Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahokmenjadi sorotan karena pernyataannya mengumbar jeroan perusahaan pelat merah itu. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai kritik Ahok terhadap Pertamina tidak substansial.
"Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak BTP bukan hal yang substansial. Jadi, kalau sebagian orang menilainya bikin gaduh, ada benarnya," kata Amin kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Politikus PKS ini mengatakan Ahok seharusnya tidak hanya mengkritik Pertamina. Namun, menurutnya, Ahok seharusnya juga memberi solusi perbaikan terhadap persoalan internal di Pertamina.
Kalau benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya Pak BTP mengungkapkan hal-hal yang substansial terkait dengan kinerja Pertamina atau kondisi internal Pertamina dan menyampaikan masukan-masukan perbaikannya," ujar Amin.
Lebih lanjut Amin mengatakan Ahok memang bukan orang yang tepat untuk menjabat Komut Pertamina. Ia juga menilai penunjukan Ahok sebagai Komut tidak berasaskan prinsip good corporate governance(GCG), tapi bersifat politis.
"Sampai sekarang pendapat saya tentang posisi Pak Ahok sebagai Komut Pertamina masih sama, beliau bukan orang yang cocok untuk posisi tersebut," ujar Amin.
Saya menilai penunjukan beliau lebih bersifat politis daripada pertimbangan profesional. Jauh dari prinsip-prinsip GCG, antara lain transparansi, akuntabilitas, independensi, fairness," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan Ahok membongkar aib Pertamina. Ahok menyebut direksi Pertamina punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dalam akun YouTube POIN pada Selasa (16/9).
Selain itu, Ahok mengungkap masalah lain, yakni manipulasi gaji. Ahok menyebut kerap menemui masalah terkait gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.
"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama. Alasannya, dia sudah orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," ujar Ahok.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR F-Gerindra Andre Rosiade menilai pernyataan Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Ahok dari jabatan Komut PT Pertamina (Persero).
"Nah, untuk perbaikan ke depan, ya, saya usulkan sebagai mitra di Komisi VI DPR, saya usul Pak Jokowi lebih baik (Ahok) dicopot sajalah supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi Pertamina lagi fokus perbaiki kinerja di semester kedua ini. Apalagi Pertamina ini, sekarang di semester kedua ini, bulan Juni ini sudah mendapatkan laba operasi tercatat itu Juni 2020, USD 443 juta, di mana kinerjanya sudah kembali mulai membaik dan sudah mencatat laba operasi unit," kata Andre, Selasa (15/9).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar