12,6 Km Trotoar Bakal Dibenahi di Tahun Terakhir Anies Pimpin Jakarta

 

Jakarta, IDN Times - Di tahun terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga menargetkan pembenahan 12,6 km trotoar. Trotoar yang akan diperbaiki pada 2022 berada di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Target pelaksanaan di bulan Mei-Juni. Sekarang dalam proses perencanaan," kata Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho, Senin (28/2/2022).

1. Revitalisasi trotoar ditargetkan selesai Desember 2022

Masa jabatan Anies yang berakhir pada Oktober 2022 tak akan mempengaruhi pada proyek revitalisasi trotoar. Hari menargetkan proyek ini rampung akhir tahun.

Targetnya selesai Desember 2022," ujarnya.

2. Daftar trotoar di Jakarta yang akan direvitalisasi

Revitalisasi trotoar digencarkan Pemprov DKI Jakarta di sejumlah kawasan. Namun, proyek ini sempat terganjal pandemik COVID-19.

Berikut daftar sembilan lokasi trotoar yang akan diperbaiki sepanjang 2022:

• Jakarta Pusat:
  - Jalan Juanda (1.000 meter)
  - Jalan Pecenongan (1.100 meter)
  - Jalan Penataran (1.000 meter)
  - Jalan Proklamasi (2.540 meter)
• Jakarta Selatan: (kawasan Kebayoran Baru lanjutan)
  - Jalan Pattimura (2.970 meter)
  - Jalan Sultan Hasanuddin (970 meter)
  - Jalan Cikajang (985 meter)
  - Jalan Gunawarman (680 meter)
  - Jalan Trunojoyo (1.355 meter)

3. Masa jabatan Anies berakhir Oktober 2022

Diketahui, masa jabatan Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan berakhir pada Oktober 2022. Anies telah menjabat sejak 2017 menggantikan Djarot Saiful Hidayat, sementara Riza baru menjabat sejak April 2020 menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri.

Berbeda dengan periode sebelumnya, kursi kepemimpinan DKI Jakarta akan kosong hingga 2024. Sebab, pemilihan kepala daerah akan digelar pada 2024.

Target menang 2024, Khoirudin: PKS DKI harus aktif perjuangkan kepentingan masyarakat

 

Elshinta.com - Setelah selesai program kerja tahun 2021 yang menjadikan tahun konsolidasi struktural. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta berkomitmen di tahun 2022 ini sebagai tahun penguatan politik dan dukungan lingkungan strategis.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKS DKI Jakarta tahun 2022 secara hybrid dan disiarkan langsung di kanal youtube PKSTV Jakarta, Ahad (27/2).

Khoirudin melanjutkan, di tahun ini PKS harus banyak melakukan kolaborasi berbagai pihak, utamanya lebih dekat dengan masyarakat, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat di DKI Jakarta. 

“Kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang aktif memperjuangkan semua kepentingan masyarakat di DKI Jakarta,” katanya.

Politisi PKS ini juga mengatakan, Pemerintah telah menetapkan Pemilu pada Rabu 14 Februari 2024, yang bagi PKS ini adalah puncak penentu kerja-kerja yang telah dilakukan.

PKS akan songsong penuh semangat, karena hal ini juga menandakan dimulainya kerja-kerja kita yang lebih serius, dan mempersiapkan partai kita sebagai partai yang layak dipilih dan menjadi pemenang pada pemilu 2024 mendatang.

“Saya berharap tidak ada satu anggotapun yang tidak bekerja dalam mempersiapkannya,” kata Khoirudin semangat.

Seluruh anggota PKS, lanjut Khoirudin, akan bersama-sama jalankan semua program dan kebijakan partai, yang semata-mata hanya untuk berkhidmat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai

“Allah Maha Mengetahui, kita adalah orang-orang yang berjuang mencari keridhoanNya, kita adalah orang-orang yang berjuang dengan tulus ikhlas agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan maju, serta mampu menyejahterakan rakyatnya,” tandasnya.

Dalam acara ini hadir sejumlah pimpinan DPTP PKS melalui tatap layar, diantaranya Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera, Anis Byarwati, Adang Daradjatun dan Kurniasih Mufidayati, juga Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Banjabar Achmad Ru’yat beserta jajarannya. 

Sementara dari DPTW yang juga hadir tatap layar, Ketua MPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo beserta jajaranya, Ketua DSW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz Abdur Rauf besarta jajarannya dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani beserta anggota DPRD DKI Fraksi PKS.

Kecamatan Senin Gelar Gerebek Lumpur di Saluran Air Jalan Salemba Raya

 

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan petugas gabungan Kecamatan Senen melakukan gerebek lumpur untuk pengecekan saluran dan tali-tali air di Sepanjang Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, pada Ahad, 27 Februari 2022.

Gerebek lumpur ini dilakukan untuk mengantisipasi genangan air di badan jalan saat hujan lebat mengguyur Kelurahan Kenari RW06. Sekretaris Kecamatan Senen, Ishran, yang memimpin apel sebelum pengecekan, mengatakan petugas Dinas Sumber Daya Air membuka semua pangkom atau pelat penutup saluran yang ada di sepanjang Jalan Protokol.

Adapun petugas Bina Marga melakukan pengecekan mulut dan tali-tali air, kemudian disemprot air oleh petugas Gulkarmat.

“Alhamdulillah, setelah dilakukan pengecekan, saluran air dan tali-tali air kondisinya baik dan lancar. Tidak ditemukan sampah botol mineral, lumpur, maupun sampah dauh,” kata Ishran saat memantau gerebek lumpur pada Ahad, 27 Februari 2022, dalam keterangan tertulis.

Kegiatan gerebek lumpur ini menerjunkan 135 personel dari satgas Sumber Daya Air, Bina Marga, petugas PPSU, satgas Lingkungan Hidup, petugas Damkar dan Gulkarmat, satgas Pertamanan dan Hutan Kota, PKK, unsur LMK, FKDM, RT, RW, serta masyarakat.

Kegiatan gerebek lumpur di Jalan Salemba Raya dihadiri KaBag Pemerintahan Jakarta Pusat M Fiskal, Wakil Camat Senen Zahrul Wildan, Dewan Kota Jakarta Pusat Sanusi, KaSatpel SDA Kecamatan Senen Zulfami, dan KaSatpel Bina Marga Kecamatan Senen Seno.

Usulan Penundaan Pemilu 2024, Majelis Syuro PKS: Perpanjang Kekuasaan, Langgar Konstitusi, Cederai Amanah

 

SEPUTARTANGSEL.COM - Setidaknya tiga petinggi partai pendukung pemerintah telah mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejauh ini konsisten memposisikan diri sebagai oposisi menyatakan menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf al Jufri, dikutip SeputarTangsel.Com dari cuitan di akun Twitter @salimsegaf, Jumat 25 Februari 2022.

Menurut Salim, kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Memperpanjang masa kekuasaan dengan melanggar konstitusi: menciderai amanah kepada manusia (yg memberi mandat)," ungkap Salim.

Terpisah, pakar hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Undang Undang Dasar 1945 tegas mengatakan Pemilu digelar lima tahun sekali.

"Sebagai negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi. UUD 45 tegas mengatakan bahwa Pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Undang2 juga demikian," ungkapnya melalui akun Instagram @yusrilihzamhd pada Sabtu, 26 Februari 2022.

Menurut Yusril, usulan penundaan Pemilu 2024 boleh-boleh saja disampaikan.

Usul seperti Cak Imin itu sebelumnya sdh dikemukakan oleh Pak Bahlil. Dalam negara demokrasi orang boleh usul apa saja tentunya," katanya.

"Tetapi usulan penundaan Pemilu ini menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang," tandasnya. 

Pemprov DKI Targetkan Indeks Kepuasan Masyarakat Jakarta Sebesar 88,5 Persen

Merdeka.com - Pemprov DKI  Jakartamenetapkan 19 target pembangunan pada 2023 sebagai langkah akselerasi menjadi kota yang berdaya saing global.

"Akselerasi keunggulan Jakarta untuk mewujudkan kota berdaya saing global yang berketahanan, inklusif, dan berkeadilan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Nasruddin Djoko Surjono dalam Forum Konsultasi Publik 2023 secara daring di Jakarta, Jumat (25/2).

Adapun 19 target pembangunan pada 2023 sesuai rancangan Rencana Pemerintah Daerah 2023-2026 yakni ekonomi Jakarta diproyeksi tumbuh 5,8 persen.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 8,21 persen, rasio gini 0,399, dan Indeks Risiko Bencana 63,3.

Selanjutnya, pemenuhan standar layanan perkotaan, penggunaan transportasi publik, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 55,43.

Penurunan gas rumah kaca hingga 19,3 persen, persentase penduduk miskin 4,39 persen, indeks daya saing daerah 63,3, indeks dimensi pendidikan 12,14, angka harapan hidup 73,21 tahun.

Kemudian indeks pembangunan gender 94,72, indeks demokrasi 76,82, indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,5, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 3,50.

Terakhir, DKI menargetkan predikat A untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP), predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara mencapai 82.

Pihaknya merangkum ada empat isu pembangunan yang akan digenjot pada 2023 yakni ketahanan kota, transformasi ekonomi, kebutuhan dasar dan kota yang berkelanjutan.

Untuk ketahanan kota, lanjut dia, meliputi isu kesehatan, infrastruktur untuk antisipasi banjir, rob dan penurunan muka tanah, serta ketahanan pangan.

"Kami punya program namanya 942 artinya perbaikan sembilan polder, empat waduk dan dua sungai yang akan menjadi konsentrasi di Jakarta untuk antisipasi banjir," ucapnya.

Kemudian, transformasi ekonomi meliputi transportasi, ekosistem digital, dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, untuk isu kebutuhan dasar meliputi sanitasi dan air bersih, perumahan layak dan terjangkau, penguatan mutu pendidikan.

Selanjutnya, isu kota berkelanjutan mencakup perluasan energi rendah karbon dan ruang terbuka hijau.

"Kami ingin mengembangkan dan juga sudah dilakukan dengan bus listrik. Ke depan akan terus kami lanjutkan energi bersih ini, juga perluasan ruang terbuka hijau. Taman kota yang dibangun di Jakarta," ucapnya.

PKS Tolak Perpanjang Jabatan Jokowi: Warisan Buruk Demokrasi!

 

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak mentah-mentah aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden. PKS menyebut aspirasi memperpanjang masa jabatan presiden menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menuju otoritarianisme, dan menjadi warisan buruk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Jika Presiden dan koalisi pemerintah ngototuntuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, ini tentu akan jadi warisan yang buruk bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia akan putar haluan menuju otoritarianisme," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).

Kholid menyebut rezim Orde Baru telah membuktikan, semakin lama berkuasa, berdampak buruk bagi bangsa. Dia pun mengingatkan bahwa esensi reformasi adalah membatasi kekuasaan.

"Suksesi dan regenerasi kepemimpinan bangsa adalah sebuah keniscayaan. Bangsa ini sudah belajar dari era Orde Lama dan Orde Baru," sebut Kholid.

"Semakin lama penguasa berkuasa, akan berdampak tidak baik bagi bangsa. Semangat reformasi adalah membatasi kekuasaan, bukan sebaliknya," imbuhnya.

Lebih jauh Kholid menduga partai-partai pendukung pemerintah bisa saja sedang menguji publik lewat aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden. Jika publik menyambut baik, sebut dia, bukan tak mungkin parpol koalisi akan menjadikannya sebagai alasan untuk merealisasikan aspirasi tersebut.

"Jadi alas justifikasi dan legitimasi Presiden untuk memperpanjang jabatan presiden dengan cara menunda pemilu," sebut Wakil Kepala Staf Presiden PKS itu.

PKS pun berharap sikap negarawan yang disebut-sebut melekat di diri Presiden Jokowi bukan bualan semata. PKS berharap sikap negarawan Jokowi bukan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan.

"Saya berharap Presiden Joko Widodo memiliki sikap negarawan, yang berpikir untuk generasi masa mendatang, bukan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan," kata Kholid.

Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Jakarta Timur berkomitmen tanggulangi anak kurang gizi

 

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berkomitmen untuk menanggulangi permasalahan kasus kurang gizi atau gizi buruk bagi balita di wilayah tersebut.

Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar di Jakarta, Jumat, mengatakan untuk mencapai hal tersebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi wilayah yang diikuti seluruh lurah dan camat.

"Ini menjadi perhatian kita bersama yang harus diselesaikan,” kata Anwar.

Anwar menambahkan pihaknya meminta kepada seluruh lurah dan camat di wilayah untuk melakukan pendataan terhadap warga.

Datanya dimulai dari pencegahan COVID-19 hingga penanggulangan kurang gizi bagi balita di wilayah masing-masing," katanya. 

Tak hanya itu, Anwar juga meminta lurah dan camat untuk melakukan berbagai inovasi secara kolaborasi dalam membangkitkan potensi wilayah, tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 

“Jadi, berbagai permasalahan dapat dituntaskan. Pendataan dan penanganan harus seimbang, lakukan kolaborasi sesuai apa yang diharapkan Gubernur Anies dalam mewujudkan Maju Kotanya Bahagia Warga-nya,” ujar Anwar.

Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 2020, jumlah balita penderita gizi buruk di Jakarta Timur mencapai 1.826 balita.

Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi balita penderita gizi buruk di Jakarta.

PKS Sedih dengan Keputusan MK Tolak Gugatan Presidential Threshold

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku sedih dengan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. 

Menurut dia, dengan adanya uji materi yang terus dilayangkan sejumlah elemen masyarakat, seharusnya itu menjadi pertimbangan MK dalam memutus perkara tersebut. 

Sedih dengan keputusan ini. Tuntutan uji materi yang bertubi-tubi agar presidential threshold diturunkan atau dihilangkan mestinya menjadi dasar pertimbangan betapa banyak elemen masyarakat yang ingin ada pembaharuan dalam iklim politik tanah air," kata Mardani kepada Kompas TV, Jumat (25/2/2022). 

Menurut dia, dengan menganut sistem presidensial yang dijalankan dalam konstitusi Indonesia, aturan presidential threshold sebaiknya dihapus dalam Undang-Undang. 

Sistem presidensial mestinya tidak membuat aturan yang menghalangi parpol untuk bertanding dalam kontestasi Pilpres. Minimalnya disamakan dengan parliamentary thershold," ujarnya. 

Ia menyatakan, pihaknya masih melakukan kajian untuk mengajukan gugatan serupa ke MK karena itu merupakan sebuah keputusan Majelis Syuro PKS beberapa waktu lalu. 

"PKS dalam keputusan Majelis Syuro di awal tahun 2022 tegas mendukung upaya uji materi dan akan menjajaki untuk melakukan uji materi agar presidential threshold 20% dihilangkan atau diturunkan," kata dia. 

Sebelumnya, MK menolak gugatan yang diajukan mantan Panglima TNI Gatot Nurmatyo terkait Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Demikian Hakim Anwar Usman dalam pernyataannya di sidang Putusan Mahkamah Konstitusi soal Gugatan Gatot Nurmantyo terkait Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang digelar secara terbuka di Gedung MK, Kamis (24/2/2022).

“Mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi,” ucap Anwar Usman.

Adapun sembilan hakim dimaksud adalah Anwar Usman (Ketua), Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Manahan M. P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams.

Dalam putusan tersebut terdapat empat orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) yakni hakim konstitusi Manahan M. P. Sitompul, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, hakim konstitusi Suhartoyo, hakim konstitusi Saldi Isra.

Bertemu Menteri Perdagangan Internasional Inggris, Gubernur Anies Bahas Tantangan Iklim Hingga Kerja Sama Bidang Transportasi

 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menggelar pertemuan dan rapat dengan Menteri Perdagangan Internasional Inggris, Anne-Marrie Trevelyan, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/2). 

Pertemuan keduanya guna membahas kolaborasi program terkait iklim serta kerja sama dalam bidang transportasi, khususnya MRT Jakarta.

“Kami tadi membahas potensi kolaborasi antara Jakarta dengan Inggris dalam berbagai program terkait iklim, apalagi Jakarta memiliki target untuk mencapai zero emisi pada tahun 2050. Diharapkan, dengan kolaborasi ini akan membuat Jakarta semakin menjadi kota yang berketahanan iklim,” terang Gubernur Anies seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Rabu (23/2).

Selain mendiskusikan program-program terkait aksi iklim antara Jakarta dan Inggris, Gubernur Anies bersama Asisten Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan Dirut PT MRT Jakarta, William Sabandar, turut membahas terkait transportasi umum di Jakarta. Khususnya, elektrifikasi transportasi umum massal serta pengembangan rute MRT Jakarta.

“Kami membayangkan untuk mengubah wajah Jakarta dari kota yang didominasi macet dan berpolusi menjadi pioner dalam penyediaan transportasi publik yang aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Dan semua itu sudah dikerjakan, mulai dari membuat regulasi, melakukan terobosan sistem transportasi terintegrasi melalui JakLingko dan kini kami juga melihat potensi elektrifikasi armada bus. Dalam pertemuan tadi juga Ibu Menteri mendukung dan antusias membahas potensi kerja sama tersebut,” papar Gubernur Anies. 

Sementara itu, untuk pembahasan terkait pengembangan rute MRT, Gubernur Anies menjelaskan bahwa ada potensi kerja sama antara PT MRT Jakarta dengan Inggris yakni terkait pembangunan rute dari Timur-Barat. 

“Jakarta menyambut baik prakarsa potensi keterlibatan Inggris dalam bersama-sama membangun MRT Timur-Barat ini. Insya Allah, semua berjalan lancar,” tandasnya.

Agenda rapat antara Gubernur Anies dan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marrie Trevelyan ini diakhiri dengan keduanya menggunakan MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Dukuh Atas. Kemudian, keduanya juga menyempatkan melihat Terowongan Kendal serta membeli kopi di Difabis Coffee & Tea.

PKB Usulkan Penundaan Pemilu, PKS: Kami Konsisten Pemilu Lima Tahun Sekali

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera menegaskan partainya tetap konsisten pelaksanaan pemilu lima tahun sekali. "PKS akan konsisten berjuang sesuai dengan konstitusi. Pemilu tiap 5 tahun dan maksimal dua periode untuk jabatan presiden," kata Mardani dihubungi di Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Mardani mengatakan hal itu ketika menanggapi wacana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 maksimal dua tahun. Mardani menjelaskan bahwa pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan.

Sebaliknya, niat berkuasa lebih lama yang dapat mengganggu demokrasi di Indonesia. "Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa lama. Oleh karena itu, tegas konstitusi membatasi dua periode dan pelaksanaan pemilu lima tahun sekali," kata Mardani.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar yang juga Wakil Ketua DPR mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 selama 1 tahun hingga 2 tahun. Usulan ini agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.

Ia menilai pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu ini mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.

Menurut Cak Imin, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan. Sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.

IKN Pindah ke Kaltim, Anies: Jakarta Akan Jadi Pusat Ekonomi Global

 

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, di mana ke depan Jakarta akan memegang peran sebagai pusat ekonomi-bisnis berskala global. 

"Hal tersebut akan berdampak fundamental terhadap bagaimana Jakarta beroperasi baik pada administratif, kewenangan, dan perekonomian," kata Anies, dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, 23 Februari 2022. 

Menurut Anies, perlu perencanaan dan pengelolaan ke depan sehingga dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota perekonomian global. 

Saat ini Jakarta sedang menyusun langkah hingga tahun 2026. Karena periode 2023-2026 ini periode yang pendek sehingga harus kita siapkan pondasi untuk Jakarta menjadi kota perekonomian global. Bukan hanya pusat ekonomi Indonesia tapi pusat ekonomi global,” katanya. 

Guna mencapai visi tersebut, Gubernur Anies mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam membangun kota ini ke depan. 

Ini adalah momentum kita semua untuk merangkai visi Jakarta ke depan. Jakarta adalah milik bersama. Untuk itu kami Pemprov DKI Jakarta mendorong peran serta dan kolaborasi semua elemen masyarakat dalam membangun kota ini,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Anies menambahkan, kondisi terkini yang dihadapi Jakarta, di mana pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang mengubah Jakarta menjadi kota yang lebih berketahanan. 

“Dua tahun ini kita menghadapi krisis berupa pandemi, di mana krisis merupakan perubahan yang dipercepat. Maka dari itu kita juga harus merespons perubahan itu dengan cepat dan tepat serta menyiapkan bagaimana  desain pembangunan dan pengelolaan kota yang lebih berketahanan,” ujarnya. 

Menag Atur Speaker Masjid, Legislator PKS: Aturan yang Berlebihan dan Tak Bijak

 

Jakarta (23/02) — Aturan baru Kementerian Agama soal penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla yang terbit baru-baru ini menuai banyak kritik.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri pun turut berkomentar. 

“Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla terlalu berlebihan dan tidak bijak.” ungkapnya, Selasa (22/02). 

Tidak semua daerah bisa disamakan semua speaker masjid dan mushalla nya. Pemerintah juga harus memperhatikan kearifan lokal daerah tertentu.

“Kalau masyarakatnya mayoritas muslim, tentu peraturan ini tidak pas karena bisa jadi lambat laun justru akan menghilangkan syiar agama Islam,” tutur legislator perempuan asal Sulawesi Tengah.

Sakinah pun menyampaikan bahwa seharusnya aturan tentang pengeras suara tidak hanya berlaku untuk agama tertentu.

“Kenapa yang diatur oleh pemerintah hanya agama tertentu saja. Seharusnya tidak hanya berlaku untuk agama tertentu, khusus untuk masjid dan mushalla saja. Akan tetapi harus berlaku untuk agama dan tempat ibadah lain.

Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah ini pun menyarankan agar Kementerian Agama memberikan bantuan peralatan pengeras suara kepada semua masjid dan mushalla di Nusantara.

“Saya justru menyarankan kepada Kementerian Agama dari pada mengatur suara speaker masjid dan musala, lebih baik memberikan bantuan seperangkat speaker untuk seluruh masjid dan mushalla di Nusantara dan memberikan pelatihan kepada teknisi speaker masjid agar suaranya merdu dan enak didengar,” pungkasnya.

Anies Apresiasi Kontribusi PLN Atasi Masalah Sampah di Jakarta

 

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi kontribusi PT PLN (Persero) dalam upaya mengendalikan sampah di Jakarta. Sejumlah program PLN melalui Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dinilai mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Atas kontribusi tersebut, PLN UID Jakarta Raya dipilih sebagai salah satu kolaborator dalam Festival Kolaborasi Jakarta Sadar Sampah di PTSP Bantar Gebang, Senin (21/2). Acara ini digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2022.

Anies mengatakan kesadaran untuk mengelola sampah perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Dia pun mengapresiasi upaya PLN dalam membantu Pemprov DKI mengatasi masalah sampah.

Terima kasih kolaborator yang tergabung untuk menciptakan lingkungan Jakarta lebih baik lagi, terutama mengatasi permasalahan sampah," kata Anies dalam acara tersebut.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy B. Pangaribuan menuturkan PLN telah melakukan banyak aksi sadar sampah, antara lain pembinaan terhadap beberapa bank sampah termasuk Bank Sampah Induk Gesit Jakarta Selatan.

"Hasil dari penjualan ke bank sampah bisa digunakan nasabah untuk membeli token listrik atau membayar rekening listrik," jelas Doddy dalam keterangan tertulis, Selasa (22/2/2022).

Ia menambahkan PLN UID Jakarta Raya tidak hanya mengatasi permasalahan sampah, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi dengan membangun ekosistem kendaraan listrik.

Hal itu direalisasikan melalui pembangunan 26 unit SPKLU di 18 lokasi. Adapun dua lokasi di antaranya bekerja sama dengan pihak lain atau SPKLU partnership Pada tahun 2022 ditargetkan akan ada penambahan SPKLU di 7 lokasi.

Upaya lain yang dijalankan PLN UID Jakarta Raya dalam pengurangan emisi dan juga mendukung transisi energi menjadi Energi Baru Terbarukan, lanjut Doddy, yaitu diresmikannya operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sebira dengan daya 400 kWp.

PLN juga mendukung penggunaan PLTS Atap atau PV Rooftop untuk 1.563 pelanggan dengan total kapasitas terpasang 9,8 MWp sampai dengan Februari 2022.

Upaya lainnya, yakni melalui pembangunan Program Kampung Iklim (Proklim) PLN membina beberapa Proklim di Jakarta dan sekitarnya, di antaranya Kampung Samtama Cempaka Putih, Kampung Kreo Kota Tangerang, Sekolah Sungai Ciliwung, dan Agroeduwisata Ragunan.

"Proklim ini sebuah terobosan yang bagus karena di sana ada integrasi berbagai aspek terkait lingkungan, kesehatan, sosial, sampai ekonomi, harus kita dukung," terang Doddy.

Ia menjabarkan PLN meraih sederet penghargaan di bidang lingkungan, di antaranya ICA Awards 2020 Penghargaan Platinum kategori Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Program Sekolah Sungai Ciliwung, dan Nusantara CSR Awards 2020 kategori Peningkatan Mutu Kesehatan Program Kampung Peduli PHBS.

Lalu ada IGA Awards 2021 kategori Penanganan Sampah Plastik Program Mendulang Berkah dari Sampah BSI GESIT, dan ISDA Awards 2021 Penghargaan Gold untuk pencapaian SDG's 12.5 pengolahan limbah (organik dan anorganik) untuk kesejahteraan masyarakat program Mendulang Berkah dari Sampah BSI Gesit.

RKI PKS Jakarta Timur Kolaborasi dengan TP Kp. Melayu dalam Workshop Budidaya Jamur

 Road show Rumah Keluarga Indonesia (RKI) ke beberapa titik wilayah Jakarta Timur, kali ini (16/02/2022) bertempat di BKB PAUD Permata Sari Kelurahan Kp Melayu, Jatinegara Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan kerjasama RKI dengan Tim Penggerak PKK Kelurahan Kp. Melayu yang dipimpin oleh Sofiani Murni Lestari.

Menurut Burhanita selaku pembina RKI, program workshop budidaya jamur merupakan salah satu program RKI yang bertujuan untuk memberikan ketrampilan bagi masyarakat khususnya kaum perempuan agar dapat meningkatan ekonomi domestik rumah tangganya dengan biaya yang relatif murah dan cara budidaya yang lebih mudah dan cepat untuk dipanen.

Workshop yang menghadirkan praktisi budidaya jamur pemilik kelompok tani Makmur , Nurhayati sebagai nara sumber, dilakukan secara hybrid diikuti secara luring oleh 35 anggota TP PKK Kampung melayu dan 54 peserta yang mengikuti secara daring melalui zoom meeting.

Hadir pada acara ini Anggota DPRD DKI Jakarta H. Nasdiyanto, Wakil Camat Jatinegara Endang Kartika, MM, Lurah Kampung Melayu Angga Harjuno Rakasiwi, SStp, Ketua Penggerak PKK Kp. Melayu, Sofiani Murni Lestari, Ketua RW 06 H. Mohammad Alwi dan Ketua BKB PAUD Permatasari Hayanti, yang bertindak sebagai tuan Rumah

Road show Rumah Keluarga Indonesia (RKI) ke beberapa titik wilayah Jakarta Timur, kali ini (16/02/2022) bertempat di BKB PAUD Permata Sari Kelurahan Kp Melayu, Jatinegara Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan kerjasama RKI dengan Tim Penggerak PKK Kelurahan Kp. Melayu yang dipimpin oleh Sofiani Murni Lestari.

Menurut Burhanita selaku pembina RKI, program workshop budidaya jamur merupakan salah satu program RKI yang bertujuan untuk memberikan ketrampilan bagi masyarakat khususnya kaum perempuan agar dapat meningkatan ekonomi domestik rumah tangganya dengan biaya yang relatif murah dan cara budidaya yang lebih mudah dan cepat untuk dipanen.

Workshop yang menghadirkan praktisi budidaya jamur pemilik kelompok tani Makmur , Nurhayati sebagai nara sumber, dilakukan secara hybrid diikuti secara luring oleh 35 anggota TP PKK Kampung melayu dan 54 peserta yang mengikuti secara daring melalui zoom meeting.

Hadir pada acara ini Anggota DPRD DKI Jakarta H. Nasdiyanto, Wakil Camat Jatinegara Endang Kartika, MM, Lurah Kampung Melayu Angga Harjuno Rakasiwi, SStp, Ketua Penggerak PKK Kp. Melayu, Sofiani Murni Lestari, Ketua RW 06 H. Mohammad Alwi dan Ketua BKB PAUD Permatasari Hayanti, yang bertindak sebagai tuan Rumah

Gubernur Anies Apresiasi Kolaborasi Masyarakat Dalam Penamaan Fasilitas Publik di Pantai Kita dan Pantai Maju

 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan nama jalan, jembatan, taman, dan bundaran di kawasan Pantai Maju, Jakarta Utara, pada Senin (21/2). 

Peresmian dilaksanakan di Jalasena (Jalur Jalan Sehat dan Sepeda Santai) yang merupakan ruang ketiga dengan jalur sepeda yang

Dalam peresmian tersebut, Gubernur Anies menyampaikan, kegiatan peresmian tersebut sebagai penanda bahwa semangat kolaborasi telah diupayakan di Jakarta dalam setiap pekerjaan pemerintah untuk masyarakat. Alhasil, penetapan  penamaan jalan umum dengan melibatkan masyarakat telah memantik antusiasme tersendiri dari warga.

"Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melakukan proses penamaan ini. Kita berharap dengan adanya penemuan baru ini, dengan adanya keterbukaan, maka seluruh masyarakat nantinya bisa menikmati kawasan sekitar pantai, ruang-ruang publik yang bisa digunakan untuk pejalan kaki, ataupun bersepeda dan kegiatan-kegiatan lainnya," ujar Gubernur Anies seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Senin (21/2).

Di samping itu, Gubernur Anies juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap berkomitmen dalam menghadirkan Ruang Ketiga Publik yang nyaman bagi warganya untuk beraktivitas maupun berinteraksi di Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju.

"Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini tidak boleh abai terhadap aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Ruang publik yang telah ada baik berupa taman, pantai, maupun area untuk pejalan kaki dan pesepeda santai (Jalasena) di pinggir pantai harus dipastikan benar-benar bisa diakses oleh publik," jelas Gubernur Anies.

Pemenang Sayembara, serta penamaan Fasilitas di Pantai Maju dan Pantai Kita

Sebelumnya, sayembara penamaan jalan, jembatan, taman, dan bundaran diikuti oleh 182 peserta dari seluruh Indonesia dalam ajang "Kita Kasih Nama". Dengan demikian, masyarakat terlibat dalam penentuan nama tengara (landmark) penting di Pantai Kita dan Pantai Maju. BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Tourisindo (JXB) menjadi pelaksana Sayembara Kita Kasih Nama yang berlangsung dari Agustus hingga Oktober lalu.

Penentuan peserta terbaik dilakukan melalui tahapan seleksi yang melibatkan dewan juri dari berbagai profesi seperti dosen sejarah, ahli bahasa dan pegiat seni. Tahapan seleksi  menghasilkan Sayembara Terbaik 1 yang memberikan nama tengara berasal dari nama tanaman bakau dan unsur perahu. Hal ini sesuai dengan semangat konservasi lingkungan dan kemaritiman DKI Jakarta untuk Pantai Kita dan Pantai Maju.

Usulan nama dari para peserta sayembara kemudian dievaluasi dengan beberapa indikator seperti filosofi, konsep, tema, kesesuaian dengan Panduan Rancang Kota, integrasi sejarah, dan lain-lain. Kemudian pada 1 Oktober 2021, Pemenang sayembara “Kita Kasih Nama”  untuk Peserta Terbaik 1 yaitu Tim Glibly yang beranggotakan 5 anak muda kreatif yang bernama Rima Syafia, Annisa Nadhirah Ar, Hana Syabila Fazri, Aprilia Hapsari Putri, dan Yosephine Astari.

Nama-nama yang terpilih terinspirasi dari kehidupan masyarakat pesisir. Nama bundaran, yaitu Heritiera, yang diselaraskan dengan bentuk salah satu jenis mangrove yang berakar kuat. Hal ini dimaknai bahwa Bundaran Heritiera menjadi jantung dari kawasan ini. Nama jembatan terinspirasi dari bagian perahu, yang paling depan adalah Jembatan Linggi, di bagian tengah kawasan adalah Jembatan Tataban dan jembatan terakhir seperti bagian belakang perahu yang mengarah ke laut yaitu Jembatan Baruyungan.

Nama taman-taman, yaitu Baharia dan Asriloka, diambil dari Bahasa Indonesia yang berarti bahagia dan indah. Nama-nama jalan diambil dari nama jenis mangrove yaitu Warakas, Kandeka, Bidara, Akasia dan Pejapi.

Usulan nama tersebut selanjutnya diproses dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Jalan, Taman dan Bangunan Umum di DKI Jakarta. Kemudian ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Jalan, Jembatan, Taman dan Bundaran di Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju.

Transportasi yang Terintegrasi

Selain itu, pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta mengharuskan adanya fasilitas publik, yang bisa dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Sejak saat itu, kawasan ini menjadi akses gratis ke pantai yang dapat dinikmati warga Jakarta maupun luar Jakarta. Kemudian melalui Peraturan Gubernur Panduan Rancang Kota Nomor 30 Tahun 2021, pantai reklamasi yang sudah ada diharuskan memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk ruang ketiga, transportasi umum, dan ruang ibadah/mushola.

Fasilitas umum di Pantai Kita dan Pantai Maju akan dikelola oleh BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), dengan memperhatikan prinsip kesetaraan. Pemprov DKI juga mendorong penyediaan fasilitas angkutan umum di sekitar kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju. Saat ini, PT Jakpro sedang membangun sejumlah halte Transjakarta untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju.

Kawasan Jalasena Timur sudah bisa diakses menggunakan rute Transjakarta bagi publik yang ingin menikmati dan beraktivitas di pantai. Kedepannya, Jakpro berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan sarana dan program aktivitas publik, juga mengikutsertakan partisipasi warga sekitar.

Aleg PKS: Pekerja Informal Proyek Jangan Dibebankan Iuran JKN

 

Jakarta (22/02) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyampaikan pandangan Fraksi PKS atas Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut Suryadi, instruksi ini berpotensi memberatkan para pekerja proyek di lingkungan KemenPUPR jika iurannya harus dibayarkan sendiri oleh para pekerja proyek.

“Proyek-proyek di KemenPUPR banyak melibatkan pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap, khususnya para pekerja pada proyek-proyek padat karya yang saat ini gencar dilaksanakan oleh KemenPUPR. Jika kepesertaan JKN ini diwajibkan kepada para pekerja informal ini tanpa dimasukkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), maka hal ini justru akan memberatkan para pekerja informal tersebut”, ungkap Suryadi

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa SJP ini memaparkan, tanpa adanya penghasilan yang tetap, maka pekerja informal ini berpotensi menunggak pembayaran iuran setelah berakhirnya proyek padat karya tersebut.

“Oleh sebab itu, FPKS berpendapat Pemerintah harus membantu kepesertaan JKN para pekerja informal ini agar dimasukkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran,” pungkasnya.

Selain itu, kata SJP, FPKS meminta adanya transparansi pengelolaan dana JKN ini, dan hanya investasikan pada investasi yang aman tetapi yieldnya melebihi Surat Utang Negara (SUN).

“Dan yang paling utama adalah adanya perbaikan layanan JKN baik terhadap masyarakat sebagai pengguna maupun terhadap pelayan medis, dimana masih terdapat isu tunggakan rumah sakit yang belum dibayarkan”, tegas Anggota DPR dari Dapil NTB ini.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Inpres JKN guna mempercepat pencapaian target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebesar 98% penduduk pada 2024. 

Mengingat, per 31 Desember 2021, jumlah peserta JKN baru mencapai 235 juta jiwa atau masih di angka 86 persen dari total penduduk Indonesia. 

Dalam rangka pencapaian tersebut, Inpres tersebut memuat instruksi Presiden kepada 30 pimpinan kementerian lembaga, hingga gubernur dan bupati untuk mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing untuk optimalisasi JKN. 

Salah satu kebijakan yang muncul adalah instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Hari Peduli Sampah, Pemprov DKI Klaim Kondisi Sungai di Jakarta Semakin Membaik

Merdeka.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI  Jakarta Asep Kuswanto mengklaim kondisi sungai dan waduk di Jakarta sudah membaik selama 5 tahun ini. Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2022.

"Kami juga mungkin Alhamdulillah selama 5 tahun ini kondisi sungai-sungai, waduk-waduk, kali-kali di Jakarta sudah semakin baik," katanya dalam diskusi Hari Peduli Sampah Nasional 2022 di youtube dinas lingkungan hidup DKI Jakarta, Senin (21/2).

Asep mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus mengedukasi anak anak untuk peduli dengan sampah. Seperti halnya di negara lain yang mengajari anak tentang pengolahan sampah sejak dini.

"Kami juga khususnya untuk mengedukasi 'anak anak kita teman-teman kita para milenial untuk peduli dengan sampah, karena memang kita sama-sama tahu di negara-negara maju edukasi untuk penanganan sampah, pengolahan sampah dimulai dari usia sangat dini," tuturnya.

Asep berkata, anak-anak mesti diajarkan untuk peduli lingkungan. Ketika dewasa, mereka menjadi peduli tentang kelestarian lingkungan.

"Mereka diperkenalkan untuk peduli lingkungan, peduli sampah sehingga saat mereka dewasa mereka sudah sadar akan lingkungannya, sudah peduli kelestarian di lingkungannya," pungkasnya.