Jakarta – Hari ini, Rabu (9/9/2020), Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang 3 Raperda usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ), Raperda tentang Pencabutan Perda No. 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Raperda tentang Perubahan Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Jakarta menjadi Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengungkapkan bahwa Ketiga Raperda tersebut sangat bermanfaat untuk memperbaiki tata kelola hukum dan keuangan di DKI Jakarta. “Setelah mendapat persetujuan di Paripurna, Bapemperda akan segera menjadwalkan pembahasan 3 Raperda tersebut secara simultan,” ujarnya.
Setelah Paripurna mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi hari ini, pekan depan diagendakan Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi. Baru setelah itu digelar Rapar Bapemperda bersama Komisi C dan Komisi E untuk mendengarkan pemaparan eksekutif dilanjutkan pembahasan pasal-pasal Raperda.
Dedi menjelaskan urgensi pembahasan 3 Raperda tersebut. Raperda tentang Pencabutan Perda PPPIJ penting untuk menata peraturan perundang-undangan daerah, dengan tetap mempertahankan Jakarta Islamic Center sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam. Sedangkan Raperda tentang Pencabutan Perda DCD ditujukan untuk memberi ruang fiskal yang memadai khususnya di masa krisis sekarang ini.
Sementara terkait Raperda Dharma Jaya, Raperda ini sangat penting untuk menegaskan posisi Dharma Jaya sebagai BUMD yang 100% sahamnya milik Pemerintah Daerah. Ini akan meningkatkan kapasitas perusahaan milik daerah, sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana fungsi BUMD.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar