jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan(TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dikabarkan dipecat.
Anggota Komisi II DPR yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan alasan KPK memecat 51 dari 75 pegawai tersebut. "Apa indikator mereka-mereka ini dapat rapor merah?" tanya Mardani, Rabu (26/5).
Menurut Mardani, keputusan memecat 51 pegawai itu tampak mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada intinya meminta peralihan status tidak boleh merugikan pegawai KPK.
Proses peralihan status tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK tanpa terkecuali. Semua mesti diberi kesempatan ucap presiden," ujarnya.
Menurut dia, TWK ialah instrumen yang belum terbukti khasiatnya demi bangsa.
Di sisi lain, katana, para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK justru telah berprestasi mengungkap kasus-kasus rasuah.
Mereka (pegawai KPK, red) selama ini yang menjalankan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI dengan serius dan gigih dalam bentuk pemberantasan korupsi,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, KPK menggelar rapat koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (25/5).
Rapat itu memutuskan mengenai nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK untuk alih status menjadi ASN.
Hasilnya, 51 pegawai yang tidak lulus TWK tidak lagi memiliki kesempatan untuk bergabung kembali dengan KPK.
Tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5).
Sementara itu, 24 pegawai KPK lainnya masih diberikan kesempatan. "Terhadap 24 orang tadi nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan tes wawasan kebangsaan," ujar dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar