DPP PKS Sambangi Kedubes Prancis, Kirim Surat Terbuka untuk Emmanuel Macron

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKSSukamta mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhumenyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron di kantor Kedubes Prancis di Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Sukamta berharap Macron bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya terkait penghinaan 
terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab menurut dia kebebasan berekspresi itu ada batasnya.

"Kami menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia yang kami hormati oleh 
seluruh umat di dunia. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW sama artinya menghina umat Islam dan itu akan menimbulkan kemarahan," kata dia.

Kalau dibiarkan, kata dia, akan melanggar kebebasan berekspresi karena itu sifatnya penghinaan dan itu akan memprovokasi orang-orang Islam yang moderat, yang tidak mau kekerasan tapi merasa tersakiti oleh ejekan kartun itu.

Kami berharap Presiden Prancis itu bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya karena 
kebebasan berekspresi itu ada batasnya. Di Eropa di Prancis juga ada tabunya. Mereka kalau udah 
anti-semit itu tidak berani. Dilarang keras, haram hukumnya," ujarnya.

"Nah, kedudukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad bagi umat Islam mungkin lebih sensitif terhadap penghinaan anti-semit. Maka kami menyampaikan sikap kami untuk disampaikan kepada Presiden Macron," imbuhnya.

Ia menjelaskan PKS tetap menjalin hubungan baik antara bangsa Indonesia, Partai Keadilan 
Sejahtera dengan masyarakat Prancis dan Pemerintah Prancis secara umum.

Mudah-mudahan urusan itu segera bisa diselesaikan sampai Presiden Macron menarik ucapannya yang menghina umat Islam itu," kata Sukamta.Sukamta menegaskan PKS tegas tidak setuju dengan segala bentuk terorisme.

Sikap PKS jelas tidak menyetujui kekerasan apapun bentuknya. Kami anti terorisme," ujar Sukamta.Namun demikian PKS lebih tidak setuju perilaku yang merangsang timbulnya terorisme itu sendiri."Namun kami juga tidak menyetujui perilaku yang merangsang terorisme itu sendiri. Jadi dua-duanya harus dihilangkan. Kita ingin perdamaian," kata Sukamta.