Suara.com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 masih menuai pro dan kontra. Kali ini, giliran Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yang ikut buka suara menyarankan agar pelaksanaan Pilkada ditunda saja.
Pasalnya, menurut Mardani kini kian banyak desakan dari masyarakat sipil terkait penundaan Pilkada. Hal ini tentu saja harus didengar oleh Pemerintah selaku pihak yang berwenang mengambil keputusan.
"Desakan masyarakat sipil terkait penundaan Pilkada serentak 2020 harus amat didengar," tulisnya lewat akun Twitter @MardaniAliSera, Selasa (22/9/2020).
Menurut Mardani, keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 adalah hal yang menjadi prioritas. Politisi PKS ini mengatakan Pilkada 2020 baiknya memang diundur apabila kondisi kasus infeksi covid-19 kian bertambah.
"Keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 adalah hal yang harus menjadi prioritas. Baiknya Pilkada 2020 ditunda jika kondisi kasus infeksi Covid-19 masih terus bertambah," lanjutnya.
Dalam cuitan lainnya, Mardani juga menuturkan bahwa Pilkada lebih baik ditunda apabila Pemerintah tidak mengeluarkan aturan tegas dan menegakan disiplin yang ketat.
Lebih lanjut lagi, Mardani juga menyoroti kasus pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September silam yang dinilai amburadul.
"Semakin tingginya positive rate covid-19 di Indonesia dan dari pendaftaran peserta 4-6 September yang amburadul. Sudah selayaknya ada alternatif kebijakan yang lebih baik untuk keselamatan masyarakat," jelasnya.
Tidak hanya itu saja, Ketua DPP PKS ini juga mengatakan bahwa perangkat aturan pemerintah saja tidak cukup untuk memaksa pasangan calon dan masyarakat untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pecegahan Covid-19.
Kecuali apabila Pemerintah mampu bertindak tegas dan lugas dengan membuat membuat aturan dengan paradigma Covid-19.
Lebih dalam lagi, Mardani pun mengatakan bahwa pemerintah jangan sampai mengorbankan banyak nyawa untuk kepentingan elitis di Pilkada serentak 2020.
"Jangan sampai mengorbankan ribuan nyawa rakyat bahkan jutaan untuk kepenting elitis semata," tegas Mardani.
Tunda atau Pak @jokowi mengorkestasi lebih baik lagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu), Kemendagri, Pemda, dan semua unsur yang terlibat seperti Satpol PP dan Ormas lainnya," sambungnya.
Orkestrasi yang dimaksud oleh Mardani yakni ketegasan dalam peraturan kepada peserta agar tidak mengumpulkan orang dalam jumlah banyak dan juga adanya hukuman bagi pelanggar. Di dalamnya termasuk tidak memperbolehkan konser musik dalam kampanye politik.
"Tidak tidak ada perubahan peraturan dan ketegasan dalam penegakan disiplin, Pilkada 2020 dapat jadi klaster baru Covid-19. Tanpa ada aturan tegas dan penegakan disiplin yang ketat, Pilkada sebaiknya ditunda," ucap Mardani lanjut.
"Setelah beberapa tahapan berjalan, saya merasa kita belum siap," lanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar