Aleg PKS: Kesejahteraan Rakyat Jauh dari Tercapai, Tapi Beban Bunga Utang Negara Meningkat 25/05/2022 17:37 Humas Fraksi PKS

 

Jakarta (25/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes menekankan pemerintah perlu lebih serius dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

“Karena sejak awal periode Pemerintahan Jokowi target pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah tercapai baik target RPJMN maupun APBN,” katanya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/05).

“Kegagalan mencapai target pertumbuhan menyebabkan pemerintah belum berhasil mencapai amanat konstitusi yaitu kesejahteraan rakyat,” ujarnya. 

Legislator PKS ini juga menyebut selain kegagalan memenuhi berbagai target yang diamanatkan undang-undang, pertumbuhan ekonomi yang terus melambat menyebabkan Indonesia sulit naik kelas ke negara-negara berpendapatan tinggi atau berada pada middle income trap.

Menurut pengamatan Anggota Komisi X DPR RI ini bahwa pengalaman negara-negara lain yang mampu keluar dari middle income trap, diperlukan pertumbuhan minimal 7 persen agar bisa melesat ke kelompok berpendapatan tinggi.

“Melihat situasi saat ini, sepertinya sulit mencapai target pertumbuhan 7 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi Covid-19 hanya 5 persen. Memenuhi deviasi 2 persen bukanlah pekerjaan mudah, apalagi fundamental ekonomi Indonesia masih sangat rapuh,” ujarnya.

Pria yang sering disapa Habib Fahmi ini juga menyebutkan bahwa proyeksi keseimbangan primer yang masih defisit sebesar 0,46-0,65 persen pada 2023 masih menggambarkan rentannya APBN terhadap beban bunga utang yang harus ditanggung pemerintah. 

“Keseimbangan primer yang masih negatif akan menyebabkan pemupukan utang kembali. Artinya bahwa pada 2023, pemerintah belum terbebas dari ‘jeratan utang’. Utang bersifat tidak produktif karena digunakan untuk pembayaran utang lama dan beban bunga yang terus bertambah,” katanya.

Menurut Anggota DPR RI ini dia mendorong Pemerintah untuk menekan target yield SBN pada 2023. 

“Level tersebut masih sangat tinggi sehingga akan membebani APBN. Beban pembayaran bunga utang pemerintah terus meningkat karena tingginya yield surat utang,” ujarnya.