zul dkk Tak Masuk Kepengurusan MUI, PKS: Kesannya Tak Dirangkul

 

Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnaindkk tidak masuk di dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. PKS menilai semua pihak seharusnya dirangkul oleh MUI.

"Kesannya tidak dirangkul, Mestinya semua dirangkul dan disatukan. Termasuk perwakilan ulama PA 212," kata Elite PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Meski tidak dirangkul, Mardani menyebut Tengku Zul hingga Din Syamsuddin tetap seorang tokoh besar. Tak hanya itu, keduanya juga disebut memiliki banyak pengikut.

Tengku Zul dan Pak Din tetap tokoh besar dengan banyak pengikut walau tidak masuk dalam Kepengurusan MUI yang baru," ucapnya.

Tak lupa Mardani mengucapkan selamat kepada susunan pengurus baru MUI. Ia berharap semua pihak yang ada di dalam atau di luar kepengurusan MUI tetap bisa menjaga silaturahmi dan membangun bangsa.

"Tentu mengucapkan selamat kepada MUI yang sudah menyelesaikan Musyawarah Nasional ke-X. Kita doakan yang di dalam dan yang di luar kepengurusan semuanya dapat menjaga silaturahim dan kerjasama kebaikannya dengan semua pihak untuk membangun umat dan bangsa," ujarnya.

Seperti diketahui, pengurus MUI 2020-2025 masih diisi beberapa nama lama, namun Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan. Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.

Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.

Tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025. Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, tak mendapat posisi baru di kepengurusan teranyar. Bachtiar Nasir aktif memimpin GNPF MUI ketika kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah panas-panasnya.

Ada juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, yang tak diikutsertakan di kepengurusan MUI yang baru. Yusuf Martak menjabat bendahara di kepengurusan MUI  yang lama

Pemprov DKI Beri Relaksasi Pajak Hingga 50 Persen Bagi Pengusaha Terdampak Covid-19

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 50 persen kepada para pengusaha terdampak Covid-19.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov memberikan relaksasi pajak kepada para pengusaha.

Pasalnya, banyak pengusaha yang terancam gulung tikar akibat pandemi Covid-19 yang melanda sejak Maret 2020 lalu.

Itu justru disesuaikan dengan kondisi juga karena dalam situasi sekarang kita perlu kasih relaksasi tapi di sisi lain pemerintah provinsi perlu dana kan,” ujar Sri kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).

Sebelum mendapat keringanan pajak, para pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan.

Kemudian, Pemprov DKI yang nantinya bakal menilai kelayakan untuk mendapatkan relaksasi pajak tersebut.

"Sesuai regulasi, mereka yang mengajukan permohonan bisa dapat pemotongan sampai 50 persen," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani mengatakan, kebijakan ini diambil lantaran angka pengangguran di ini kota cukup tinggi.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di DKI mencapai 10,46 persen.

Angka merupakan yang tertinggi dibandingkan 33 provinsi lain di Indonesia.

"Tembus dua digit (angka pengangguran), itu cukup mengkhawatirkan. Menurut data BPS sektor akomodasi, makanan dan minuman, hotel, restoran, ritel, pusat perbelanjaan kita lihat data piutang macetnya cukup besar," kata dia.

Selain itu, relaksasi pajak ini merupakan upaya Pemprov DKI dalam membantu memperbaiki keuangan perusahaan di akhir tahun nanti.

Terlebih, momen libur lebaran bisa menjadi titik balik bagi pengusaha untuk kembali meraup keuntungan.

Pemprov DKI Terus Cetak Prestasi, Wakil Ketua DPRD: Saya Bangga Dengan Gubernur Anies

 

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali dinobatkan sebagai Pemda berkualifikasi informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.

Momen istimewa itu dibagikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui laman Facebook pribadinya yang sontak menjadi perbincangan hangat oleh warganet.

Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi pun turut memberikan apresiasinya atas pencapaian Pemprov DKI ini.

“Saya bangga dengan Gubernur Anies. Berbagai penghargaan diterima oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar Suhaimi saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (26/11/2020).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penghargaan ini menunjukkan kerja nyata dan sistem pengeloaan pemerintahan yang on the track.

Penghargaan yang selama ini diterima Pemprov DKI Jakarta diketahui tidak hanya berasal dari nasional, namun juga Internasional.

Salah satunya DKI Jakarta meraih penghargaan bergengsi kelas dunia yakni Sustainable Transport Award (STA) 2021.

“Kita doakan agar terus berkarya, terus istiqomah, terus inovasi dan tentunya sinergi dan rendah hati,” pungkas Suhaimi.