TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah tidak menaikan harga pertalite dan solar. Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan pembatasan dan meningkatkan pengawasan distribusi dari pada memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Mulyanto opsi tersebut cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi Pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Dia juga meminta agar pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
“Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait," ujar Mulyanto lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo Kamis, 25 Agustus 2022.
Dia menjelaskan pembatasan BBMbersubsidi bisa dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan menunjukkan pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen.
Mulyanto mengatakan angka tersebut jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Bahkan jika pembatasan BBM bersubsidi itu dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.
Selama ini sebagaimana dilaporkan Pertamina dan BPH Migas ditengarai terjadi kebocoran BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup besar. “Kebocoran terjadi ke sektor industri dan pertimbangan, serta terjadi penimbunan dan ekspor ilegal ke negara tetangga,” kata dia,
Jika kebocoran BBM ini dapat dikurangi secara maksimal maka kuota dan dana subsidi yang ada untuk tahun 2022 akan mencukupi. “Meski tanpa kenaikan harga sekalipun,” tutur Mulyanto.
Ditambah lagi harga minyak dunia akhir-akhir ini terus menurun dari US$ 120 per barel pada puncaknya di bulan Juni 2022, menjadi US$ 90 per barel pada bulan Agustus 2022. Oleh karena itu, Mulyanto berujar, BPH Migas dan aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak bocor.
Karena, Mulyanto menuturkan, tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, diperkirakan kuota BBM akan habis di bulan Oktober 2022. Sampai akhir tahun 2022 diperkirakan kebutuhan pertalite mencapai 29 juta kilo liter, sedang solar mencapai 17,5 juta kilo liter.
“Padahal kuota pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar