Anies Promosikan Program Sekolah Kolaborasi, Apa itu?

 

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memiliki program sekolah kolaborasi. Lewat akun Instagram-nya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan tentang program Sekolah Kolaborasi.

"Apa itu sekolahkolaborasi? Sekolah kolaborasi merupakan wadah bagi harmonisasi sekolah negeri dan swasta dalam mewujudkan pendidikan tuntun tuntas berkualitas," jelas Anies di akun Instagram miliknya @aniesbaswedan yang dikutip, Kamis (1/4/2021).

Sekolah kolaborasi, lanjut Anies, bertujuan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

Kolaborasi antara pemerintah dengan sekolah swasta untuk memastikan penyediaan layanan pendidikan berkualitas; mendorong kerja sama antar sekolah berbagi fasilitas dan kompetensi, serta membangun semangat kegotongroyongan," tambahnya.

Ruang lingkup pertukaran pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran, manajemen kelas dan pengembangan konten mata pelajaran dari guru mata pelajaran.

Pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan sekolah perencanaan dan penganggaran dan manajemen berbasis sekolah lainnya. Pertukaran akses terhadap fasilitas pelajaran termasuk untuk sumber belajar laboratorium maupun sarana olahraga.

Adapun sekolah piloting ada 21 pasang sekolah yang terdiri dari 10 SMP Negeri 10 SMP swasta dan 10 SMA Swasta dan 11 SMA swasta. 

Target 2021 penambahan sekolah piloting jenjang SMP dan SMA sebanyak 40 pasang terbentuknya piloting sekolah kolaborasi untuk SMK sebanyak 10 sekolah induk dan 30 sekolah Mitra," terang Anies.

Bentuk kegiatan Jaksa masuk sekolah di SMP Negeri 75 dan SMPS Al-Huda Jakarta bertujuan memberikan arahan kepada peserta didik selaku pemuda-pemudi agar menjadi pribadi yang taat pada hukum dan peraturan yang berlaku kategori kolaborasi kolaborasi pengembangan siswa. Adapun peserta kegiatan sebanyak 100 peserta didik dan guru.

Bentuk kegiatan pembuatan pos dan proposal ujian sekolah di SMPN 11 dan SMPS PGRI 3 Jakarta tujuannya adalah membuat pos ujian sekolah sesuai dengan juknis dan sesuai dengan konteks sekolah.

Selanjutnya ada pelatihan pembuatan katalog buku perpustakaan oleh SMPN 283 dan SMPS Alfatiya. Tujuannya memahami pembuatan katalog buku perpustakaan yang sesuai dengan dewey.

Bom Makassar, PKS DKI: Jangan Rusak Toleransi dan Kebersamaan, Jakarta Harus Tetap Aman

 

Jakarta – Ditengah upaya untuk terus memperkuat rekonsiliasi, membangun kebersamaan antar anak bangsa dan toleransi antar umat beragama sera meredam, bangsa ini kembali dikejutkan dengan terjadinya peristiwa bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar pada hari Minggu (28/3/2021) lalu. Peristiwa ini terjadi saat umat Kristiani sedang menjalankan ibadah Minggu Palma seminggu sebelum Paskah.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta yang juga anggota DPRD DKI Khoirudin angkat bicara, dirinya meminta agar warga Jakarta tetap tenang dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan tetap saling mendukung dan membantu antar umat beragama.

“Semua pihak harus bisa menahan diri dan tidak terprovokasi dengan kejadian yang terjadi di Makassar serta tidak membuat pernyataan baik secara langsung mapun di sosial media yang dapat memperkeruh suasana,” katanya, Selasa (30/3/2021).

Khoirudin juga berharap, kejadian seperti ini tidak terjadi di Jakarta, karena Gubernur selama ini juga terus berusaha membangun kebersamaan dan toletransi dalam keberagaman dalam membangun Jakarta. Kebersamaan dan keharmonisan ini diharapkan terus berjalan, apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan yang akan memberikan kebaikan bagi semua.

“Jakarta harus tetap aman, harmonis dan saling jaga agar bisa berkaloborasi dalam membuat Jakarta bangkit dan Tangguh,” sambung Khoirudin.

Masih menurut Khoirudin, dirinya mengutuk keras tragedi tersebut. Apalagi ini terjadi di saat umat Islam juga bersiap mengadakan acara nisfu sya’ban di masjid-mesjid pada malam harinya. Khoirudin menyatakan tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan tindak kekerasan dan terorisme, apalagi tindakan bunuh diri.

“Kami mengecam keras tindakan tersebut, dan kami juga meminta agar aksi tidak manusiawi ini tidak dikaitkan dengan Islam,” tegasnya.

Khoirudin meminta agar semua pihak di seluruh tanah air bisa menahan diri dan mengharapkan polisi bisa mengusut kasus ini dengan tuntas dan jelas. Aksi peledakan dan berbagai bentuk teror lain di tempat ibadah tidak boleh terjadi di tempat ibadah manapun karena rumah ibadah adalah tempat yang suci dan tempat berkumpul banyak orang dengan niat yang baik yaitu untuk beribadah.

“Sehingga melakukan tindakan teror terhadap rumah ibadah adalah tindakan yang sangat tercela,” katanya lagi.

Menurut Khoirudin adalah hal yang aneh melakukan tindakan bunuh diri di saat umat Islam justru sangat ingin berharap diberi umur panjang untuk berjumpa dengan bulan Ramadhan yang sebentar lagi akan datang karena Ramadhan penuh dengan keberkahan dan keistimewaan.

Kuasa Hukum Siapkan Saksi untuk Sidang Habib Rizieq Shihab Berikutnya

 TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab mengatakan sudah menyiapkan langkah berikutnya dalam persidangan eks pimpinan FPI itu.

Insya Allah kami sudah siapkan semua. Saksi-saksi sedang dan akan kami siapkan sebagian juga sudah kami matangkan juga. Kemudian kami pastikan berjalan lancar terkait pemeriksaan saksi nanti," ujar salah satu kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar pada Rabu, 31 Maret 2021.

Pada hari ini, Rizieq Shihab menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi terdakwa dan tim kuasa hukum.

Aziz mengatakan tim kuasa hukum Habib Rizieq menyerahkan sepenuhnya keputusan hasil eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur.

Insya Allah kami serahkan kepada hakim. Dan buat kami, hasilnya bukan urusan kami. Kami hanya usaha semaksimal mungkin," kata Aziz.

Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal menyatakan bahwa sidang kali ini untuk perkara nomor 224 dan 225 ihwal hasil tes usap RS Ummi, Bogor. Dua terdakwa ditampilkan dalam sidang hari ini yaitu Habib Rizieq Shihab dan menantunya Hanif Alatas.

Sekretaris DPW PKS Ingatkan Tahan Komentar Negatif Soal Kasus Blessmiyanda, Tunggu Hasil Inspektorat

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda membuat sejumlah pihak di luar Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan berbagai komentar menyangkut kasus tersebut.

Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta sekaligus Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Azis, mengingatkan agar jangan dulu ada yang berkomentar negatif terhadap kasus tersebut.

Menurut Azis, semua pihak mesti menahan komentar negatif karena saat ini kasus tersebut masih ada di tahap pemeriksaan internal di inspektorat DKI Jakarta dan hasilnya belum keluar.

"Nah, selama pada masa itu sebaiknya semua pihak menahan diri untuk tidak membuat opini-opini yang merusak nama baik. Ya kalau kejadiannya benar, kalau tidak bagaimana? Nama baik kan rusak," ujar Abdul Azis ketika dihubungi wartakotalive.com, Selasa (31/3/2021).

Sebab, Azis yakin bahwa pelapor dan terlapor dalam perkara ini sama-sama menanggung beban mental yang berat sehingga para pihak harus menahan diri untuk tidak berkomentar negatif sebelum segalanya jelas.

"Tidak elok lah kita menghakimi seseorang sebelum ada pernyataan yang memang dikeluarkan secara resmi. Hukum kita kan menganut asas praduga tidak bersalah," lanjut Azis.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik LPSK

Sementara itu, sebelumnya, Penasehat Hukum Blessmiyanda, Suriaman Panjaitan, mengkritisi komentar-komentar dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

Kepada media, Edwin Partogi menyampaikan informasi bahwa korban pelecehan Blessmiyanda lebih dari 1 orang.

Menurut Suriaman, langkah Partogi “koar-koar” di media tidak beretika dan terkesan membunuh karakter kliennya.

Suriaman menyebut bahwa informasi yang disampaikkan Edwin Partogi ke publik melalui media menyangkut jumlah korban masuk dalam kategori informasi yang belum jelas kebenarannya.

Padahal, ujar Suriaman, Peraturan LPSK No.4 Tahun 2018 tentang Kode Etik di Lingkungan LPSK jelas sekali menerangkan menyangkut larangan insan LPSK menyampaikan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Apa benar itu? Kan belum tentu juga kebenaran informasi itu (soal korban lebih dari 1 orang)dan pemeriksaan di inspektorat masih berjalan," kata Suriaman.

Menurut Suriaman, pemberian informasi itu ke publik cenderung merusak nama baik kliennya dan juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik LPSK yang diatur dalam Peraturan LPSK No.4 Tahun 2018 tentang Kode Etik di Lingkungan LPSK.

Suriaman mengatakan, di pasal 14 huruf i dan pasal 15 huruf c peraturan LPSK No.4 tahun 2018, ditulis jelas soal insan LPSK yang tidak boleh menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

Mulai Dipakai, TPU Rorotan Utamakan Jenazah Covid-19 KTP DKI

 Jakarta, CNN Indonesia -- 

Tempat Pemakaman Umum TPU Rorotan yang berlokasi di RW 09 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing mulai difungsikan sejak Jumat (26/3) pekan lalu. Tapi lokasi pemakaman itu diutamakan melayani pemakaman jenazah Covid-19 dengan KTP DKI Jakarta.

"Diutamakan khusus jenazah Covid-19 yang ber-KTP DKI Jakarta terlebih dahulu karena kondisinya darurat, mengingat keterbatasan lahan pemakaman Covid-19 di wilayah DKI Jakarta," kata Plt Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Mila Ananda dalam keterangan tertulis, Senin (29/3).

Mila menjelaskan, pada tahap awal, ada 1.500 petak makam yang disiapkan. Sementara di sisi lain, menurutnya proses pembangunan di TPU Rorotan masih terus dilakukan.

Semuanya masih dipersiapkan secara bertahap termasuk akses jalan masuk, lampu penerangan dan sebagainya. Tahap awal, lahan pemakaman Covid-19 yang disediakan sekitar 2 hektar dan itu masih dikerjakan," ujar Mila.

Ia mengatakan, pihaknya juga mengerahkan 18 petugas yang dibagi menjadi tiga tim untuk mendukung proses pemakaman jenazah Covid-19 di TPU tersebut.

"Kita siagakan mereka di sana termasuk 4 petugas keamanan. Ke depannya, TPU Rorotan akan ditata seperti TPU lainnya," ucap Milla.

Diketahui, pembukaan lahan TPU Rorotan dilakukan oleh Pemprov menyusul penuhnya beberapa TPU yang melayani pemakaman khusus protokol Covid-19.

Berdasarkan data di laman Jakarta Tanggap Covid-19, dalam seminggu terakhir atau periode 20 hingga 26 Maret Pemprov DKI Jakarta mencatat pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 terendah dalam sehari sebanyak 37 jenazah dan catatan tertinggi per harinya sempat mencapai 49 jenazah.

Bagi PKS, Bukan Wahabi-Salafi Pintu Terorisme tapi Ketidakadilan

 

Jakarta - 

Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menyebut pintu masuk terorisme dan paham radikalisme adalah ajaran Wahabi dan Salafi sehingga harus dibasmi. Bagi PKS, radikalisme dan terorisme punya akar masalah yang berbeda dari pendapat Said Aqil.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf saat dihubungi, Selasa (30/3/2021), awalnya mengatakan tidak bisa mengomentari secara langsung pernyataan Said Aqil. Namun dia punya pandangan tersendiri soal radikalisme dan terorisme.

"Dalam kaitannya, terorisme dan radikalisme menurut saya pemicu terbesarnya itu adalah ketidakadilan dalam kehidupan, dalam kesejahteraan dan kesenjangan dalam mengakses kesempatan," ucap anggota Komisi VIII DPR itu.

Bukhori menyebutkan, kesejahteraan yang merata bakal mengurangi radikalisme dan terorisme. Dia juga berbicara soal akses kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Jika kesejahteraan telah merata, akses untuk kesempatan terbuka secara adil, saya yakin, hakulyakin, akan sangat mengurangi tindakan radikalisme dan terorisme," sambungnya.

Bukhori menyebut seharusnya perspektif yang dikembangkan adalah kerukunan, kerahiman dan persaudaraan sesama umat dan sesama anak bangsa, bukan permusuhan dan kebencian. Jika ada perbedaan, katanya, itu wajar dan bisa dicari solusinya.

"Dalam hal ada perbedaan pandangan, itu wajar sebagai umat manusia, karena Allah memang ciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda suku, agama, pikiran, dan pandangan, yang penting kita saling mencari titik temu," tuturnya.

Sebelumnya Said Aqil menyampaikan strategi untuk menghabisi jaringan terorisme. Said Aqil menyebut memberantas jaringan terorisme dilakukan dari benihnya atau pintu masuknya ajaran ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi.

"Ini artinya, kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabisi jaringan terorisme, benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisi. Apa? Wahabi, ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme," kata Said Aqil dalam webinar 'Mencegah Radikalisme dan Terorisme untuk Melahirkan Keharmonisan Sosial' yang disiarkan di YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Selasa (30/3/2021).

Said Aqil menegaskan ajaran Wahabi bukan terorisme, tetapi pintu masuk terorisme. Sebab, ajarannya dianggap ajaran ekstremisme.

"Ajaran Wahabi bukan terorisme, bukan, Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udahWahabi, 'ini musyrik, ini bid'ah, ini sesat, ini nggak boleh, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya boleh dibunuh'. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi adalah ajaran ekstrem," ujarnya.

Perbaikan Jembatan Kali Gongseng Capai 70 Persen

 

Perbaikan Jembatan Kali Gongseng di wilayah perbatasan RW 06 dan 07 Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, saat ini progressnya sudah mencapai 70 persen. Ditargetkan dalam waktu dua minggu lagi proses pekerjaan akan rampung 100 persen.

Pantauan di lapangan, Selasa (30/3), delapan anggota Satgas Bina Marga tengah melakukan pemasangan plat lantai jembatan dan plat bordes. Kerangka jembatan yang terbuat dari besi juga sudah terpasang rapi. Posisi jembatan lebih tinggi dibanding jembatan eksisting yang sebelumnya terpasang.

Kasi Jalan dan Jembatan Sudin Bina Marga Jakarta Timur, Ilham Raya mengatakan, jembatan sepanjang delapan meter dan lebar 3,5 meter ini diperbaiki karena posisi sebelumnya sangat rendah. Sehingga saat hujan deras dan debit air tinggi, banyak sampah tersangkut di badan jembatan yang terbuat dari konstruksi beton. Akibatnya air meluber ke pemukiman warga hingga timbul genangan. Kini jembatan dibongkar total dan dipasang lebih tinggi dari sebelumnya.

"Progress perbaikan dan peninggian jembatan saat ini sudah mencapai 70 persen. Peninggian sampai dengan 70 sentimeter," kata Ilham.

Selain ditinggikan posisinya, lanjut Ilham, konstruksi jembatan juga diganti dari beton menjadi besi H-beam dan plat bordes.

"Saat ini plat bordes tengah dipasang oleh delapan anggota Satgas Bina Marga. Sejauh ini tidak ada kendala teknis di lapangan. Hanya akses menjangkau lokasinya saja yang sempit dan berkelok-kelok," pungkasnya.

PKS Rawamangun Bantu Korban Kebakaran

Ahad, 28 Maret 2021, DPRa PKS Rawamangun mengunjungi dualokasi korban kebakaran yang terjadi di kecamatan Matraman.

Lokasi pertama korban kebakaran yang dikunjungi adalah yang berada di Jalan Penegak I, RT 004/001 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Kebakaran di wilayah tersebut terjadi pada hari Jumat (26/3/2021) siang dan melanda 11 rumah kontrakan yang disebabkan karena hubungan pendek arus listrik.

Selanjutnya pengurus DPRa menuju lokasi kebakaran ke dua yang berada di Jalan Pisangan Baru III, RT 003/006, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Kebakaran di lokasi ini terjadi pada Kamis (25/3/2021) dini hari dan menewaskan 10 orang.

Pada saat mengunjungi korban kebakaran di dua lokasi tersebut, pengurus DPRa Rawamangun memberikan bantuan dana dan baju layak pakai kepada para Korban.

Bantuan dihimpun dari kader-kader DPRa PKS Rawamangun dan Anggota DPRD DKI Jakarta Ustadz Muhayar.

Bantuan diterima secara simbolis oleh perwakilan warga yang dihadiri tokoh masyarakat setempat.

160 Titik Jalan Rusak di Palmerah Telah Diperbaiki

 

Sebanyak 160 titik jalan rusak yang tersebar di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, telah diperbaiki selama periode Januari - Maret 2021. Perbaikan dilakukan dengan cara melakukan penambalan menggunakan coldmix atau aspal dingin.

Kepala Satpel Bina Marga Kecamatan Palmerah, Made Widhi mengatakan, kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh tonase kendaraan yang berlebihan serta terdampak genangan terutama saat hujan deras.

"Total coldmix yang digunakan sebanyak 468 karung untuk total seluas 254,16 meter persegi atau sebanyak 160 titik jalan," ujar Made, Senin (29/3).

Made merinci, ruas jalan yang diperbaiki selama bulan Januari seluas 73,96 meter persegi, Februari seluas 176,04 meter persegi dan Maret seluas 4,16 meter persegi.

Pihaknya berharap dengan perbaikan yang dilakukan dapat membuat para pengendara dan pengguna jalan lainnya merasa aman dan nyaman saat melintas. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk dapat menjaga fasilitas umum.

"Setelah diperbaiki kami berharap masyarakat bisa menjaganya," tandasnya.

Tegas Jadi Oposisi, PKS Optimistis Raih 12% di Pemilu 2024

 

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini kebijakannya menjadi oposisi terhadap pemerintah mampu mendongkrak perolehan suaranya hingga meraih 12% pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat menjadi penanggap hasil rilis survei nasional Charta Politika Indonesia bertajuk “Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat, dan Peta Politik Triwulan I 2021” yang digelar secara daring, Minggu (28/3/2021).

"Mudah-mudahan PKS di 2024 mendapat target sesuai dengan yang diharapkan, mudah-mudahan 12% tercapai," kata Mardani.

Berdasarkan hasil survei Charta Politika, PDIP menjadi partai yang dipilih 20,7% responden jika pemilu digelar saat survei dilakukan. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berada pada posisi kedua dengan elektabilitas 14,2%, disusul PKB 9,7%, PKS 8,2%, Partai Golkar 7,8%, Partai Nasdem 5,4%, Partai Demokrat 4,2%, PPP 2,2%, PSI 1,8%, PAN 1%, dan partai lain meraih di bawah 1%. Hasil survei ini menunjukkan elektabilitas PKS meningkat dibanding Pemilu 2019 lalu. Saat itu, PKS meraih 8,2%.

Mardani menyatakan, hasil survei tersebut menunjukkan pilihan PKS untuk mengambil posisi sebagai oposisi yang tegas jelas kritis konstruktif sebagai pilihan tepat. Sikap tersebut diteguhkan dalam Rekernas pada bulan lalu. Selain oposisi, Rakernas juga meneguhkan sikap PKS untuk terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Yang paling tinggi kenaikan elektabilitasnya PKS. Ini menegaskan sikap oposisi PKS tepat dan kami di Rakernas kemarin dan di Munas kemarin meneguhkan sikap oposisi ditambah dengan DNA melayani. Mudah-mudahan dengan sikap oposisi yang tegas, jelas, kritis konstruktif bahkan ditambah scientific belakangan ini ditambah dengan DNA melayani (meraih 12% di 2024)," kata Mardani.

Mardani mengatakan, hasil survei Charta Politika menempatkan PKS berada di urutan ke-empat di bawah PDIP, Gerinda dan PKB. Namun, dengan margin of error +/- 2,83%, PKS, kata Mardani dapat mengklaim berada di atas PKB.

"Tentu kami gembira di antara semua parpol walaupun PDIP nomor 1, Gerindra nomor 2, PKB sama PKS dalam margin error ya kita bisa mengklaim juga sebagai yang ketiga," katanya.

Dalam pemaparan hasil surveinya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengakui PKS menjadi partai dengan tren elektabiltas yang meningkat bahkan dibanding Pemilu 2019. Tak tertutup kemungkinan hal ini disebabkan pilihan PKS untik menjadi oposisi pemerintah.

"Saya tidak tahu apakah PKS adalah simbol terkuat daripada oposisi," kata Yunarto.

Respons Anies soal Road Bike Minta Dispensasi Gowes di Luar Jalur Sepeda

Jakarta - 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmenanggapi permintaan komunitas pesepeda road bike tentang dispensasi jam tertentu untuk bisa keluar dari jalur sepeda permanen. Menurut Anies, jalur sepeda permanen yang disiapkan saat ini masih dalam tahap uji coba.

"Sekarang kan sedang ada semacam uji coba, fase uji coba itu kita lihat hasilnya dulu," kata Anies kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (28/3/2021).

Anies menerangkan aturan untuk pesepeda bukan berasal dari pendapat pribadi maupun pendapat instansi tertentu. Melainkan, lanjut Anies, aturan yang diterapkan secara tepat berdasarkan dari pantauan di lapangan.

Jadi bukan pendapat saya, bukan pendapat komunitas, bukan pendapat dishub (dinas perhubungan), bukan pendapat dari siapapun, tapi kenyataan di lapangannya seperti apa, dari situlah nanti kemudian diatur yang paling tepat,' ungkap Anies.

Anies mengatakan aturan yang diterapkan saat ini bukan sekadar untuk mengatur semata. Akan tetapi juga untuk melihat bagaimana perilaku para pesepeda demi menjaga keselamatan bersama.

"Gini, kita ini sekarang mengatur sambil melihat perilaku, karena yang diatur kan perilaku, jadi bukan sekadar beri aturan, tapi melihat seperti apa, nomor satu keamanan, keselamatan bukan keamanan, keselamatan itu nomor satu," ucap Anies.

Sebelumnya, adanya permintaan dispensasi itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Sambodo mengatakan, komunitas pesepeda road bike meminta dispensasi untuk menggunakan luar jalur sepeda di jam tertentu.

"Ada masukan minta penggemar road bike diberi dispensasi di jam tertentu, setelah itu semua harus masuk," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Jumat (26/3).

Aleg PKS Apresiasi Cairnya Dana KPDJ, KAJ, KLJ Dan Siap Kawal Pendistribusiannya

 

Jakarta – Anggota Legislatif (Aleg) PKS DPRD DKI Jakarta Solikhah mengapresiasi cairnya dana kartu penyandang disabilitas Jakarta (KPDJ), kartu anak Jakarta (KAJ), dan kartu lansia Jakarta (KLJ) yang cair pada Kamis (26/3/2021).

Solikhah yang juga anggota Komisi E DPRD DKI yang membidangi kesejahteraan rakyat mengatakan, ini merupakan perwujudan komitmen Gubernur Anies yang membuat bahagia warganya.

“Ditengah kondisi pandemi seperti ini, warga sangat membutuhkan sekali,” jelas Solikhah yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Barat IX.

Selain itu, Solikhah juga menyoroti tentang proses pencairannya, jangan sampai yang menerima tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Jangan sampai program yang baik ini, salah sasaran dalam proses pencairannya, kami sebagai wakil rakyat akan mengawal prosesnya,” tegasnya.

Solikhah melanjutkan, terkait dengan KAJ, program bantuan sosial (bansos) ini diperuntukan bagi anak yang berasal dari keluarga pra sejahtera, sejak usia 0-6 tahun.

Tujuannya, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti, nutrisi, makanan bergizi dan keperluan penunjang lainnya untuk tumbuh kembang anak.

Menyinggung bagaimana data itu didapat oleh Pemprov DKI, Solikhah menjelaskan sumber data tersebut dari Pusdatin Jamsos Dinas Sosial DKI Jakarta setelah melalui proses musyawarah kelurahan dan ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Keluarga penerima bansos ini akan mendapatkan Rp 300ribu per anak per bulan selama setahun melalui ATM Bank DKI,” kata Solikhah.

“Bagi yang belum terdaftar KAJ dalam DTKS, akan dibuka kembali pada Juni 2021 nanti dan bisa langsung ditanyakan RT dan RW setempat untuk mendaftar di kelurahan,” pungkas Solikhah.

Hadiri Rakerda Pramuka DKI Jakarta, Gubernur Anies Dorong Pramuka Berinovasi dan Ciptakan Kebaruan

 

Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) dewasa ini dituntut untuk selalu menciptakan kebaruan, agar setiap kegiatannya diminati dan diikuti generasi sekarang dan akan datang.

  
Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta Tahun 2021 yang digelar secara daring, Sabtu (27/3).

“Saya berharap, Rakerda ini memunculkan kebaruan dan terobosan. Kita menghadapi generasi muda yang menuntut kebaruan, sehingga kita harus berinovasi agar dapat menarik anak muda untuk terlibat Pramuka,” terang Gubernur Anies dalam sambutannya, dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

“Apabila perlu, dalam Rakerda kali ini, mengundang pihak-pihak anak muda di luar Pramuka untuk berkolaborasi dan mereka ikut menyumbang ide gagasan bagaimana Pramuka dapat memiliki kegiatan yang kekinian dan diminati lintas generasi, sambil terus mempertahankan nilai-nilai Pramuka itu sendiri,” tambahnya.

Gubernur Anies yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka DKI Jakarta menjelaskan, Pramuka memiliki kemampuan adaptasi yang baik lintas zaman dan itu sudah dibuktikan dengan kontribusi Pramuka di keseharian kita. Pramuka dapat membentuk pribadi-pribadi yang tangguh dan berkarakter.

“Pramuka merupakan unsur penting yang menjadi simpul pemersatu dan pendorong kemajuan bangsa. Selain itu, semua yang ikut Pramuka pasti pribadi yang terampil dan bahagia, sehingga tidak berlebihan apabila kita mengatakan Pramuka sebagai institusi penumbuh budaya dan pembentuk karakter,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Gubernur Anies menitipkan pesan untuk gelaran Jambore Nasional yang rencanya akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur pada 12-21 Agustus 2021. 

“Izinkan saya sampaikan rasa syukur, Jakarta akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional. Mari kita tunjukan dalam aktifitas jambore nanti kita bisa memfasilitasi dengan baik melalui beragam terobosan baru dan unik, menyesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19,” tandasnya.

37 PPKS Dirapid Test Anti Gen di GOR Ciracas

 

Sebanyak 37 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terjangkau penertiban tim gabungan di wilayah Jakarta Timur, Jumat (26/3) malam, langsung menjalani test anti gen di GOR Ciracas. 

Kasudin Sosial Jakarta Timur, Purwono mengatakan, test anti gen dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID 19 di kalangan PPKS. Menurut dia, jika dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi penyebaran yang lebih luas lagi, sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan. 

"37 PPKS yang terjangkau terdiri dari 32 laki-laki dan lima wanita. Hasil rapid test anti gen menunjukkan 36 negatif dan satu positif," kata Purwono, Sabtu (27/3).

PPKS yang hasilnya negatif langsung dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 di Ceger, Cipayung. Sedangkan yang positif langsung dirujuk ke RSUK Duren Sawit untuk menjalani isolasi dan perawatan.

Kasatpol PP Jakarta Timur, Budi Novian menambahkan, penjangkauan PPKS ini melibatkan 136 personel gabungan dari unsur Satpol PP, Sudin Sosial, Sudin Perhubungan dan didukung dari unsur TNI/Polri. 

Sasaran penjangkauan adalah di simpang jalan dan perempatan, seperti perempatan PGC Cililitan, Cawang Uki, Cawang Kompor, Pasar Rebo, Matraman, Kalimalang dan perempatan Halim Perdanakusuma. 

"Giat penjangkauan melibatkan 136 personel gabungan. 37 PPKS yang terjangkau semuanya kita bawa ke GOR Ciracas," pungkasnya.

Legislator PKS: Konsep Bela Negara Harus Utuh dan Matang

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kementerian Pertahanan melalui Wakil Menteri Muhammad Herindra berencana akan menjalankan program bela negara sebagai amanat UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan PP No. 3 tahun 2021.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta menyambut baik atas progres ini.

Artinya, UU PSDN yang sudah diahas dan disahkan oleh DPR pada akhir 2019 lalu bisa diimplementasikan.

Tapi, yang harus dipastikan adalah konsep pelaksanannya musti matang, utuh dan tidak terburu-buru. Harus jelas sasarannya, targetnya, berapa anggarannya dan kapan waktunya," kata Sukamta melalui keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Mantan anggota Panja RUU PSDN ini menjelaskan, rekrutmen bela negara yang didalamnya termasuk Komponen Cadangan harus dibicarakan dengan Komisi I DPR.

Mulai jumlah yang akan direkrut, berapa anggaran yang diperlukan, bagaimana rencana pengelolaan setelah pelatihan, dan seterusnya. Dengan harapan semuanya terbuka, jelas, transparan, sehingga rakyat tak lagi resah.

Bentuk pengawasan terselenggaranya program ini ada di DPR. Masyarakat sempat resah adanya isu wajib militer atau potensi tidak terjaminnya hak asasi manusia.

Makanya, Kemenhan harus terus berdialog, berdiskusi dan bermusyawarah dengan Komisi I, untuk memastikan pengawasan berjalan sehingga rakyat menjadi lebih tenang.

Sekaligus, rakyat bisa menyampaikan kepada Komisi I DPR jika menemukan pelaksanaannya nanti ada yang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan," ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menegaskan agar selain menyiapkan konsep bela negara dalam konteks pembentukan sumber daya manusia (SDM), Kemenhan perlu juga untuk menyiapkan konsep bela negara dalam konteks pembentukan sumber daya material (barang).

Sukamta menjelaskan, objek Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ada dua, manusia dan barang.

"Yang berbentuk barang ini mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB) serta sarana dan prasarana nasional.

Kita seringkali fokus kepada bela negara, yaitu pembentukan komponen pendukung dan komponen cadangan dalam aspek manusianya, tapi kita sering lupa bahwa di dalamnya juga tercakup material. Jadi seolah tidak utuh," ucapnya.

Selain itu, menurutnya konsep pengelolaan sumber daya material ini juga kompleks.

Komponen cadangan itu bukan cuma manusia, tapi juga sumber daya material tadi. Ketika disampaikan bahwa komponen cadangan itu bersifat sukarela, iya itu untuk sumber daya manusia. Tapi komponen cadangan yang berbentuk material, sifatnya tidak sukarela.

"Makanya UU PSDN ini sangat strategis, karena mengatur manusia dan material sekaligus. Sehingga, konsep untuk implementasi di lapangannya harus betul-betul matang dan utuh, tidak sebagian-sebagian saja," pungkasnya.

DKI Cairkan Bansos Kartu Lansia-Kartu Anak Jakarta Hari Ini

 

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mencairkan dana bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) untuk triwulan pertama, Jumat (26/3).

Dari informasi dalam akun resmi Dinas Sosial DKI Jakarta di Instagram, @dinsosdkijakarta, dana bansos PKD ini berbentuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

"Dana bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) KLJ, KPDJ, dan KAJ Triwulan I (Januari, Februari, Maret 2021) sudah dapat ditarik melalui ATM Bank DKI manapun," demikian informasi dalam unggahan medsos Dinsos DKI.

Dinsos DKI menjelaskan, untuk KLJ, setiap penerima akan mendapatkan uang sebesar Rp600 ribu per bulan. Kemudian, untuk KPDJ dan KAJ, masing-masing penerima akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan.

Mengutip laman resmi Pemprov DKI Jakarta, sasaran dari program KLJ adalah lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemudian, lansia sakit menahun dan hanya bisa terbaring di tempat tidur, juga lansia yang terlantar secara psikis serta sosial.

Sementara, KPDJ merupakan salah satu program bantuan dari Pemprov DKI yang bertujuan mencegah kerentanan sosial bagi para penyandang disabilitas di Ibu Kota serta memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pada 2020, jumlah target penerima KPDJ dan KLJ sekitar 42.265 orang yang tersebar di 119 titik lokasi.

Sedangkan, KAJ merupakan program bantuan sosial yang diperuntukan bagi anak dari keluarga prasejahtera berusia 0-6 tahun. Program ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, seperti nutrisi susu anak, makanan bergizi, hingga keperluang penunjang lainnya yang mendukung tumbuh kembang anak.

Data anak penerima bantuan telah diverifikasi dan validasi oleh Pusdatin Jamsos Dinsos DKI setelah melalui proses musyawarah di kelurahan masing-masing dan telah ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk mengambil KAJ, penerima perlu membawa KTP orang tua, kartu keluarga, hingga akta kelahiran anak. Ketiga dokumen itu harus dibawa baik salinan (fotocopy) maupun aslinya.