Pemprov DKI Gerak Cepat Padatkan Tanah dan Pengecekan Rutin Antisipasi Makam Amblas di Rorotan

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat dalam mengantisipasi lahan makam yang amblas di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, pemadatan tanah dan pengecekan secara rutin dilakukan untuk mengantisipasi lahan makam amblas.

"Setiap ada yang amblas, dengan segera kami rapikan kembali, langsung dipadatkan dan dibentuk petak makamnya. Yang baru-baru ini terjadi, terdapat 10 petak makam yang amblas di sisi Timur, tapi kondisinya tidak parah dan petugas juga langsung merapikan petak makam tersebut," ungkap Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, Rabu (1/9), seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Suzi menambahkan, amblasnya makam seringkali terjadi akibat peti jenazah yang sudah mulai lapuk. Untuk itu, pihaknya akan menambah dan memadatkan tanah di setiap petak makam.

Suzi juga menegaskan, meskipun lahan makam adalah bekas rawa, tetapi sudah dilakukan pengurukan dan pemadatan tanah menggunakan alat berat. Sehingga, potensi amblasnya kecil.

"Kami akan terus berupaya mengurangi kemungkinan potensi amblasnya tanah. Hal ini lumrah terjadi, bukan hanya pada pemakaman khusus COVID-19, tetapi juga pada pemakaman biasa, terutama yang menggunakan peti jenazah. Pengecekan lahan akan selalu rutin kami lakukan," pungkasnya.

PKS: Komersialisasi Vaksin di Tengah Pandemi Tidak Pantas

 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecam pemberian vaksin booster atau dosis ketiga vaksin Covid-19 karena tidak cukup bukti ilmiah bahwa booster diperlukan dan tingginya ketimpangan vaksin di seluruh dunia, terutama bagi negara produsen dengan negara importir vaksin.

Pemerintah menyikapi arahan dari WHO dengan tindakan yang berbeda yakni berencana menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di awal tahun karena adanya temuan efikasi (tingkat kemanjuran) vaksin Covid-19 menurun setelah beberapa waktu atau ketika dihadapkan dengan varian-varian baru yang bermunculan.

Namun yang menjadi sorotan adalah pembiayaan vaksinasi booster dari dua sumber. Pertama, bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI), mereka akan dibiayai negara. Kedua, untuk golongan masyarakat non PBI, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menilai vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat. “Selagi status pandemi belum berubah vaksin tidak boleh berbayar karena vaksin barang publik, belum lagi ekonomi masyarakat sedang tertekan” kata Anis, Jumat (27/8/2021)

Anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan mengkomersilkan vaksin saat situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional tidak memiliki dasar. “Jualan di tengah pengendalian wabah?. Secara etika tidak pantas” katanya. 

Disisi lain, ia juga menyatakan seharusnya fokus pemerintah segera menyelesaikan produksi vaksin secara mandiri, percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan demi menghadapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 jangka Panjang.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga mengkritik fokus pemerintah selama ini kepada vaksin tidak berimbang dengan strategi dasar 3T ( _testing, tracing dan treatment_) yang menjadikan PPKM selama ini kurang efektif.

“PPKM selalu diperpanjang meskipun kasus positif turun namun angka kematian meningkat ini bukti 3T tidak maksimal, belum lagi varian covid bertambah menjadikan vaksin yang dikebut menjadi tertinggal terus” imbuhnya. 

Terakhir legislator PKS ini mengipngatkan pemerintah selayaknya memperhatikan Masyarakat yg terkena dampak covid 19, selain dampak dari sisi ekonomi, juga dampak puluhan ribu anak2 menjadi yatim piatu, faskes yang kurang memadai, dan insentif nakes yang belum terpenuhi.

Pembangunan Stadion Kita Capai 68,95 Persen

 

Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) atau Satdion Kita memasuki pekan ke-104 telah mencapai 68,95 persen. Saat ini, kontruksinya memasuki tahap pengerjaan utama untuk pekerjaan struktur seperti, pengecoran dan lantai. Pekerjaan lainnya yakni tahap instalasi precast tribun stadion yang hingga 82.000 orang. 

Direktur Proyek JIS, Iwan Takwin mengatakan, untuk lapangan utama kini sudah memasuki tahap pengerjaan dari mulai pengerukan, instalasi drainase, menaburkan lapisan koral dan lainnya.

"Kami terus berprogres di tengah berbagai tantangan selama pandemi, pada pekan ke-103 progres akumulatif mencapai 68,05 persen, ujarnya, Selasa (31/8).

Menurutnya, PT Jakarta Propertindo/Jakpro (Perseroda) optimistis pembangunan JIS atau Stadion Kita akan tuntas sesuai dengan target. Meskipun, selama pelaksanaan kontruksinya banyak mengalami tantangan, mulai dari cuaca yang sulit diprediksi hingga pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

"Pandemi COVID-19 saat ini juga membawa implikasi terhadap keterlambatan material atau logistik proyek dari negara asal," terangnya.

Ia menambahkan, jumlah pekerja juga terjadi penurunan drastis karena tidak sedikit yang memilih berhenti terlebih dahulu atau pulang ke kampung halaman.

"Kami mencatat, dari 2.000 pekerja dropmenjadi 1.500 orang di saat pendemi. Ini menjadi tantangan, jadi pekerjaan harus selesai timeline," bebernya.

Meski begitu, lanjut Iwan, PT Jakpro (Perseroda) bersama KSO Pelaksana Proyek JIS melakukan berbagai inovasi dan langkah strategis agar pembangunan stadion berstandar FIFA ini tetap produktif dan dapat tuntas sesuai waktu yang ditentukan.

"Kita optimistis, selama pandemi kuncinya kolaborasi. Sehingga, apa yang jadi tantangan dan potensi keterlambatan bisa kita mitigasi sejak awal," bebernya.

Menurutnya, selama pandemi dilakukan pengetatan protokol kesehatan di area proyek Stadion Kita. Area proyek dibuat steril karena hanya pekerja lapangan yang boleh masuk. Selain itu, seminggu dua kali fasilitas di area proyek dilakukan penyemprotan disinfektan.

Pihak manajemen, imbuhnya, juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan (health monitoring) dua kali dalam sehari, mulai dari suhu badan pekerja, kondisi badan dan wajib dilaporkan kepada PIC kontraktornya. 

"Para pekerja yang baru datang ke proyek dilakukan isolasi mandiri selama dua minggu. Selama masa observasi tersebut, pekerja masih tetap bekerja di areal tersendiri yang tidak berbaur dengan pekerja lain. Sedangkan, bagi para supplier maupun para tamu yang datang ke lokasi proyek wajib membawa bukti tes antigen atau rapid test antibodi yang berlaku sehari sebelumnya," tandasnya.

PKS: Pujian Koalisi ke Jokowi soal Pandemi Tak Sesuai Fakta

 Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani mengatakan pujian yang dilayangkan para petinggi partai koalisi pendukung pemerintah terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19) kontras atau berbeda dengan fakta di lapangan.

Netty menyebut masih banyak rakyat yang gelisah, susah, dan tidak tahu harus berbuat apa di tengah pandemi virus corona ini. Selain itu, jumlah pengangguran dan pekerja yang dipecat juga meningkat.

Pujian oleh tokoh-tokoh politik kontras dengan fakta di lapangan," kata Netty kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/8).


Netty meminta Jokowi tak terlena dengan pujian yang disampaikan parpol koalisi pendukung pemerintah bahwa penanganan pandemi Covid-19 sudah berada di jalur yang tepat.

Menurutnya, seluruh indikator penanganan pandemi Covid-19 harus dianalisa lebih dahulu. Netty berpendapat, pujian dari parpol koalisi pemerintah bisa mengaburkan kondisi pandemi Covid-19 yang sebenarnya di Indonesia.

Bahaya jika pemerintah sampai terlena dengan pujian yang tidak berdasarkan data valid. Ini bisa mengaburkan kondisi sebenarnya," ujarnya.

Netty berpendapat Indonesia masih berada dalam masa krisis pandemi Covid-19, meskipun penambahan kasus harian Covid-19 telah turun dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, kondisi krisis itu bisa dilihat dari angka positivity rate yang masih di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga proses distribusi vaksin yang belum merata dan tepat sasaran.

"Distribusi vaksin belum merata dan target harian vaksinasi sering meleset. Bahkan terjadi kasus salah sasaran penggunaan booster vaksin untuk nakes oleh sejumlah pejabat dan kelompok lain yang tidak berhak," kata anggota Komisi IX DPR itu.

Di sisi lain, Netty mempertanyakan pemerintah yang gencar menghapus mural atau coretan dinding berisi keresahan masyarakat terkait penanganan pandemi Covid-19.

Ia heran dengan tindakan pemerintah yang menghapus mural keresahan publik, namun mempublikasikan pujian dari parpol koalisi pendukung pemerintah secara masif.

"Pertanyaannya, kenapa kritik mural rakyat dihapus, tapi puja-puji yang minim data itu justru dipublikasikan luas di media," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi panen pujian dari para petinggi parpol pendukung pemerintah dalam pertemuan yang berlangsung di istana kepresidenan, rabu (25/8) lalu.

Salah satunya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menilai kepemimpinan Jokowi efektif dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet, kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita," kata Prabowo dalam pertemuan koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8). Momen itu diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8).

Menteri Pertahanan itu mengatakan Indonesia mampu menangani pandemi Covid-19, yang juga melanda negara lainnya. Prabowo pun mengapresiasi kerja Kabinet Indonesia Maju karena kompak bekerja menangani pandemi Covid-19.

Hingga kemarin, Minggu (29/8), total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.073.831 orang. Dari jumlah tersebut, 3.724.318 orang dinyatakan sembuh, 131.372 orang meninggal dunia, dan 217.590 orang lainnya masih dalam perawatan.

Percepat Pelayanan Air Bersih, Pemprov DKI Siapkan Subsidi Pengguna Air Bersih

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengajukan subsidi penggunaan air bersih sebesar Rp 33,68 miliar pada APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 yang layanannya disediakan oleh PAM JAYA. Kebijakan subsidi ini, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum, akan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kesetaraan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan air bersih di daratan Jakarta maupun di Kepulauan Seribu.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal menyatakan, subsidi pelayanan air bersih di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menggunakan perhitungan selisih antara tarif air bersih berdasarkan 'pemulihan biaya penuh' (full cost recovery) dengan tarif air bersih yang dikenakan kepada masyarakat untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.

"Sebelum subsidi, warga dikenakan tarif Rp 32.000/m³. Sedangkan, setelah subsidi, tarifnya menjadi Rp 3.550/m³ untuk Rumah Tangga Sederhana dan Rp 4.900/m³ untuk Rumah Tangga Menengah. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) No.57 Tahun 2021," kata Yusmada, di Kantor Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Senin (30/8), seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

"Adanya kebijakan subsidi ini, kami harapkan bisa mempercepat terselenggaranya pelayanan air bersih di DKI Jakarta oleh PAM JAYA dan dapat meningkatkan sanitasi dan kesehatan, serta mengurangi penarikan air tanah yang dapat mengakibatkan land subsidence," imbuh Yusmada.

Lebih lanjut, Yusmada menyampaikan, pelayanan ditargetkan untuk memenuhi hak rakyat atas tersedianya air bersih yang berkualitas dengan harga yang terjangkau di DKI Jakarta, yang dilakukan oleh PAM JAYA. Yakni, di wilayah daratan yang daerahnya mengalami krisis air bersih dan di Kepulauan Seribu.

Yusmada menjelaskan, untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah krisis air bersih dilayani melalui sistem kios air yang dibangun dan/atau dioperasikan PAM JAYA. Distribusi air bersih ke kios air dilakukan oleh armada mobil tangki. Air bersih di kios air ditampung dalam tandon atau tangki air dengan kapasitas 4 m³.

"Kios air dikelola oleh unsur masyarakat, yang disepakati oleh warga setempat, untuk menyalurkan air dari tandon di lokasi pengelola kios air ke warga. Pada awal tahun 2021, PAM JAYA telah membangun sebanyak 102 kios air. Kami selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait pengoperasian dan jumlah kios air," paparnya.

Sementara, untuk di Kepulauan Seribu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019, PAM JAYA memperoleh penugasan untuk mengelola SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Kabupaten Kepulauan Seribu. Penugasan ini meliputi kegiatan: pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, pelayanan, perluasan jaringan dan pengembangan.

"Skema penyaluran air bersih ke rumah warga dilakukan melalui pipa distribusi. Jumlah pemakaian air bersih oleh warga diketahui melalui pembacaan meter air di rumah warga," terang Yusmada.

Saat ini, terdapat 8 IPA SWRO yang dioperasikan oleh PAM JAYA untuk melayani 9 pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu. Direktur Utama PAM JAYA, Priyatno Bambang Hernowo menambahkan bahwa sampai dengan sekarang terdapat 5.526 sambungan pelanggan air perpipaan di Kepulauan Seribu.

Melalui kebijakan subsidi yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta, PAM JAYA bersama Dinas SDA melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Kepulauan Seribu, yang juga akan dilakukan oleh Bupati beserta para Camat dan Lurah. Tujuannya, agar informasi subsidi air bersih ini dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat di Kepulauan Seribu.

Dr. Salim: Alasan Penanggulangan Pandemi, Prinsip Demokrasi Dikorbankan

 

Jakarta-- Pandemi membawa dampak besar khususnya dalam sosial politik, beberapa pemerintahan di dunia mulai memperkuat eksekutif dengan konsekuensi melemahnya demokrasi, pandemi membawa dampak yang lebih luas dengan membebani sosial politik, memperburuk dengan banyaknya kasus korupsi, dan menegangnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini disampaikan Ketua Majelis Syura PKS, Dr. Salim Segaf al Jufri, pada Forum Dialog PKS 5 Benua dengan tema Penanggulangan Covid 19 di 5 Benua yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS, Ahad (29/8/2021). Acara yang digelar secara virtual mengundang perwakilan pengurus PKS di luar negeri.

“Beberapa negara sudah mengamandemen konstitusi mereka dengan memperkuat kekuatan eksekutif, atau memperpanjang masa jabatan, demokrasi semakin melemah, sedangkan otoritarian dan populisme menguat akibat pandemi,” tutur Dr. Salim.

Menteri Sosial RI 2009-2014 itu juga menyinggung peran pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid 19 dengan tidak mengambil opsi Karantina Kesehatan seperti yang tertera dalam UU no 6 tahun 2018, melainkan dengan membuat istilah baru seperti PSBB dan PPKM yang tidak terdapat di negara lain.

Dr. Salim kemudian menegaskan dua peran yang harus dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi wabah Covid 19, pertama dengan memastikan prinsip dan nilai-nilai demokrasi agar tetap terjaga, dan membangun solidaritas serta kepedulian sosial dengan masyarakat yang terdampak pandemi.

“PKS harus muncul sebagai kekuatan yang menjaga tegaknya prinsip dan nilai demokrasi ditengah hantaman pandemi Covid 19, saat ini semua pemerintahan di dunia menghadapi godaan yang sanga berbahaya, atas dasar penanganan pandemi, maka prisnip-prinsip demorasi dikorbankan,” tegas Dr. Salim.

“Serta menunjukkan kepedulian dan solidaritas bagi mereka yang terdampak Covid 19 dimanapun mereka berada, maka sudah jadi kewajiban bagi kita seluruh kader PKS untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan,” pungkasnya.

Banding Ditolak, Habib Rizieq Tetap Divonis 4 Tahun Penjara

VIVA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terkait vonis 4 tahun dalam kasus swab RS Ummi Bogor. Dengan demikian, Habib Rizieq tetap divonis 4 tahun sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 

"Putusan dengan nomor perkara 210 atas nama Rizieq Shihab dijatuhi pidana selama empat tahun di PN Jaktim, dan inilah yang dikuatkan oleh PT DKI Jakarta," ujar Humas PT DKI, Pamapo Pakpahan kepada wartawan, Senin 30 Agustus 2021.

Bukan hanya Habib Rizieq, PT DKI Jakarta pun juga menguatkan putusan PN Jaktim atas terdakwa Hanif Alatas. Hanif diketahui menantu dari Habib Rizieq. Namun, dalam perkara ini, Hanif divonis satu tahun penjara. "Semuanya dikuatkan," kata Pamapo.

Sebelumnya, eks petinggi FPI, Habib Rizieq Shihab menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terkait vonis 4 tahun dalam perkara hasil swab tes di RS UMMI Bogor, Jawa Barat. 

Habib Rizieq dinyatakan majelis hakim PN Jaktim terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Habib Rizieq dinyatakan bersalah karena penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab di RS Ummi, Bogor hingga memunculkan keonaran.

Usai pembacaan vonis, saat itu Habib Rizieq langsung menolak dan akan mengajukan langkah banding.

Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan menyatakan banding. Terimakasih," kata Habib Rizieq, dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Kamis, 24 Juni 2021.

Upaya banding itu ditempuh Habib Rizieq ke Pengadilan Tinggi DKI melalui kuasa hukumnya sepekan setelah vonis dibacakan majelis hakim PN Jaktim.

Ya betul, Rabu tanggal 30 sudah kami ajukan," tutur kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar saat dikonfirmasi, Jumat, 2 Juli 2021.

Jokowi Panen Pujian Ketum Koalisi, PKS Pilih Kritisi Utang-Penanganan COVID

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipuja-puji para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan utang pemerintah semakin membengkak di tengah puja-puji para ketum parpol itu.

"Wajar pujian itu, kan satu koalisi. Karena sisi yang dilihat yang positif. Tapi sisi utang luar negeri yang membengkak, indeks demokrasi yang turun hingga jumlah kematian akibat COVID-19 yang lebih dari 130 ribuan orang adalah fakta lain yang mesti dikritisi," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (28/8/2021).

Sebagai informasi, berdasarkan data Bank Indonesia, pada triwulan II atau sejak April hingga Juli 2021 Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 415,1 miliar atau setara Rp 5.964 triliun. Jumlah utang tersebut menurun 0,1% dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni USD 415,3 miliar.

Kembali ke Mardani. Dia mengatakan Jokowiharusnya bisa berbuat lebih karena memiliki dukungan politik yang kuat di DPR. Dia menilai kebijakan Jokowi dalam mengatasi pandemi harusnya bisa lebih efektif.

"Mestinya dengan kekuasaan dan dukungan politik yang besar, Pak Jokowi bisa bekerja lebih efektif dan lebih bisa menjaga negeri," ucapnya.

Dia menjamin PKS tetap berada di luar pemerintahan. Menurutnya, PKS tetap mengawal pemerintah lewat kritik terhadap kebijakan yang negatif agar pemerintah tak mudah berpuas diri.

"PKS istikamah mengawal Pemerintah dengan kritik yang solutif dan konstruktif, karena itu PKS akan terus lihat sisi negatif agar Pemerintahan Pak Jokowi tidak berpuas diri," ujarnya.

Revitalisasi Gereja Immanuel, Anies Baswedan: Sudah Ditetapkan Cagar Budaya

 

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menyampaikan perkembangan terbaru revitasliasi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau Gereja Immanuel Jakarta. Informasi itu disampaikan melalui akun Instagram resminya, @aniesbaswedan.

Saat ini sudah memasuki tahap pengerjaan bagian atap sirap dan dinding interior," kata Anies, Sabtu, 27 Agustus 2021.

Anies Baswedan mengatakan Gereja Immanuel Jakarta ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Gereja tersebut juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

"Melalui Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993," kata Anies.

Gereja Immanuel Jakarta dikenal sebagai rumah ibadah yang masih mempertahankan khotbah berbahasa Belanda. Dalam ibadah Misa Natal misalnya, pendeta akan menggunakan tiga bahasa Belanda bersama bahasa Indonesia dan Inggris saat berceramah.

Mungkin di Indonesia hanya Immanuel yang menggunakan bahasa Belanda," ujar Pendeta Miciko P. Saren saat Natal pada Rabu, 25 Desember 2019.

Presiden PKS Tolak Amandemen UUD 1945 Jika untuk Ubah Masa Jabatan Presiden

 

Liputan6.com, Jakarta Wacana amandemen UUD 1945 kembali muncul. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai amandemen UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora atau membuka kesempatan untuk mengamandemen aturan selain Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Dia mengatakan, tidak ada urgensi melakukan amandemen UUD 1945 pada saat ini.

Ketika dibuka suatu klausul untuk diamandemen, maka terbuka kotak pandora untuk melakukan amandemen hal-hal yang lain, tentu ini harus menjadi kesepakatan bersama terlebih dahulu, saya berharap jikak tidak terlalu urgent, tidak perlu melakukan amandemen," kata Syaikhu dalam keterangannya, Minggu (29/8/2021).

Syaikhu menyatakan harus ada kesepakatan jika ingin melakukan amandemen 1945. Namun, dia mengingatkan, wacana amandemen ini hanya akan membahas PPHN dan tidak membuka jalan untuk melakukan amandemen aturan lain. Apalagi terkait rencana penambahan masa jabatan presiden.

"Terkait dengan wacana perubahan ini harus dengan kesepakatan bersama, jangan sampai kemudian yang tadinya hanya membahas pokok-pokok haluan negara, kemudian merembet ke pasal lain misalkan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode," katanya.

PKS, lanjut Syaikhu, memastikan akan menolak apabila benar ada rencana amandemen untuk mengubah aturan lain seperti masa jabatan presiden. Sebab, menurut Syaiku, hal itu adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

“Justru membuat demokasi kita semakin terpuruk,” pungkas Syaikhu

Di Kongres Alumni KAMMI, Anies Baswedan: Aktivis Mahasiswa Penuh Tepuk Tangan

 

TEMPO.CO, Jakarta - Gubenur DKI JakartaAnies Baswedan memberikan orasi politik dalam Kongres Nasional II Keluarga Alumni KAMMI. Berbalut batik, Anies berpidato selama sekitar 20 menit dari atas mimbar.

Isi pidato Anies ditujukan kepada aktivis mahasiswa, mereka yang baru selesai dari dunia kampus atau alumni muda KAMMI. Dia menggambarkan beberapa hal yang akan dihadapi di masa depan oleh orang-orang itu.

"Menjadi aktivis mahasiswa itu penuh dengan tepuk tangan, pujian, tanda kehormatan, sebagai pejuang muda. Tapi masa selesai mahasiswa, itu rute sunyi, senyap, dan minim tepuk tangan," kata Anies dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Menurut Anies, waktu selama 15 tahun setelah mahasiwa akan menjadi masa krusial dan menentukan bagi masa depan aktivis. Masa-masa ini akan penuh tantangan.

Rute untuk berkiprah setelah menjadi aktivis mahasiswa, kata Anies, kini juga beragam. Dia mengimbau agar para alumni tidak hanya fokus pada rute tradisional, yaitu politik praktis. Alumni UGM itu mengatakan, kompetitor untuk berkiprah juga tak hanya datang dari kampus atau organisasi aktivis lain. Melainkan juga berasal dari lulusan kampus-kampus Eropa, Amerika, Australia dan lain-lain.

"Bila yang berada di jalur tradisional tidak secara serius melihat rute-rute baru untuk menuju peran di bidang perpolitikan, maka ada potensi kita yang berada di jalur aktivis tradisional makin hari makin kecil perannya."

Anies menyebutkan bahwa kompetensi meritokrasi tidak akan bisa dihindari lagi di masa depan. Ketika berbicara era itu, kata dia, tak ada pilihan kecuali mengembangkan kemampuan sedini mungkin. Anies mengimbau agar para aktivis memiliki core competencies.

"Tidak semua keputusan itu hanya mengandalkan exercise intellectual, sebagian akan membutuhkan kemampuan technical skills," kata Anies.

Kondisi yang akan dihadapi aktivis masa kini, papar Anies, jelas berbeda dengan masa lalu. Menurut dia, aktivis dulu banyak diskusi, serta berpidato dengan pemilihan diksi-diksi sulit agar terlihat cerdas.

"Zaman mahasiswa ini makin susah kosa katanya berarti makin banyak bacaannya, walaupun yang ngomong belum tentu paham apa yang dikatakan, tapi yang dengerin juga nggak berani tanya," ucap mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Ke depan, kata dia, kita perlu betul-betul mendorong untuk bisa down to earth dan technicality. "Tidak bisa tidak, karena kompetisi akan mengandalkan meritokrasi," ujar Anies Baswedan.

Ekonomi Islam Dipandang Sebagai Alternatif Pulihkan Ekonomi Negara di Masa Pandemi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menegaskan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit saat ini, nilai-nilai kebersamaan sangat penting terutama di masa pandemi. 

Dia menyebut bahwa salah satu konsep yang cocok untuk diterapkan dalam masa pandemiadalah konsep ekonomi Islam. 

“Nilai-nilai ekonomi Islam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan jiwa pada masa pandemic. Dengan keyakinan kepada kekuasaan dan hakikat kepemilikan Allah serta kompatibel untuk menentukan prioritas ekonomi," ujar Anis, dalam webinar Obrolan Awal Semester (OBRAS) Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, Jumat (27/8/2021). 

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, tercatat pada Agustus 2020, jumlah penduduk Indonesia yang terkena dampak covid-19 mencapai 29,12 juta orang. Dengan porsi 14,28% dari penduduk usia kerja (PUK).

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga menjelaskan bahwa jumlah pekerja yang menganggur karena Covid-19 masih menurut data BPS mencapai 2,56 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 0,76 juta jiwa bukan angkatan kerja berhenti bekerja karena Covid-19 sepanjang Februari hingga Agustus 2020.

"Adapun tenaga kerja yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,77 juta jiwa. Sedangkan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta jiwa," katanya. 

Masih menurut data BPS, selama Agustus 2020, provinsi yang mengalami lonjakan tekstil dan produk tekstik (TPT) di atas lonjakan nasional adalah DKI (4,41%); Bali (4,06%); Kepri (2,84%); Banten (2,53%); Jabar (2,42%); Jateng (2,04%); dan Jatim (2,02%). Lonjakan TPT nasional mencapai 1,84%. 

Anis juga menguraikan data BPS yang menegaskan bahwa selama Covid-19 berlangsung, telah terjadi peningkatan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2020 mencapai 10,19% naik dari 9,22% pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa pada September 2020 naik dari 25,14 juta pada September 2019. Penduduk miskin naik 2,41 juta jiwa sepanjang September 2019-September 2020. 

"Data terbaru (Maret 2021) menunjukkan angka kemiskinan mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14%. Penduduk miskin di perdesaan pada September 2020 mencapai 15,51 juta jiwa atau 13,2%. Sedangkan di perkotaan sebesar 12,04 juta jiwa atau 7,88%. Data Maret 2021 menunjukkan kemiskinan di perdesaan mencapai 15,37 juta jiwa atau 13,1% sedangkan di perkotaan mencapai 12,18 juta jiwa atau 7,89%," ungkapnya. 

Dengan data yang mencerminkan keterpurukan ekonomi di atas, Anis menegaskan bahwa alokasi anggaran dalam APBN secara umum telah disediakan secara memadai, namun kinerja pemerintah belum optimal.

Menurutnya hal itu terbukti dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN Tahun 2020 yang sangat besar yaitu sejumlah Rp245,59 triliun. Jumlah ini menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2020 menjadi 388,12 triliun. 

"Padahal alokasi anggaran telah disediakan untuk perlindungan social sebesar Rp153,86 triliun, Kesehatan Rp193,93 triliun, insentif usaha Rp62,83 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp171,77 triliun, dan untuk program prioritas sebesar Rp117,04 triliun," tandasnya. 

Buka Sekolah Saat Pandemi Demi Generasi Melek Materi Lagi

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Seiring penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemprov DKI Jakarta bakal kembali menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Mulai dilaksanakan pada 30 Agustus mendatang.

Kebijakan itu tak lepas dari penurunan kasus positif virus corona (Covid-19), angka pasien yang meninggal serta kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan. Sejauh ini, di lingkup Jabodetabek, baru DKI Jakarta yang dipastikan menggelar PTM.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta itu. Tentu demi pendidikan yang lebih optimal bagi peserta didik.

Dia mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) via internet kerap mengalami kendala. Mulai dari tertinggalnya materi pembelajaran siswa, penugasan yang terlalu menumpuk, hingga orang tua tidak bisa optimal mendampingi anak selama PJJ.

"Akibatnya kualitas pendidikan kita sangat merosot dan memburuk. Pembelajaran juga tidak maksimal karena dilakukan dengan banyak keterbatasan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/8).

Belajar tatap muka terbatas akan dilakukan di sekolah di Jakarta yang sebelumnya sudah menggelar uji coba beberapa bulan lalu. Ada sekitar 610 sekolah yang akan melaksanakan belajar tatap muka terbatas, mulai dari jenjang SD hingga SMK.

Sistem yang akan diterapkan dalam belajar tatap muka ini tak jauh berbeda dari yang sebelumnya telah dilakukan ratusan sekolah tersebut. Kapasitas 50 persen dengan jadwal Senin, Rabu, dan Jumat, sementara Selasa serta Kamis dilakukan penyemprotan disinfektan.

Ubaid mengamini bahwa virus corona belum benar-benar hilang meski penularannya telah menurun. Namun, jika sekolah tidak lekas dibuka, Ubaid cemas ancaman akan learning loss atau hilangnya satu generasi yang tidak belajar sama sekali akibat pandemi Covid-19 menjadi semakin nyata.

"Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan terhadap pelajar akan semakin timpang," kata Dia.

Ubaid juga berharap daerah yang telah mengalami penurunan kasus Covid-19 untuk berani membuka sekolah. Tidak hanya Jakarta. Tetapi tetap mengutamakan aspek kehati-hatian, terutama penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Terpisah, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra meminta pemerintah daerah untuk serius memperhatikan kesiapan sekolah jika ingin melaksanakan PTM.

Pertama kali yang harus dipersiapkan oleh pemerintah adalah kewajiban pembentukan Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah. Satgas ini nantinya berfungsi dalam proses pendataan kepada seluruh siswa dan tenaga kependidikan secara rutin.

"Mereka-mereka yang belum mendapatkan vaksin dan yang belum pernah terpapar Covid-19 harus didata. Begitu juga mereka yang memiliki risiko komorbid. Dengan pendataan, risiko mereka menjadi lebih terukur," ujarnya.

Kemudian yang juga perlu diperhatikan ialah protokol jaga jarak serta kesiapan ventilasi atau sirkulasi udara yang baik di dalam ruang-ruang kelas. Pembersihan ruangan kelas menggunakan desinfektan secara rutin pun harus dijadikan sebagai protokol tetap selama PTM.

"Sehingga kemauan dan kemampuan sekolah dalam melaksanakan itu semua akan menjamin kualitas dan meminimalisir resiko keterpaparan Covid-19," tuturnya.

Pemerintah serta pihak sekolah juga wajib melakukan isolasi bagi mereka yang terpapar serta menyediakan fasilitas testing kepada seluruh warga sekolah.

"Itu resiko yang harus dipahami dalam pelaksanaan PTM. Kita tidak perlu reaktif yang berlebihan tapi kita juga tidak boleh abai atau meremehkan Covid-19," tegasnya.

76 Tahun NKRI Merdeka, PKS Soroti Kedaulatan Bangsa dan Otoritarianisme

 

JAKARTA - Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri memberikan orasi kebangsaan saat peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di acara mimbar demokrasi dan kebangsaan seri ke-6 Fraksi PKS DPR RI, Jumat (27/8/2021).

Dalam orasinya Salim Segaf Al-Jufri menekankan beberapa hal yang masih harus diperbaiki pemerintah dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. "Tidak boleh merasa paling benar sendiri. Tidak boleh merasa paling Pancasila dan NKRI sendiri. Sikap demikian hanya memecah belah, membuat disharmoni, dan disintegrasi. Bangsa ini akan menjadi besar dan maju jika kita saling bekerja sama, berkolaborasi tanpa memandang SARA atau strata ekonomi," ujar Salim Segaf Al-Jufri.

Ia menyebutkan para pahlawan kemerdekaan 1945 dapat berhasil meraih kemerdekaan dari penjajah karena seluruh elemen bangsa mau duduk dan berjuang bersama mengenyampingkan berbagai perbedaan yang ada. "Bagaimana para pahlawan memberikan contoh bahwa kemerdekaan dapat tercapai dengan persatuan bukan konflik. Bung Karno pernah menyampaikan dalam pidatonya perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri," kata Salim Segaf Al-Jufri.

Yang dimaksud Salim Segaf Al-Jufri melawan bangsa sendiri adalah masih banyaknya berbagai hal yang membuat sesama anak bangsa saling terpecah. "Contohnya hilangnya kepekaan sosial, hilangnya moralitas di pejabat, elit politik, dan masyarakat. Begitu mudahnya membuat fitnah, hoax, ujaran kebencian antar sesama anak bangsa. Masih jauh dari berdaulat secara politik, tidak didikte negara manapun, politik oligarki oleh elit tertentu dan pencari rente. Berdaulat secara ekonomi, berdiri di atas kaki sendiri, menghadirkan kemandirian bagi semua sektor. Kedaulatan pangan, energi," ungkapnya.

Untuk itu PKS mendorong pemerintah agar selalu mengutamakan masyarakat dalam pembangunan Indonesia khususnya di masa pandemi Covid-19. "Mengutamakan perekonomian pada rakyat, sehingga dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat, untuk memakmurkan rakyat. Mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan wilayah. Bukan bergantung pada hutang luar negeri. Cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah negeri yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini cita-cita tertinggi. Kita belum sepenuhnya merdeka secara ekonomi," katanya. 

Menurutnya, sistem demokrasi adalah manifestasi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata. "Demokrasi yang ada sekarang ini baru wajah prosedural. Pemerintah saat ini cenderung masuk gaya otorianisme baru. Terlihat dari indeks demokrasi Indonesia yang turun," ungkapnya.

Demokrasi kata dia bukanlah soal mencari suara terbanyak dalam pemilihan politik melainkan mewujudkan sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. "Demokrasi kerakyatan berdiri atas rasionalitas dan kearifan dalam mencapai konsensus seperti yang dilakukan oleh para pendiri bangsa," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini berharap dengan program mimbar demokrasi kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang dilengkapi dengan lomba baca teks Proklamasi mirip suara Bung Karno dapat memberikan semangat persatuan antara sesama anak bangsa.

"Rasa cinta, rasa bangga kepada Indonesia. Nilai-nilai semangat kebangsaan dan pengorbanan. Meneladani para pejuang kemerdekaan Indonesia. Membangkitkan dan memberikan pemahaman kepada generasi milenial memiliki komitmen dan nilai-nilai kebangsaan. Jangan sampai nilai kebangsaan terkikis globalisasi dan teknologi. Semoga kedepannya demokrasi kita semakin berkualitas," kata Jazuli Juwaini. [Carlos Roy Fajarta]

Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri memberikan orasi kebangsaan dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76 dalam acara mimbar demokrasi dan kebangsaan seri ke-6 Fraksi PKS DPR RI, Jumat (27/8/2021) secara daring