JAKARTA, KOMPAS TV - PKS menolak keras rencana pemerintah ihwal opsi pemerintah menggunakan urun dana dari masyarakat untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid menilai rencana itu menandakan pemerintah kembali ingkar janji dalam membangun IKN Nusantara. Pertama, dahulu pembangunan IKN tak akan membebani APBN, tapi faktanya menggunakannya.
Pemerintah sudah menyalahi janjinya untuk kedua kalinya. Pertama, Pemerintah bilang IKN dijanjikan tidak akan bebani APBN. Faktanya bebani APBN. Dan harus diingat, APBN itu asalnya dari pajak rakyat," kata Kholid kepada Kompas TV, Senin (28/3/2022).
Menurut dia, dengan rencana urun dana tersebut, pembangunan IKN juga membebani masyarakat.
Jadi secara tidak langsung rakyat yang dibebani. Kedua, kalau sekarang metodenya patungan dari rakyat. Maka rakyat lagi yang kena. Rakyat lagi yang dibebani," ujarnya.
Ia meminta kepada pemerintah untuk lebih intensif menarik investor dalam membangun IKN tersebut, sehingga pengerjaannya tak membebani masyarakat.
"Pemerintah harusnya bisa menarik investasi yang sudah dijanjikan. Mana investasi besar yang katanya siap akan bantu pembangunan ibu kota? Itu harus dibuktikan," katanya.
Seperti diketahui, dalam UU IKN, APBN hanya mampu memberi Rp20 triliun dari total anggaran senilai Rp466 triliun.
Akibatnya, selain melibatkan para investor maka pemerintah juga merancang skema urun dana untuk membangun IKN.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta Otorita Ibu Kota Negara "fleksibel dan lincah mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada".
Tetapi di saat yang sama, belum ada satu pun kesepakatan atau komitmen dengan investor asing. Bahkan Softbank, sebagai investor yang diklaim pemerintah menjanjikan investasi Rp1.000 triliun, menyatakan mundur sebelum ada komitmen di atas kertas.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
"Ide ini tiba-tiba muncul di tengah hengkangnya Softbank, mendadak minta crowdfunding ini kan cukup panik ya, khawatir proyek IKN tertunda. Kalau andalkan dari APBN, kondisi fiskalnya tidak mendukung karena masih dalam tekanan akibat pemulihan ekonomi," kata Bhima kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/3).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar