Aleg PKS Sebar Vitamin Untuk Warga Jakarta Timur

 

Jakarta – Anggota legislatif (Aleg) DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karyatin Subiyantoro melakukan pembagian vitamin kepada kader PKS dan warga di Jakarta Timur, khususnya Kecamatan Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo dan Makasar, Senin (28/6/2021).

Karyatin yang akrab disapa Pakar menuturkan bahwa imunitas tubuh yang terjaga sangat penting dalam kondisi saat ini.

Kami berikan vitamin C yang di dalamnya juga terkandung zync, serta vitamin D-3 agar imunitas warga terjaga, atau bahkan yang sedang terpapar dan isolasi mandiri dapat segera pulih dengan vitamin ini,” ujar Karyatin yang juga Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) DPP PKS.

Karyatin juga menegaskan bahwa setiap warga harus selalu menaati protokol kesehatan, serta tidak perlu keluar rumah jika tidak terlalu penting.

Selain asupan imun, prokes juga tak boleh lengah. Mari bersabar untuk menahan diri tidak keluar rumah, agar satu atau dua pekan kedepan angka penyebaran bisa segera turun drastis.” tutup Karyatin.

Kasus RS UMMI Bogor, PN Jakarta Timur Terima Surat Banding dari Kuasa Hukum Habib Rizieq

 

Tim kuasa hukum Habib Rizieq Shihabmelayangkan surat pernyataan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (30/6/2021). Surat banding yang diserahkan terkait kasus RS UMMI Bogor yang menjerat Habib Rizieq Shihab, Hanif Alatas, dan dr Andi Tatat.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal mengatakan, pihaknya akan mengirim berkas tersebut setelah lengkap ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Untuk perkara RS UMMI baru hari kuasa hukum HRS dan menantunya mengajukan surat pernyataan banding. Sedangkan dr Andi Tatat kemarin mengajukan pernyataan bandingnya," kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Rabu (30/6/2021).

Sebelumnya diberitakan, Habib Rizieq Shihab divonis empat tahun penjara terkait kasus swab test di RS UMMI Bogor. Sementara itu Hanif Alatas dan dr Andi Tatat sama-sama divonis satu tahun penjara.

Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran.

"Menyatakan Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penjara empat tahun," ujar Hakim Ketua Khadwanto.

Habib Rizieq dianggap melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Politisi PKS Sebut Proyek IKN Secara Ekonomi Tidak Layak dan Membebani Anggaran

 Jakarta (30/06) – Anggota Fraksi PKS DPR RI, Ecky Awal Mucharam menyampaikan bahwa kasus Covid-19 saat ini kian melonjak dari puncak kasus Januari 2021 lalu. Tercatat angka kasus positif harian pada minggu ketiga bulan Juni sangat tinggi dan mencatatkan rekor baru berupa 21.345 kasus salam sehari.

“Hal ini sekaligus menjadi penanda bahwa Indonesia memasuki second wave atau gelombang kedua kenaikan kasus Covid-19. Diketahui bahwa dibalik tingginya kasus Covid-19, terdapat berbagai konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia, salah satunya defisit APBN akibat penurunan signifikan pendapatan dan pembengkakan anggaran belanja negara,” ujar Ecky, Anggota Komisi XI.

“Perlu dicatat bahwa seluruh anggaran PEN tersebut berasal dari pembiayaan, yang artinya akan menambah utang baru Indonesia secara akumulasi,” ujarnya.

Bilamana penambahan rasio utang terhadap PDB sebesar 12 persen, kurun waktu kurang dari 1,5 tahun anggaran menjadi catatan buruk bagi Pemerintah.

“Di tengah carut marut penanganan Covid -19, Pemerintah kembali melempar isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, dikatakan bahwa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Masih dalam statement-nya, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” tegasnya.

Ecky menyampaikan, secara perhitungan ekonomi, bisnis pembangunan IKN jauh dari kata feasible. Rencana Pemerintah terhadap sumber pembiayaan di luar APBN sebesar 81% tersebut di atas perlu dikaji ulang.

“Seperti pada awalnya disebutkan oleh juru bicara Presiden pada April 2021, bahwa atas total perkiraan anggaran IKN tersebut, hanya akan membebani APBN sekitar 1 persen. Selebihnya akan dibiayai dari berbagai sumber dengan berbagai metode. Perubahan komposisi beban APBN atas pemindahan IKN, menjadi salah satu indikator bahwa Pemerintah belum memiliki perencanaan yang kokoh dan ajeg yang bisa menjadi pendoman terlaksannya proyek tersebut,” imbuhnya.

Pembangunan IKN baru akan membutuhkan lahan kurang lebih 180.000 hektar tanah untuk membangun kantor pemerintahan, perumahan, dan infrastruktur lainnya. Menurut Ecky, seluruh habitat di atas lahan tersebut terancam musnah bahkan saat pengosongan lahan dilakukan dengan pembakaran hutan, maka akan terjadi pencemaran udara dengan skala besar.

“Ketika masalah pandemi masih menjadi momok dan jumlah masyarakat yang bergantung kepada subsidi masih tinggi, program IKN yang notabene ‘mercusuar’, tidak menambah beban yang harus masyarakat tanggung,” tandasnya.

Anggota Dapil Jawa Barat III ini kembali menambahkan, jika ingin membuat pusat pertumbuhan di luar Jawa, maka bukan memindahkan IKN, tetapi mengoptimalkan dan menguatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar jawa bukan Pemerintah mendorong pembukaan dan pengembangan kawan industri swasta yang ada di pulau jawa dengan memberikan fasilitas fiskal.

Hingga Akhir Agustus, Anies Targetkan Vaksin Capai 7,5 Juta Warga Jakarta

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmenargetkan vaksinasi Covid-19 di Jakarta sebanyak 7,5 juta orang di akhir bulan Agustus 2021. Ini artinya vaksinasi harian di Ibu Kota harus di atas 100 ribu per hari.

“Vaksinasi harian kita harus di atas 100 ribu/hari, dan Alhamdulillah Jakarta hari ini sudah dapat memvaksinasi di atas 120 ribu orang/hari,” ucap Anies dalam keterangan tertulisnya, Selasa 29 Juni 2021.

Anies mengatakan, untuk mewujudkan vaksinasi massal ini dibutuhkan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai pihak, yakni Pemerintah Pusat, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan berbagai lembaga kemasyarakatan.

“Dari sisi supply ada pemerintah yang menyediakan vaksin dan infrastruktur pendukungnya, dari sisi demand harus ada masyarakat yang mau datang untuk divaksin. Di sinilah kemitraan menjadi kuncinya,” kata Anies.

Anies mengatakan, pihaknya kemarin melalukan peninjauan ke beberapa sentra vaksinasi yang diadakan oleh berbagai mitra. Di antaranya APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Paguyuban Jawa Tengah dan Dewan Pers-Kompas Gramedia.

Para mitra inilah yang turut aktif mengajak, mengorganisir warga, hingga bisa mencapai ratusan ribu vaksinasi dalam sehari di Jakarta.

Anies melontarkan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak/ibu yang telah ikut turun tangan dalam kerja kolosal menjaga Jakarta dan melindungi sesama anak bangsa. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk segera mendaftar vaksinasi di https://corona.jakarta.go.id/id/vaksinasi atau melalui aplikasi JAKI.

PKS Bela Mati-Matian Habib Rizieq, Katanya...

 

WE Online -Mantan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) resmi divonis 4 tahun bui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas kasus swab test di RS Ummi Bogor.

Habib Rizieq dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ummi sehingga menimbulkan keonaran. Beberapa pihak menduga vonis tersebut sebagai upaya pemerintah menghilangkan kekuatan politik Habib Rizieq pada Pilpres 2024.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera pun angkat bicara terkait hal tersebut.

"Wajar kalau masyarakat berpikir ini untuk mencegah Habib Rizieq tidak bisa berperan pada Pilpres 2024," kata Mardani dalam keterangannya di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Mardani, dugaan tersebut muncul karena pada 2024 Indonesia akan mengadakan pemilu serentak yakni pilkada, pileg dan pilpres.

"Pendapat mencegah Habib Rizieq ikut Pemilu jadi punya landasan," jelasnya.

Mardani pun berharap Habib Rizieq diberi kekuatan dan keadilan dalam menghadapi vonis 4 tahun. Untuk diketahui, Habib Rizieq terjerat dalam tiga kasus yang berbeda. Ketiga kasus tersebut adalah kasus kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan kasus tes swab RS Ummi, Bogor.

Untuk kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq Shihab divonis 8 bulan penjara. Sementara itu, dalam kasus kerumunan Megamendung, Habib Rizieq divonis hukuman denda sebesar Rp20 juta.

Dinas Bina Marga Bantu Pengangkutan Ratusan Tabung Oksigen

 

Dinas Bina Marga DKI Jakarta turut berkolaborasi untuk membantu pengangkutan ratusan tabung oksigen dari produsen ke rumah sakit-rumah sakit di Ibukota maupun sebaliknya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, sebanyak empat dump truck dikerahkan untuk membantu pengangkutan tabung oksigen dari pabrik produsen di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duren Sawit, RSUD Budhi Asih, RSUD Jati Padang, RSUD Cempaka Putih dan RSUD Kramat Jati.

"Ada 24 personel yang kami kerahkan. Mereka terbagi dalam dua sif siang dan malam dengan masing-masing sif sebanyak 12 personel," ujarnya, Selasa (29/5).

Hari merinci, pada 27 Juni 2021 pihaknya membantu pengangkutan 50 tabung berukuran 6 m3 dan di 28 Juni sebanyak 50 tabung berukuran 6 m3.

"Untuk hari ini kami sudah mendistribusikan 120 tabung oksigen ukuran 6 m3 dan 37 tabung berukuran 1 m3. Kemudian, masih on progres rencananya sebanyak 100 tabung ke RSUD Kramat Jati," terangnya 

Hari menjelaskan, kendaraan pengangkut dari Dinas Bina Marga juga bersiaga di rumah sakit. Sehingga, saat ada tabung kosong bisa segera diangkut untuk diisi kembali kemudian diantar lagi ke rumah sakit. 

"Kami ingin ikut membantu memastikan tidak ada kendala suplai tabung oksigen ke rumah sakit-rumah sakit yang belakangan ini meningkat kebutuhannya. Sehingga, pelayanan kesehatan di Jakarta bisa tetap optimal," tandasnya 

MENELADANI THE SIX TEACHERS, POROS UTAMA ULAMA BETAWI (Intisari Dari Kajian Tematik Online, 19 Juni 2021 di PKSTV Jakarta Timur)

 

Mempelajari siroh ulama

atawa biografi para ulama termasuk bukti kecintaan kepada orang-orang sholeh atau mahabbatus sholihin. Dengan  mempelajari siroh mereka, kita dapat meneladani kesholehan dan khidmat mereka menjalankan tugas dakwah, sebagai pewaris para Nabi. Mencintai orang-orang sholeh juga merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam masyarakat Betawi yang egaliter, ulama mempunyai peran sangat penting, boleh dikata ulama adalah strata utama dalam kultur masyarakat Betawi. Seperti sebuah ungkapan “Sejago-jagonya orang Betawi tidak bisa lepas dari ulama…”

Akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 merupakan masa keemasan bagi pengembangan dakwah para ulama. Tentu saja keberadaan mereka merupakan mata rantai dari penyebaran Islam di tanah Betawi yang telah dirintis oleh para ulama sebelumnya. Pada akhir abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20 hidup para ulama yang menjadi penerang tanah Betawi, dan antara mereka saling terjalin hubungan satu sama lain. Paling tidak ada enam ulama asli Betawi yang sangat berpengaruh dan mempunyai karya tulis kitab-kitab berbahasa Arab dan juga melahirkan para ulama besar generasi berikutnya. Keenam ulama tersebut sering disebut  sebagi enam pendekar ulama atau ‘the six teacher.

Enam pendekar atau the six teacher adalah istilah yang dipergunakan oleh Abdul Aziz dalam bukunya Islam dan Masyarakat Betawi (2002) untuk menyebut para ulama asli Betawi atau yang lahir di Betawi dan hidup sezaman pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, mereka mempunyai karya-karya monumental berupa tulisan-tulisan atau kitab-kirab serta para murid hasil didikannya kelak menjadi ulama-ulama terkemuka. Keenam ulama tersebut adalah Guru Mansur (Jembatan Lima), Guru Marzuki (Cipinang Muara), Guru Mughni (Kuningan), Guru Majid (Pekojan), Guru Khalid (Gondangdia), dan Guru Mahmud Ramli (Menteng). Tentu saja di luar enam ulama tersebut terdapat para ulama lainyang juga mempunyai andil besar dalam penyebaran Islam di tanah Betawi.

GURU MARZUKI
Salah satu ulama yang paling fenomenal dari the six teachers tersebut adalah GURU MARZUKI yang nama aslima Ahmad Marzuki bin Mirshod. Beliau lahir di Rawabunga, Jatinegara tetapi akhirnya pindah ke Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kesungguhan mempelajari dan mengajarkan ilmu agama menjadi kunci utama kesuksesan Guru Marzuki dalam mendidik para muridnya sehingga kelak mereka menjadi para ulama besar. Di anatara muridnya tersebut adalah KH Noer Ali Bekasi, KH. Abdullah Syafii, KH. Tohir Rohili, KH. Hasbiallah, KH. Ahmad Mursyidi Klender, KH  Zayadi Muhajir, KH Mukhtar Tabrani, KH. Muhammad Tanbih, dll. Dari para murid Guru Marzuki tersebut kemudian lahir pula para ulama terkemuka seperti KH Abdullah Syafii yang di antara muridnya adalah KH Abuya Saifuddin Amsir dan KH Rahmat Abdullah, syaikhuttarbiah yang murid-muridnya tersebar di Nusantara.

Sifat lain yang perlu diteldani dari Guru Marzuki seperti diungkapkan oleh cucunya Ustazah Fathiah Khotib, MA, adalah sifat tawadhunya. Guru tidak mau menonjolkan diri bahkan posisinya sebagai gurunya para ulama tidak ditonjolkan termasuk terhadap anak dan keturunannya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anaknya kelak tidaklah bertumpu pada keberhasilan kakeknya, tetapi bertumpu pada kemampuan diri sendiri. Seperti sebuah ungkapan:

ليس الفتى الذي يقول كان ابي
ولكن الفتى الذي يقول ها انا ذا…
Seorang pemuda bukanlah yang mengatakan “ini ayahku.”
Tetapi pemuda adalah orang yang mengatakan “inilah saya”

Wallahu A’alam..

Segera Cek Lokasi Vaksin Covid-19 di Jakarta Tanpa Syarat KTP Domisili dan Vaksin Sinovac Gratis

TRIBUNJAKARTA.COM - Vaksin menjadi salah satu solusi untuk menahan laju kasus Covid-19. Cek lokasi vaksin Covid-19 tanpa syarat KTP domisili. 

Saat ini Pemerintah gencar melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk mengakhiri pandemi.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan menghapus syarat surat domisi keterangan tempat tinggal dan KTP untuk vaksin Covid-19.

Kemenkes dan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyediakan pos pelayanan vaksinasi di Hang Jebat dan semua UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan Poltekkes.

Keputusan ini didasarkan Surat Edaran No HK.02.02/1/1669/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi UPT Vertikal Kementerian Kesehatan.

Dilansir dari website Kemenkes, berikut daftar lokasi vaksin Covid-19 di Jakarta tanpa syarat KTP:

1. RSUP Fatmawati

2. RS Ketergantungan Obat

3. RSUP Persahabatan

4. RS Pusat Otak Nasional

5. RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo

6. RS Jiwa Dr Soeharto Heerdjan

7. RS Kanker Dharmais

8. RS Anak Bunda Harapan Kita

9. RS Jantung Harapan Kita

10. RSPI Prof Sulianti Saroso

11. Poltekkes Jakarta I

12. Poltekkes Jakarta II

13. Poltekkes Jakarta III

14. Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes

PKS DKI Berikan Bantuan Obat-Obatan dan Oksigen Untuk Warga Yang Membutuhkan

 

Jakarta – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta melalui Bidang Kesejahteraan Sosial (Kesos) menyerahkan bantuan obat-obatan dan tabung oksigen untuk warga yang membutuhkan melalui Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS se-DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, Ahad (27/6/2021) di Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin yang juga Anggota DPRD DKI mengatakan, bantuan tersebut berupa obat medis dan herbal di box kontainer plastik dan 1 tabung oksigen. Saat ini dari beberapa laporan Ketua-Ketua DPD dan DPC sangat mengharapkan bantuan tersebut.

Bantuannya bertahap, akan berkelanjutan dan lebih banyak lagi, insya Allah,” kata Khoirudin.

Masih menurut Khoirudin, PKS DKI juga mendorong agar Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat lebih fokus memikirkan bukan hanya vaksin, tapi juga menyediakan obat-obatan medis dan herbal serta ketersediaan tabung oksigen.

Jangan sampai tabung oksigen dan isinya sulit didapat stoknya, atau kalau ada menjadi mahal, jangan sampai ini terjadi,” pungkasnya.

Dinas SDA Kerahkan Dump Truk dan Excavator Distribusi Tabung Oksigen

 

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, mengerahkan lima unit dump truk dan satu excavator dalam upaya membantu menanggulangi pandemi COVID-19 di Ibu Kota.

Kepala Pusdatin Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Nugraharyadi mengatakan, lima armada dump truk diterjunkan untuk membantu pengangkutan distribusi tabung oksigen ke rumah sakit yang jadi rujukan pasien COVID-19.  

"Lima dump truk yang kami kerahkan dari pool Alkal di Pinang Ranti," tuturnya, Minggu (27/6).

Sementara, satu alat berat excavator dikerahkan untuk membantu pengerukan tanah di Taman Pemakaman Umum (TPU) Rorotan, Jakarta Utara, yang dikhususkan bagi warga yang meninggal dunia akibat COVID.  

"Rencananya, Senin (28/6) besok, satu excavator kami kirim ke TPU Rorotan," jelasnya.

Dia menambahkan, bantuan ini merupakan bentuk kolaborasi untuk menangani pandemi COVID di Jakarta.

"Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menangani pandemi ini. Kita semua harus bahu membahu," tandasnya.

Rapat Dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, DPR Tegaskan Utang Indonesia Dalam Taraf Mengkhawatirkan

 

Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Bappenas pada Rabu, 23 Juni 2021, di Jakarta. Dalam rapat dengan topik Manajemen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan sejumlah catatannya.

Catatan pertama yang disampaikan Anis tentang persoalan utama utang Indonesia. Menurut Anis, persoalan utama utang Indonesia adalah bagaimana agar penerimaan negara lebih dipacu dibanding utangnya. Sementara yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi, baik dibandingkan terhadap penerimaan negara maupun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. “Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam hutang,” ungkapnya.

Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini melanjutkan pada catatan yang kedua terkait dengan porsi utang. Porsi utang dalam valas memang menurun menjadi 13% dari total utang pemerintah. Akan tetapi menurut Anis, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan baik dalam hal cicilan pokok maupun bunganya. “Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini kemudian menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil. “Selama ini, perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukan dalam hitungan. Praktek di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut,” ujar Anis. Sejalan dengan itu, Anis menegaskan perlu klarifikasi apakah perhitungan rasio hutang pemerintah Indonesia terhadap PDB sudah apple to apple dengan perhitungan di negara lain? “Tidak masuknya utang BUMN dalam hitungan, menyebabkan rasio utang Indonesia menjadi cukup rendah. Ini perlu klarifikasi,” pintanya.

Catatan keempat disampaikan legislator PKS ini terkait data rasio utang terhadap ekspor yang telah mencapai 209%.  “Agar publik faham bahwa utang kita tidak baik-baik saja,” tegasnya. Sebagaimana diketahui rasio utang ini semakin mengkhawatirkan karena ekspor Indonesia menghadapi tantangan penolakan dari negara-negara lain dengan alasan lingkungan. Ekspor yang di tolak di negara lain itu seperti CPO dan Batubara. “

Selain catatan diatas, Anis juga mengingatkan kekhawatiran BPK RI yang menyatakan meningkatnya utang pemerintah karena pandemi covid-19, sangat berbahaya. Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (22/6/2021) BPK menyampaikan kekhawatirannya pemerintah tidak mampu membayar utang dan bunga utang, mengingat beberapa indikator yang cukup mengkhawatirkan. Indikator pertama, tren pertumbuhan utang yang sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan PDB dan indicator kedua rasio debt service Indonesia terhadap penerimaan sebesar 46,77, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,06% juga melampaui saran IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%.

Dalam rapat ini, Anis meminta penjelasan lebih lanjut mengenai sumber pinjaman luar negeri baik dari bilateral maupun multilateral termasuk pinjaman dari negara lain. Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih cermat dalam mengelola utang dan menentukan sumber pinjaman. Berdasar penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas  yang menyebutkan pinjaman luar negeri relatif memiliki bunga rendah, maka Anis menyarankan “Jika pinjaman luar negeri memiliki bunga yang rendah, seharusnya pemerintah tidak perlu  menambah hutang lewat SBN. Sehingga kita perlu tahu seberapa rendah bunga yang dimaksud,” katanya. Anis pun meminta penjelasan kepada Menteri PPN mengenai pinjaman luar negeri yang khusus ditujukan untuk penanganan Covid-19.

Vonis Hukum Habib Rizieq Disorot Media Internasional, Djoko Edhi: Kasus HRS Sudah Jadi Urusan Dunia

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pengamat Sosial Politik yang sekaligus Politisi Senior, Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman mengingatkan bahwa vonis empat tahun penjara yang ditimpakan kepada Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq kini telah menjadi sorotan dunia.

Seperti diketahui, Mantan pemimpun Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus swab test Rumah Sakit Ummi Bogor.

Vonis Habib Rizieq itu diputus dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Soemarno, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (24/6/2021).

Sejumlah pengamat, tokoh nasional, ulama hingga masyarakat memberikan pandangan terkait dengan vonis tersebut.

Sebagian menganggap bahwa vonis itu berlebihan lantaran banyak kasus serupa yang justru tidak diproses secara hukum.

Djoko Edhi pun mengingatkan bahwa vonis tersebut sudah diangkat oleh sejumlah media Internasional dan disorot dunia Internasional.

Djoko bahkan menyebut, kasus yang ditimpakan terhadap Habib Rizieq kini telah menjadi 'urusan dunia'.

"Lima kantor berita terbesar dunia The Big Five, memberitakan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizieq Shihab. Itu berarti, kasus HRS sudah urusan dunia. The Big Five terdiri dari Reuter, UPI, AP, Itar-Tass, dan UP. Luar biasa. Saya pernah studi The Big Five thn 1981," tulisnya melalui twitter pribadinya @@Djoked2 dikutip pada Minggu (27/6/2021)

Rizieq Shihab tolak opsi minta grasi ke Presiden

Dalam sidang pembacaan vonis, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Khadwanto mengatakan Habib Rizieq terbukti bersalah.

Sementara itu, Kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menanggapi opsi yang diberikan majelis hakim kepada kliennya setelah sidang vonis terkait kasus tes usap RS Ummi Bogor.

Majelis hakim opsi kepada Rizieq untuk mengajukan permohonan pengampunan atau grasi kepada Presiden Joko Widodo.

Habib Rizieq pun langsung menolaknya.

Menurut Aziz, opsi itu unik.

Sebab, kasus pelanggaran protokol kesehatan harus meminta grasi kepada presiden.

"Ini unik, saya belum bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi, patut dicatat ini menarik ketika ada majelis hakim dalam satu kasus yang katanya kasus prokes dan pidana, tapi ada embel-embel meminta grasi ke Presiden," ujar Aziz kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Aziz mengajak para ahli hukum untuk berkomentar apakah opsi itu lazim atau tidak.

"Kami kaget juga, tapi Rizieq dan para terdakwa sudah memutuskan akan banding," ujar Aziz.

Sebelumnya, majelis hakim memberikan opsi kepada Rizieq untuk mengajukan grasi ke presiden.

Hal itu diungkapkan hakim setelah menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Rizieq.

Sesuai Pasal 196 KUHP, saudara memiliki hak pertama menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua, hak untuk pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap," kata Hakim Ketua Khadwanto.

"Ketiga, mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden dalam hal saudara menerima putusan yang disebut grasi," imbuh Khadwanto.

Dengan tegas, Rizieq langsung mengajukan banding atas vonis tersebut.

"Saya menolak keputusan majelis hakim dan saya menyatakan banding," kata Rizieq, tak lama setelah vonis dijatuhkan.

Rizieq Shihab divonis 4 tahun penjara dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran terkait kasus tes usap RS Ummi.

Rizieq dianggap melanggar dakwaan primer, Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim menilai, perbuatan Rizieq Shihab dalam kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Ummi Bogor telah meresahkan masyarakat.

Menurut hakim, hal itu memberatkan hukuman yang dijatuhkan kepada Rizieq.

Sementara dua hal yang meringankan, yakni Rizieq memiliki tanggungan keluarga serta pengetahuannya dibutuhkan umat.

Keadaan yang meringankan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, pengetahuan terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat," ujar hakim.

Hari Bidan Nasional, PKS : Bidan Pahlawan bagi Ibu dan Anak Indonesia

 

Jakarta -- Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari setahun di Indonesia tak lepas dari perjuangan tenaga kesehatan (nakes) yang bahu membahu melayani kesehatan pasien Covid-19. Bahkan, dalam perjuangan melayani pasien Covid-19 banyak nakes yang terpapar Covid-19 di tempat kerja, baik di rumah sakit (RS), klinik maupun puskesmas. Seakan-akan area kerja para nakes itu menjadi lokasi yang menyeramkan. Nakes yang berada di garda terdepan di pandemi Covid-19 termasuk para bidan Indonesia.

Apalagi banyak orang tanpa gejala (OTG) yang terinfeksi Covid-19 namun datang ke fasilitas Kesehatan (faskes) dengan keluhan biasa, namun ujung-ujungnya pasien OTG itu menularkan Covid-19 ke nakes yang melayaninya. Beberapa rumah sakit dan Puskemas bahkan muncul menjadi klaster Covid-19. Pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan hingga saat ini membuat orang menjadi takut untuk datang ke faskes seperti RS, klinik maupun Puskemas.

Setiap tanggal 24 Juni Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional. Dalam berjuang di masa pandemi Covid-19 tak bisa kita lupakan jasa dan pengorbanan bidan Indonesia. Di masa pandemi ini, banyak perempuan terutama ibu hamil dan ibu dengan balita yang lebih memilih untuk mendatangi bidan untuk memeriksa kandungannya atau balitanya. Demikian juga dengan perempuan yang akan memasang alat kontrasepsi akhirnya memilih mendatangi bidan dibanding mendatangi faskes.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati memuji perjuangan bidan di Indonesia. Menurutnya, bidan adalah pahlawan di tengah pandemi Covid-19 yang membantu persalinan ataupun pemeriksaan kehamilan. Bahkan, di kampung-kampung masih banyak orang yang berobat ke bidan dikarenakan faskes yang jauh dan tenaga dokter yang masih terbatas.  

“Semakin banyaknya orang yang mendatangi bidan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan atau berobat membuat bidan juga berisiko terpapar Covid-19. Karena itu bidan harus mendapat perhatian untuk dilindungi karena potensi tertular Covid juga tinggi mengingat banyaknya OTG,” kata Mufida, Jumat (25/6/2021).

Selama ini, terangnya, perhatian untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi nakes lebih banyak diprioritaskan bagi dokter dan perawat. Sementara APD untuk bidan sering terlupakan. Padahal banyak bidan yang bertugas di RS maupun Puskesmas sangat berisiko.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS ini mengatakan bidan berisiko lebih tinggi tertular Covid-19 dikarenakan jarang dilengkapi APD. Berdasarkan data, terangnya, dalam 6 bulan pertama pandemi Covid-19 di Indonesia, terdapat 2.291 bidan yang terpapar Covid-19. Data dari Ikatan Dokter Indonesia juga nenyebutkan bahwa setelah satu tahun pandemi terdapat 106 bidan meninggal dunia dari 718 nakes yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

Di momentum Hari Bidan Nasional, Mufida mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap bidan dalam bertugas dengan menyediakan APD yang standar. Dia menilai bidan penting dalam melayani persalinan.

“Harusnya bidan dicukupkan APD-nya dan semua kebutuhannya dalam bertugas. Juga kesehatannya harus dijaga dan dilindungi. Bidan berperan penting dalam melayani persalinan,” imbuhnya.

Data BPS juga menunjukkan pada tahun 2020, secara nasional 56,5 % persalinan selamat yang ditangani bidan. Bahkan di Jawa Barat yang dekat dengan ibukota negara, persalinan yang ditangani bidan mencapai 60,2 %. Di beberapa provinsi seperti di NTB, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, proporsi kelahiran yang selamat dan ditangani bidan mencapai lebih dari 70 % dari total persalinan.

“Lindungi bidan. Mereka adalah pahlawan yang terlupakan di masa pandemi Covid-19 ini,” tegas Anggota DPR RI Dapil Jakarta 2 yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini. Mereka adalah Pahlawan bagi ibu dan anak Indonesia.”

Sambangi Stadion GBK, Anies Tinjau Langsung Vaksinasi Massal untuk Warga Jakarta

 

Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Stadion GBK, Jakarta, pada Sabtu (26/6/2021). Kegiatan ini digelar oleh Kodam Jaya Jakarta dan Pemprov DKI.

Bersama Pangdam Jaya, Mayjen TNI Mulyo Aji, Anies melihat dan menyapa tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas dan masyarakat Jakarta yang akan mengikuti vaksinasi massal tersebut. 

Pantauan MPI di lapangan, para warga yang datang itu rata-rata diantar menggunakan bus Transjakarta dari kecamatan domisili masing-masing. Sebagaiannya, ada yang secara mandiri datang dengan hanya membawa KTP wilayah DKI Jakarta. 

Adapun target vaksinasi pada hari ini sekitar 8.000-10.000 peserta. "Iya kurang lebih sekitar segitu," ucap salah satu panitia dari Kodam Jaya di lokasi, Sabtu. Ia juga menyebut terdapat sekitar 200 tenaga kesehatan dalam giat vaksinasi itu.

Untuk diketahui, kegiatan yang diberi nama Program Serbuan Vaksin itu hanya diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta saja. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi JAKI yang bisa diunduh di http://qrco.de/appsjaki.

PKS Minta Evaluasi Efektivitas Alat Pendeteksi COVID-19 untuk Penumpang

 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meminta evaluasi berbagai alat pendeteksi COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Hal tersebut menyikapi ditemukannya penumpang yang positif COVID-19 pada penerbangan maskapai Garuda Indonesia.

Temuan itu membuat otoritas Hong Kong melarang sementara penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Jakarta mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Para penumpang itu diketahui positif COVID-19 berdasarkan hasil tes setibanya di Hong Kong pada Minggu 20 Juni 2021, padahal sebelumnya sudah dilakukan tes di Jakarta dan hasilnya negatif.

Adanya kejadian ini dan meningkatnya jumlah kasus harian COVID-19 sebesar 20 ribu kasus per hari serta munculnya varian-varian COVID-19 yang baru menunjukkan bahwa uji COVID-19 dengan metode yang dianggap paling baik sekalipun ternyata memungkinkan terjadinya kesalahan.

"Berkaca pada hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan berbagai alat pendeteksi COVID-19 sebagai syarat perjalanan, dimana peralatan tersebut menggunakan beberapa metoda yang berbeda dalam mendeteksi COVID-19," ujar Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (25/6/2021).

Jalur Hijau Loap Ramp Grogol Direvitalisasi

Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat merevitalisasi Jalur Hijau Loap Ramp Grogol di Jl Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Jalur hijau seluas 1.500 meter persegi tersebut direvitalisasi dengan tema 'Jakarta Kolaborasi'.

Kepala Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Jauhar Arifin mengatakan, jalur hijau tersebut dibuat menjadi taman tumpah seperti undakan kemudian ditanami beragam jenis tanaman hias.

"Jadi kami revitalisasi agar keberadaannya semakin bagus. Jenis tanaman yang ditanami seperti lantana, gandarusa putih, bromelia, pillow kuning dan vinca," ujar Jauhar, Jumat (25/6).

Tak hanya itu, revitalisasi juga dilengkapi dengan bangku dan meja taman yang dibuat dari kayu hasil pemangkasan pohon. Pagar jalur hijau juga dicat kembali dengan warna hijau sehingga makin terlihat indah dan rapi.

"Kami kerahkan 24 PJLP untuk melakukan revitalisasi Jalur Hijau Loap Ramp Grogol berikut satu unit truk tangki dan truk pengangkut sampah. Revitalisasi dilakukan sejak 22 Juni dan ditargetkan rampung 29 Juni mendatang," katanya.

Jauhar berharap dengan direvitalisasinya jalur hijau tersebut dapat mempercantik estetitika kota Jakarta serta dapat dimanfaatkan oleh warga dengan semestinya.

"Harapan kami jalur hijau ini dijaga dan dirawat bersama-sama," tandasnya.

Mardani Bandingkan Vonis Habib Rizieq dengan Jaksa Pinangki, Netizen: Untuk 2024

 

Vonis empat tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Habib Rizieq Shihab menimbulkan dianggap tidak adil. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera membandingkan vonis tersebut dengan vonis yang diterima Pinangki Sirna Malasari, jaksa yang terjerat dalam kasus korupsi.

"Luar biasa, sama dengan vonis jaksa Pinangki. Terlihat aneh dan beda perlakuan, padahal UU Karantina Kesehatan tujuannya untuk menekan laju pandemi. Semoga Habib Rizieq selalu diberi kekuatan dan keadilan, Amiin," katanya dalamn cuitanya melalui akun twitternya, @MardaniAliSera, Kamis (24/6/2021).

Cuitan Mardani langsung menjadi yang populer seiring nama Habib Rizieq yang trending di twitter setelah 9,9 ribu pengguna twitter mencuit.

Sejumlah warganet kemudian bereaksi memenuhi laman komentar cuitan Mardani. Kebanyakan mereka sependapat dengan komentar Mardani yang menilai tidak adil vonis itu diberikan kepada Rizieq.

"Jangan berharap penanggulangan Covid-19 mendapatkan hasil yang maksimal, jika penegakan hukumnya menggunakan Standar Ganda #VonisBebasUntukIBHRS," cuit @nurwantp dalam cuitannya.

Selain itu warganet juga menilai upaya vonis Rizieq untuk menjegalnya dalam terlibat politik jelang Pemilihan Presiden 2024 mendatang. "Bagi mereka HRS adalah kerikil tajam suksesi 2024, jadi vonis harus melewati 2024 biar aman," timpal @afmardani.

Sikap sama juga dilontarkan @her_alone yang mengungkapkan apapun yang terjadi. HRS tak boleh bebas hingga 2024. "Saya kok jadi mengira HRS tidak boleh bebas sampai 2024. Apapun jalannya!," timpalnya. (yan yusuf)