Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak mentah-mentah aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden. PKS menyebut aspirasi memperpanjang masa jabatan presiden menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menuju otoritarianisme, dan menjadi warisan buruk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Jika Presiden dan koalisi pemerintah ngototuntuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, ini tentu akan jadi warisan yang buruk bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia akan putar haluan menuju otoritarianisme," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Kholid menyebut rezim Orde Baru telah membuktikan, semakin lama berkuasa, berdampak buruk bagi bangsa. Dia pun mengingatkan bahwa esensi reformasi adalah membatasi kekuasaan.
"Suksesi dan regenerasi kepemimpinan bangsa adalah sebuah keniscayaan. Bangsa ini sudah belajar dari era Orde Lama dan Orde Baru," sebut Kholid.
"Semakin lama penguasa berkuasa, akan berdampak tidak baik bagi bangsa. Semangat reformasi adalah membatasi kekuasaan, bukan sebaliknya," imbuhnya.
Lebih jauh Kholid menduga partai-partai pendukung pemerintah bisa saja sedang menguji publik lewat aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden. Jika publik menyambut baik, sebut dia, bukan tak mungkin parpol koalisi akan menjadikannya sebagai alasan untuk merealisasikan aspirasi tersebut.
"Jadi alas justifikasi dan legitimasi Presiden untuk memperpanjang jabatan presiden dengan cara menunda pemilu," sebut Wakil Kepala Staf Presiden PKS itu.
PKS pun berharap sikap negarawan yang disebut-sebut melekat di diri Presiden Jokowi bukan bualan semata. PKS berharap sikap negarawan Jokowi bukan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan.
"Saya berharap Presiden Joko Widodo memiliki sikap negarawan, yang berpikir untuk generasi masa mendatang, bukan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan," kata Kholid.
Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar