Jakarta, CNN Indonesia -- Seiring penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemprov DKI Jakarta bakal kembali menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Mulai dilaksanakan pada 30 Agustus mendatang.
Kebijakan itu tak lepas dari penurunan kasus positif virus corona (Covid-19), angka pasien yang meninggal serta kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan. Sejauh ini, di lingkup Jabodetabek, baru DKI Jakarta yang dipastikan menggelar PTM.Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta itu. Tentu demi pendidikan yang lebih optimal bagi peserta didik.
Dia mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) via internet kerap mengalami kendala. Mulai dari tertinggalnya materi pembelajaran siswa, penugasan yang terlalu menumpuk, hingga orang tua tidak bisa optimal mendampingi anak selama PJJ.
"Akibatnya kualitas pendidikan kita sangat merosot dan memburuk. Pembelajaran juga tidak maksimal karena dilakukan dengan banyak keterbatasan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/8).
Belajar tatap muka terbatas akan dilakukan di sekolah di Jakarta yang sebelumnya sudah menggelar uji coba beberapa bulan lalu. Ada sekitar 610 sekolah yang akan melaksanakan belajar tatap muka terbatas, mulai dari jenjang SD hingga SMK.
Sistem yang akan diterapkan dalam belajar tatap muka ini tak jauh berbeda dari yang sebelumnya telah dilakukan ratusan sekolah tersebut. Kapasitas 50 persen dengan jadwal Senin, Rabu, dan Jumat, sementara Selasa serta Kamis dilakukan penyemprotan disinfektan.
Ubaid mengamini bahwa virus corona belum benar-benar hilang meski penularannya telah menurun. Namun, jika sekolah tidak lekas dibuka, Ubaid cemas ancaman akan learning loss atau hilangnya satu generasi yang tidak belajar sama sekali akibat pandemi Covid-19 menjadi semakin nyata.
"Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan terhadap pelajar akan semakin timpang," kata Dia.
"Akibatnya kualitas pendidikan kita sangat merosot dan memburuk. Pembelajaran juga tidak maksimal karena dilakukan dengan banyak keterbatasan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/8).
Belajar tatap muka terbatas akan dilakukan di sekolah di Jakarta yang sebelumnya sudah menggelar uji coba beberapa bulan lalu. Ada sekitar 610 sekolah yang akan melaksanakan belajar tatap muka terbatas, mulai dari jenjang SD hingga SMK.
Sistem yang akan diterapkan dalam belajar tatap muka ini tak jauh berbeda dari yang sebelumnya telah dilakukan ratusan sekolah tersebut. Kapasitas 50 persen dengan jadwal Senin, Rabu, dan Jumat, sementara Selasa serta Kamis dilakukan penyemprotan disinfektan.
Ubaid mengamini bahwa virus corona belum benar-benar hilang meski penularannya telah menurun. Namun, jika sekolah tidak lekas dibuka, Ubaid cemas ancaman akan learning loss atau hilangnya satu generasi yang tidak belajar sama sekali akibat pandemi Covid-19 menjadi semakin nyata.
"Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan terhadap pelajar akan semakin timpang," kata Dia.
Ubaid juga berharap daerah yang telah mengalami penurunan kasus Covid-19 untuk berani membuka sekolah. Tidak hanya Jakarta. Tetapi tetap mengutamakan aspek kehati-hatian, terutama penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Terpisah, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra meminta pemerintah daerah untuk serius memperhatikan kesiapan sekolah jika ingin melaksanakan PTM.
Pertama kali yang harus dipersiapkan oleh pemerintah adalah kewajiban pembentukan Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah. Satgas ini nantinya berfungsi dalam proses pendataan kepada seluruh siswa dan tenaga kependidikan secara rutin.
"Mereka-mereka yang belum mendapatkan vaksin dan yang belum pernah terpapar Covid-19 harus didata. Begitu juga mereka yang memiliki risiko komorbid. Dengan pendataan, risiko mereka menjadi lebih terukur," ujarnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra meminta pemerintah daerah untuk serius memperhatikan kesiapan sekolah jika ingin melaksanakan PTM.
Pertama kali yang harus dipersiapkan oleh pemerintah adalah kewajiban pembentukan Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah. Satgas ini nantinya berfungsi dalam proses pendataan kepada seluruh siswa dan tenaga kependidikan secara rutin.
"Mereka-mereka yang belum mendapatkan vaksin dan yang belum pernah terpapar Covid-19 harus didata. Begitu juga mereka yang memiliki risiko komorbid. Dengan pendataan, risiko mereka menjadi lebih terukur," ujarnya.
Kemudian yang juga perlu diperhatikan ialah protokol jaga jarak serta kesiapan ventilasi atau sirkulasi udara yang baik di dalam ruang-ruang kelas. Pembersihan ruangan kelas menggunakan desinfektan secara rutin pun harus dijadikan sebagai protokol tetap selama PTM.
"Sehingga kemauan dan kemampuan sekolah dalam melaksanakan itu semua akan menjamin kualitas dan meminimalisir resiko keterpaparan Covid-19," tuturnya.
Pemerintah serta pihak sekolah juga wajib melakukan isolasi bagi mereka yang terpapar serta menyediakan fasilitas testing kepada seluruh warga sekolah.
"Itu resiko yang harus dipahami dalam pelaksanaan PTM. Kita tidak perlu reaktif yang berlebihan tapi kita juga tidak boleh abai atau meremehkan Covid-19," tegasnya.
"Sehingga kemauan dan kemampuan sekolah dalam melaksanakan itu semua akan menjamin kualitas dan meminimalisir resiko keterpaparan Covid-19," tuturnya.
Pemerintah serta pihak sekolah juga wajib melakukan isolasi bagi mereka yang terpapar serta menyediakan fasilitas testing kepada seluruh warga sekolah.
"Itu resiko yang harus dipahami dalam pelaksanaan PTM. Kita tidak perlu reaktif yang berlebihan tapi kita juga tidak boleh abai atau meremehkan Covid-19," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar