TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah agar tak melakukan normalisasi Indonesia-Israel. Ia mengatakan jika dibiarkan, hal ini akan menimbulkan polemik baru.
Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Desember 2021.
Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali muncul pascapertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta pekan lalu.
Syahrul yang merupakan Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina, mengingatkan bahwa Indonesia tak akan mengakui kedaulatan Israel selama Palestina masih dijajah. Hal ini juga tercatat dalam Alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa 'Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'.
Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi," kata Syahrul.
Ia mengatakan saat ini, seharusnya semua energi bangsa dicurahkan untuk keluar dari krisis ekonomi oleh pandemi Covid-19. Jangan ada hal-hal lain mengganggu hal tersebut.
Syahrul juga menegaskan posisi Indonesia harusnya diperkuat di mata dunia internasional agar mendorong rekonsiliasi dan pengakuan atas negara Palestina.
"Indonesia harus mendukung upaya pengembalian tanah Palestina yang dicaplok oleh Israel selama ini," kata Syahrul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar