WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk menambah upah penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) sebesar Rp 1 juta.
Hal ini berkaca pada tingkat risiko pekerjaan yang lebih tinggi dibanding PJLP lainnya.
“Kami sering sampaikan masukan dalam rapat kerja bersama Dinas Gulkarmat terkait hal ini, agar tenaga yang terdepan dan berisiko berat dalam melakukan penyelamatan diberikan upah yang memadai,” kata anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PKS Israyani, pada Selasa (31/1/2023).
Kata dia, beratnya risiko pekerjaan yang diemban para petugas Gulkarmat terlebih pada personil PJLP, harus mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta yaitu peningkatan upah yang diterima. Pj Gubernur dinilai harus menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) dengan menerapkan koefisien seluruh PJLP khususnya pemadam kebakaran, dengan tambahan Rp 1 juta.
Menurutnya, penambahan upah Rp 1 juta merupakan suatu langkah yang baik. Dia melihat finansial Pemerintah DKI juga sangat cukup untuk mengeluarkan biaya tambahan tersebut.
“Penambahan anggaran tersebut masih kecil, untuk sekitar 1.751 PJLP,” ucapnya.
Israyani juga mengapresiasi Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi yang telah mengusulkan hal tersebut. Dia menyebut, Komisi A akan terus mengawal hal ini.
“Kami Komisi A dan Fraksi PKS mendukung kenaikan upah ini, mudah-mudahan ini membawa kebaikan dalam kinerja teman-teman di Gulkarmat, terutama yang melakukan pekerjaan yang menanggung risiko berat,” jelasnya.
Di APBD 2023, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 1,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 11 persen dibandingkan APBD tahun 2022.
Dari Rp 1,3 triliun itu sebesar Rp 685 miliar atau 51 persen digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan tambahan ASN Damkar. Kemudian Rp 370 miliar untuk belanja barang dan jasa serta Rp 297 miliar untuk belanja modal.
“Untuk yang penambahan pembelanjaan modal itu tahun ini kami lagi konsen untuk pengadaan APD (alat pelindung diri) bagi anggota karena yang paling prioritas kan bagaimana anggota bisa selamat, itu poin paling penting,” kata Satriadi.
Dari Rp 1,3 triliun itu sebesar Rp 685 miliar atau 51 persen digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan tambahan ASN Damkar. Kemudian Rp 370 miliar untuk belanja barang dan jasa serta Rp 297 miliar untuk belanja modal.
“Untuk yang penambahan pembelanjaan modal itu tahun ini kami lagi konsen untuk pengadaan APD (alat pelindung diri) bagi anggota karena yang paling prioritas kan bagaimana anggota bisa selamat, itu poin paling penting,” kata Satriadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar