TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 50 persen kepada para pengusaha terdampak Covid-19.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov memberikan relaksasi pajak kepada para pengusaha.
Pasalnya, banyak pengusaha yang terancam gulung tikar akibat pandemi Covid-19 yang melanda sejak Maret 2020 lalu.
Itu justru disesuaikan dengan kondisi juga karena dalam situasi sekarang kita perlu kasih relaksasi tapi di sisi lain pemerintah provinsi perlu dana kan,” ujar Sri kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).
Sebelum mendapat keringanan pajak, para pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan.
Kemudian, Pemprov DKI yang nantinya bakal menilai kelayakan untuk mendapatkan relaksasi pajak tersebut.
"Sesuai regulasi, mereka yang mengajukan permohonan bisa dapat pemotongan sampai 50 persen," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani mengatakan, kebijakan ini diambil lantaran angka pengangguran di ini kota cukup tinggi.
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di DKI mencapai 10,46 persen.
Angka merupakan yang tertinggi dibandingkan 33 provinsi lain di Indonesia.
"Tembus dua digit (angka pengangguran), itu cukup mengkhawatirkan. Menurut data BPS sektor akomodasi, makanan dan minuman, hotel, restoran, ritel, pusat perbelanjaan kita lihat data piutang macetnya cukup besar," kata dia.
Selain itu, relaksasi pajak ini merupakan upaya Pemprov DKI dalam membantu memperbaiki keuangan perusahaan di akhir tahun nanti.
Terlebih, momen libur lebaran bisa menjadi titik balik bagi pengusaha untuk kembali meraup keuntungan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar