Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin, menyatakan pihaknya menentang rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Alifudin menyebut kenaikan BBM akan berdampak terhadap ekonomi rakyat dan target mengurangi angka stunting di Indonesia akan sulit tercapai.
"Rencana kenaikan BBM khususnya yang bersubsidi akan naik, itu akan berdampak ke masyarakat bawah, yaitu dampak ekonomi, dan jumlah masyarakat miskin mungkin akan bertambah," kata Alifudin pada wartawan, Selasa (30/8/2022).
Alifudin mengingatkan, dara Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang.
"Kalau kemarin datanya 26 juta orang itu lumayan banyak, jadi saya sempat membaca hasil penelitian bahwa menurut Grace Fernald Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi," ungkap Alifudin.
Alifudin juga menambahkan bahwa ketika BBM jenis Pertalite naik, khususnya subsidi, dugaannya akan membuat target Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai stunting sulit tercapai.
"Presiden ingin angka stunting berkurang sampai 14 persen, data sebelumnya kan pada survei maret 24,4 persen, jadi mengurangi 10 persen dengan potensi dampak bertambahnya masyarakat ekonomi rendah itu cukup berat," ungkapnya.
Politikus PKS Ini berharap agar rencana kenaikan BBM ini dibatalkan. Hal ini dikarenakan akan banyak masyarakat yang terkena dampaknya, mau itu positif atau negatif.
"Kami berharap pemerintah tidak menaikan harga BBM khususnya yang bersubsidi, jika itu terjadi kemungkinan dampak negatif untuk semua sektor pun akan terjadi," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar